Cari Berita

Dialektika Penggunaan Alat Bukti Pengamatan Hakim

Bismo Jiwo Agung, S.H., M.H. - Hakim PN Bintuhan - Dandapala Contributor
2026-11-18 17:00:05
Dok. Ist.

I. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menentukan, bahwa pengamatan hakim merupakan salah satu alat bukti yang diakui oleh Undang-undang. Sebagaimana yang telah dibahas dalam tulisan Yang Mulia Dr. H. A.S. Pudjoharsoyo, 2026 terkait “Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim”, Daniel, 2026tentang “Rekonstruksi Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti: Perbandingan Hukum Pidana Global” dan Darus, 2026 yang membahas mengenai “Psikologi Kehakiman, Metode Tafsir Memahami Alat Bukti Pengamatan Hakim” sebelumnya, alat bukti pengamatan hakim masih belum diatur secara tegas dalam KUHAP baru, baik dari definisi, syarat-syarat penggunaannya, ataupun sumber apa saja yang menjadi bahan dari pengamatan hakim tersebut. Sehingga, dalam mengartikulasikannya dalam praktik persidangan, Hakim, Penuntut Umum, dan Advokat masih harus meraba kira-kira apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan pengamatan hakim di persidangan. Ketidakjelasan ini melahirkan kekhawatiran mengenai “pengamatan tanpa batas” serta bias subjektifitas Hakim yang menjadi salah satu persoalan dalam uji materiil Undang-undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP pada permohonan Nomor 92/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi;

Oleh karenanya, mungkinkah penggunaan alat bukti pengamatan hakim dibatasi melalui suatu peraturan baik berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia? Apabila demikian, bukankah sebenarnya Negara sedang membatasi kebebasan Hakim untuk menggunakan alat bukti dalam mengadili suatu perkara? 

Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan

II.    Pembahasan

a.    Penggunaan Alat Bukti Pengamatan Hakim

Mengutip Yang Mulia Dr. H. A.S. Pudjoharsoyo bahwa pengamatan hakim berbeda dengan petunjuk. Petunjuk diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, sedangkan Pengamatan Hakim terbatas pada apa yang diamati langsung di persidangan. Lebih lanjut, alat bukti pengamatan Hakim tidak boleh menjadi pintu masuk subjektivitas berlebihan yang dapat menggeser prinsip pembuktian objektif melainkan harus berbasis fakta yang diverifikasi (Pudjoharsoyo, 2026);

Penulis sepenuhnya berpedoman pada pendapat tersebut dalam menggunakan pengamatan hakim dalam memutus perkara. Namun, apabila pengamatan hakim terikat secara absolut dengan apa yang dihadapkan kepada sang Hakim, kemudian selama persidangan yang terasa mulus, rapih, dan mudah, Hakim merasa alat bukti yang disajikan kepadanya serta apa yang ia amati di ruang sidang ada kontradiksi dan memunculkan keragu-raguan, maka secara etis, apakah Hakim itu tidak dapat menggunakan pengamatannya sebagai bahan pertimbangan? 

Sebagai referensi, dalam perkara nomor 26/Pid.B/2026/PN Bhn, dalam putusannya, Majelis Hakim menggunakan pengamatan Hakim dalam menilai keterlibatan pihak-pihak dalam suatu perbuatan Tindak pidana. Pada putusan a quo , Majelis Hakim menguji keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi dan barang bukti dengan menarik Riwayat hidup Terdakwa yang merupakan orang lahir di Padang Sumatera Barat, tumbuh besar menggunakan Bahasa Minang, dengan pengakuan Terdakwa yang mengaku satu-satunya orang yang berkomunikasi secara langsung menggunakan bahasa Jawa dengan para Korban. Namun saat Majelis Hakim meminta Terdakwa mengulangi apa yang ia sampaikan kepada para Korban dengan Bahasa Jawa sesuai dengan yang ia sampaikan di aplikasi whatsapp, tidak ada satupun pengucapan atau kata-kata Terdakwa yang sama dan Terdakwa ternyata tidak bisa berbahasa jawa. Sehingga, Majelis Hakim mendapat keyakinan dari pengamatan hakim ada orang selain Terdakwa yang berperan menghubungi para Korban; 

Ruang persidangan merupakan arena pertarungan intelektual, tidak jarang juga menjadi panggung drama pembuktian dari Penuntut dan Terdakwa. Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa tidak selamanya keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa saling bersesuaian. Pada momen tersebut lah pengamatan hakim mengambil peran penting dalam merumuskan fakta, memilih barang bukti yang digunakan sebagai pertimbangan dan tumbuhnya keyakinan Hakim. Apabila Hakim hanya menunggu, menerima apa yang disajikan kepadanya begitu saja tanpa menggali lebih dalam keterhubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya maka tidak mungkin putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan;

b.      Batas Etis Pengamatan Hakim dan Kebebasan Kekuasaan Hakim

KUHAP 2025 tidak menentukan sumber dari pengamatan hakim dan syarat penggunaannya. Bila menggunakan perbandingan dengan alat bukti petunjuk pada Pasal 184 KUHAP lama, alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat 2 KUHAP lama diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Artinya, tanpa salah satu diantara ketiga alat bukti tersebut, maka tidak akan ada alat bukti petunjuk (Hamzah, 2008). Berbeda dengan pengamatan hakim, tidak ditentukan perlu adanya kesesuaian antara alat bukti lain yang kemudian menjadi alasan pengamatan hakim.

