Cari Berita

Dari Ruang Pendidikan ke Ruang Sidang: Hakim, Keberanian, dan Keadilan Iklim

Dr. Syamsul Arief (Hakim Agung Kamar Perdata) - Dandapala Contributor
2026-11-20 14:15:49
Dok. Ist

Antalya, Türkiye, 19 November 2026 — Liputan Khusus COP31 Krisis iklim sudah lebih dari sekadar masalah lingkungan. Ia kini menguji hukum, keadilan, dan keberanian pengadilan dalam menimbang kepentingan pembangunan dengan keberlangsungan hidup manusia. Tekanan ekonomi global yang terus meningkat membuat banyak negara menghadapi pilihan sulit setiap kali urusan lingkungan dipertaruhkan.

Indonesia sama seperti negara berkembang lain. Kita butuh investasi, energi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi dunia bisa ikut membelokkan arah kebijakan pembangunan. Dalam situasi tertentu, perlindungan lingkungan bisa jadi pihak yang paling mudah dikorbankan.

Meski begitu, pembangunan tidak boleh dibayar dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya masa depan anak cucu. Pembangunan harus tetap berjalan di dalam batas hukum yang menjaga keberlanjutan hidup.

Baca Juga: Konsensus Epistemik Hakim: Fondasi Baru Keadilan Iklim di Indonesia

Gagasan itulah yang saya bawa ke 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye, pada 19 November 2026. Saya menyampaikan paparan berjudul From Judicial Certification to Climate Justice. Di forum tersebut saya berbagi pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membina hakim lingkungan hidup, sekaligus menunjukkan sumbangan peradilan Indonesia bagi perkembangan keadilan iklim.

Satu hal ingin saya luruskan: hakim tidak berdiri sebagai penentang pembangunan. Tugas hakim justru memastikan pembangunan berjalan sesuai hukum, tidak merusak lingkungan, dan tidak merampas hak generasi berikutnya atas kehidupan yang layak.

Empat Belas Tahun Membina Hakim Lingkungan

Di COP31 saya menceritakan perjalanan Mahkamah Agung membangun program sertifikasi hakim lingkungan hidup. Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup sudah berjalan sejak 2012. Sampai 2026, sebanyak 1.903 hakim telah mengikutinya dalam 23 angkatan pendidikan dan pelatihan.

Bagi Mahkamah Agung, sertifikasi ini lebih dari sekadar menambah pengetahuan tentang peraturan. Tujuannya membekali hakim agar mampu membaca persoalan lingkungan yang rumit, yang hampir selalu melibatkan hukum, sains, ekonomi, dan kepentingan masyarakat sekaligus. Para peserta mempelajari pembuktian ilmiah, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), pertanggungjawaban mutlak (strict liability), kerusakan lingkungan, sampai pendekatan pemulihan ekologis. Materi ini penting karena perkara lingkungan punya watak yang berbeda dari perkara biasa.

Pencemaran atau kerusakan sering tidak tampak langsung. Untuk menghubungkan suatu kegiatan dengan kerusakan ekologis, dibutuhkan penilaian ilmiah yang teliti. Karena itu, hakim perlu memahami metode ilmiah, menilai keterangan ahli, dan menguji hubungan sebab-akibat sebelum memutus. Menurut saya, hakim tidak perlu menjadi ilmuwan. Tetapi hakim perlu memahami sains supaya putusan lingkungan yang dihasilkan bermutu. Jadi, pendidikan hakim bukan hanya soal keterampilan teknis. Pendidikan juga membentuk cara pandang yang lebih utuh tentang perlindungan lingkungan.

Saat Ilmu Berbuah Putusan

Selama empat belas tahun terakhir, pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sejumlah putusan penting dalam penegakan hukum lingkungan. Salah satu yang saya angkat adalah perkara PT Kallista Alam di Aceh. Dalam kasus kebakaran lahan gambut itu, pengadilan menghukum perusahaan membayar sekitar Rp366 miliar untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Perkara ini memperlihatkan bahwa merusak ekosistem bisa berujung pada akibat hukum dan finansial yang berat bagi pelaku usaha. Ada pula perkara PT Merbau Pelalawan Lestari. Mahkamah Agung membebankan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sekitar Rp16,2 triliun atas kerusakan hutan. Dua perkara tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa dianggap sebagai efek samping biasa dari kegiatan ekonomi. Perusakan dapat melahirkan tanggung jawab hukum yang besar, termasuk kewajiban memulihkan apa yang sudah dirusak. Peradilan lingkungan di Indonesia juga tidak berhenti pada pertanggungjawaban korporasi.

Pada 2021, dalam perkara pencemaran udara Jakarta, pengadilan menyatakan pemerintah bertanggung jawab secara hukum melindungi warga dari udara yang tercemar. Artinya, menjaga mutu lingkungan juga termasuk kewajiban penyelenggara pemerintahan.

Pada 2022, dalam perkara PLTU Tanjung Jati A, pengadilan memasukkan pertimbangan perubahan iklim dan prinsip kehati-hatian ketika menguji izin lingkungan. Ini menunjukkan risiko lingkungan dan iklim makin diperhitungkan dalam keputusan hukum.