Sehingga, pendapat tentang perlunya kesesuaian terlebih dahulu antara satu bukti dengan bukti lain yang menjadi dasar pengamatan hakim merupakan penafsiran hukum yang seolah menjadi “batas etis” dalam penggunaannya agar tidak semena-mena dan tetap objektif. Sebisa mungkin pengamatan hakim harus berdasar pada objektivitas bukan subjektivitas. Namun menakar objektivitas semata-mata pada bukti-bukti yang disajikan para pihak meskipun nyatanya menimbulkan keragu-raguan pada penilaian sang Hakim bukankah menimbulkan bias pada penilaian itu sendiri? Kemudian menghilangkan subjektivitas secara total, bukankah berarti menghilangkan keyakinan yang syarat akan subjektivitas itu sendiri? Keyakinan Hakim memang tumbuh dari penilaian subjektif sang Hakim (Gulo & Gulo, 2024). Namun untuk memperoleh penilaiannya tersebut haruslah berpatokan pada apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialaminya bukan dari prasangka dan seleranya sendiri. Apabila terdapat suatu persoalan yang diluar dari keilmuan/kompetensinya, maka sebijaknya sang Hakim berpaling pada pendapat ahli. Dengan demikian, penilaian sang Hakim akan lebih objektif  tanpa menghilangkan secara total penilaian subjektifnya; 

Hakim memiliki kebebasan dalam mengadili suatu perkara yang dijamin oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mencerminkan the Banglore Principle. (Komisi Yudisial RI, 2019). Apabila dibuat suatu aturan mengenai syarat-syarat penggunaan, kriteria dan batas penerapan alat bukti pengamatan Hakim, apakah tidak sama saja dengan membatasi kebebasan para Hakim dalam menjalankan kewenangannya?

Sebagaimana yang sering kali disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. H. Sunarto, S.H., M.H., kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah suatu kebebasan yang diberikan oleh Negara tanpa batas. Dalam menjalankan kebebasannya, Hakim masihlah harus dalam koridor yang tepat yakni berdasar pada keadilan, asas hukum, dan nilai-nilai moral, etik, konstitusional serta Pancasila agar tidak bergeser menjadi bentuk kesewenangan. 

III.   Penutup

a.    Kesimpulan

Tidak diaturnya definisi, kualifikasi, syarat dan sumber dari alat bukti pengamatan hakim bukan berarti Hakim bisa menegasikan alat bukti lainnya dan memutus berdasarkan subjektivitas tanpa batas. Terdapat batas etis dalam menggunakannya yang berkaitan erat dengan keterbatasan pengetahuan, kelimuan dan kompetensi sang Hakim. Hal ini lah yang menjadi kekhawatiran pemohon dalam Nomor 92/PUU-XXIV/2026 bahwa Hakim menggunakan pengamatan hakim tanpa batas penilaiannya dan di luar dari kompetensi keahliannya. 

Mengatasi kekosongan norma teknis penggunaan alat bukti pengamatan Hakim, diharapkan Mahkamah Agung memberikan panduan alih-alih batasan dan syarat-syarat penggunaan alat bukti pengamatan Hakim yang bukan berarti mengekang kebebasan Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Syarat etis yang paling penting harus ditekankan adalah larangan subjektivisme tanpa batas sebagai jalan pintas dalam pembuktian dan pemidanaan dengan berpegang teguh pada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. (al/ldr)

REFERENSI

Daniel, B. (2026, March 10). Rekonstruksi Pengamatan Hakim sebagai Alat Bukti: Perbandingan Hukum Pidana Global. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/rekonstruksi-pengamatan-hakim-sebagai-alat-bukti-perbandingan-hukum-pidana-global

Darus, M. L. H. (2026, March 15). Psikologi Kehakiman, Metode Tafsir Memahami Alat Bukti Pengamatan Hakim. Dandapala. https://dandapala.com/opini/detail/psikologi-kehakiman-metode-tafsir-memahami-alat-bukti-pengamatan-hakim

Gulo, N., & Gulo, C. D. Z. (2024). Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. UNES Law Review, 6(3), 8115–8122. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1672

Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana . Sinar Grafika.

HUMAS MKRI. (2026, June 24). MA dan Polri Jelaskan Soal Makna Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti dalam KUHAP. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/ma-dan-polri-jelaskan-soal-makna-pengamatan-hakim-sebagai-alat-bukti-dalam-kuhap-25261

Baca Juga: Psikologi Kehakiman, Metode Tafsir Memahami Alat Bukti Pengamatan Hakim

Komisi Yudisial RI. (2019). Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim. Majalah Komisi Yudisial : Media Informasi Hukum Dan Peradilan.

Pudjoharsoyo, . H. A.S. (2026, January 2). Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/menyiapkan-nalar-hakim-menghadapi-kuhap-baru-dari-petunjuk-ke-pengamatan-hakim

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…