Perkembangan lain terlihat pada perlindungan pembela lingkungan dan ahli lewat prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP), termasuk dalam putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi pada 2025.

Semua ini memperlihatkan bahwa cakupan perlindungan lingkungan dalam praktik peradilan kita terus meluas. Pengadilan tidak hanya memeriksa tanggung jawab korporasi, tetapi juga tanggung jawab pemerintah, risiko perubahan iklim, dan perlindungan bagi warga yang memperjuangkan lingkungannya. Saya tentu tidak bisa mengklaim bahwa semua putusan tersebut lahir langsung dari program sertifikasi hakim lingkungan. Namun, pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan hakim yang terus berjalan, mengikuti perkembangan hukum dan ilmu lingkungan.

Menjaga Independensi di Tengah Desakan Pembangunan

Hal lain yang saya tekankan di COP31 adalah independensi hakim saat memeriksa perkara lingkungan yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan nasional adalah kebutuhan yang sah. Perlindungan lingkungan pun sama pentingnya. Ketika keduanya berbenturan, muncul persoalan hukum yang tidak sederhana. Di titik inilah independensi hakim diuji. Hakim harus tetap objektif, menimbang fakta dan hukum dengan nalar yang jernih, serta tidak membiarkan tekanan ekonomi atau kepentingan apa pun memengaruhi putusannya.

Salah satu prinsip yang relevan adalah in dubio pro natura: bila ada beberapa tafsir hukum yang sama-sama dapat dipertanggungjawabkan, dipilih tafsir yang paling melindungi alam, sepanjang masih dalam koridor hukum yang berlaku. Prinsip ini mengingatkan bahwa menyelesaikan perkara lingkungan tidak bisa dipisahkan dari tujuan menjaga ekosistem dan keberlanjutan hidup. Keadilan iklim tidak berarti menghentikan pembangunan. Keadilan iklim meminta agar pembangunan hari ini tidak menghancurkan hari esok.

Setiap keputusan yang diambil sekarang ikut menentukan kualitas udara, air, hutan, dan tanah yang akan kita wariskan. Bayi yang baru lahir, bahkan mereka yang belum lahir, akan menanggung akibat dari keputusan kita hari ini. Generasi mendatang belum bisa bersuara di pengadilan. Meski begitu, kehidupan mereka tetap harus masuk dalam tanggung jawab moral dan hukum kita untuk menjaga lingkungan.

Dari Ilmu Menuju Keberanian Yudisial

Di COP31 saya juga mengemban misi memperkuat kerja sama internasional dalam pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan. Program sertifikasi yang dijalankan Mahkamah Agung perlu dilanjutkan, diperluas, dan diperkuat. Karakter perkara lingkungan terus berubah, sehingga kurikulum perlu diperbarui, kemampuan membaca bukti ilmiah perlu ditingkatkan, dan pengalaman antarnegara perlu dipertukarkan.

Karena itu, kami membuka pintu bagi kerja sama internasional yang lebih luas. Bentuknya bisa berupa dukungan dana untuk pendidikan peradilan, pertukaran pengetahuan, dan studi banding ke negara-negara yang berpengalaman dalam penegakan hukum lingkungan, litigasi iklim, dan pemulihan ekologis. Hakim Indonesia perlu kesempatan belajar langsung dari pengalaman negara lain. Sebaliknya, Indonesia juga siap berbagi pengalaman dan praktik peradilannya dengan dunia.

Bagi saya, kerja sama ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan hakim secara perorangan. Ini investasi jangka panjang agar lembaga peradilan sanggup menjawab tantangan perubahan iklim.

Pada akhirnya, pendidikan hakim harus melampaui penguasaan ilmu. Pendidikan itu mesti menumbuhkan keberanian untuk menegakkan hukum secara independen, menghargai sains, dan melindungi lingkungan secara adil.

Saya menutup paparan dengan satu pesan sederhana bagi masyarakat internasional:

"The Earth needs good judges."

Bumi membutuhkan hakim yang baik: hakim yang paham hukum, menghargai ilmu pengetahuan, menjaga independensinya, dan berani melindungi alam serta menegakkan keadilan iklim.

Warisan seorang hakim tidak diukur dari jumlah putusannya saja. Warisan itu juga terlihat dari kehidupan yang terlindungi, ekosistem yang pulih, dan masa depan yang ikut terjaga lewat putusan-putusannya.

Baca Juga: Pada Ambang 1,5°C: Siapa yang Menanggung Risiko Perubahan Iklim?

Dari Antalya, saya ingin menegaskan bahwa sertifikasi hakim lingkungan bukan garis akhir. Ia bagian dari perjalanan panjang mengubah pengetahuan menjadi keberanian, lalu keberanian menjadi keadilan yang nyata.

Sebab keadilan iklim tidak hanya untuk kita yang hidup sekarang, tetapi juga untuk mereka yang belum lahir. (bwp/zm/ldr) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…