Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. - Pendahuluan
Pengadilan merupakan institusi yang
diberi kewenangan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum,
dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Ketika suatu perkara diajukan ke
pengadilan, para pihak menaruh harapan agar sengketa yang mereka hadapi
memperoleh penyelesaian melalui proses yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, penyelesaian perkara tidak
selalu berakhir dengan hilangnya perselisihan. Ada putusan yang mengakhiri
perkara secara formal, tetapi masih menyisakan pertanyaan mengenai alasan
hukum, kejelasan amar, atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam keadaan
tertentu, putusan bahkan dapat melahirkan polemik baru karena pertimbangan
hukumnya dianggap tidak menjawab persoalan utama yang dipersengketakan.
Baca Juga: Litis Finiri Oportet: Putusan Bebas Vs Batas Kekuasaan Negara
Keadaan tersebut mengingatkan kita
pada adagium atau asas hukum Latin litis finiri oportet yang artinya
setiap perkara harus ada akhirnya, yang dalam tulisan ini dimaknai sebagai
refleksi tentang perlunya sengketa memperoleh penyelesaian. Adagium tersebut
bukan norma hukum positif yang berdiri sendiri, tetapi dapat digunakan sebagai
pengingat filosofis mengenai tujuan peradilan.
Pertanyaan mendasarnya ialah: apakah
setiap perkara yang telah diputus dengan sendirinya dapat dianggap telah
memperoleh penyelesaian hukum yang memadai? Jawabannya memerlukan pembedaan
antara berakhirnya proses berperkara, kekuatan hukum putusan, dan kualitas
penyelesaian yang diberikan kepada para pihak.
Putusan Bukan
Sekadar Penutup Perkara
Putusan pengadilan merupakan hasil
dari proses pemeriksaan, penilaian fakta, pembuktian, penerapan hukum, dan
penalaran yudisial. Oleh sebab itu, kualitas putusan tidak semestinya dinilai
hanya dari hasil akhirnya siapa yang menang atau kalah melainkan juga dari
bagaimana kesimpulan tersebut dibangun.
Putusan yang baik harus menunjukkan
hubungan yang logis antara fakta yang terbukti, norma hukum yang diterapkan,
pertimbangan hakim, dan amar putusan. Apabila hubungan tersebut tidak jelas,
para pihak dapat mengalami kesulitan memahami mengapa suatu dalil diterima,
mengapa dalil lainnya dikesampingkan, dan bagaimana akibat hukum yang ditetapkan
harus dilaksanakan.
Dalam perkara perdata, misalnya, hakim
perlu menjelaskan fakta yang dianggap terbukti, ketentuan hukum yang relevan,
serta alasan mengapa tuntutan penggugat dikabulkan seluruhnya, dikabulkan
sebagian, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima.
Putusan tidak harus selalu
menyenangkan semua pihak. Dalam sengketa, perbedaan kepentingan memungkinkan
salah satu pihak merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan. Namun, pihak yang
tidak memperoleh hasil sesuai harapannya tetap berhak mengetahui alasan hukum
yang mendasari putusan tersebut.
Ukuran penting kualitas putusan
bukanlah ketiadaan kritik, melainkan apakah putusan disusun melalui proses yang
adil (due process/fair process), didasarkan pada hukum (secundum
legem), memiliki pertimbangan yang memadai (ratio decidendi), serta
memberikan kejelasan mengenai akibat hukumnya (rechtsgevold).
Finalitas
Prosedural dan Penyelesaian Substantif
Dalam hukum acara, berakhirnya suatu
proses perkara perlu dibedakan dari terselesaikannya pokok sengketa secara
substantif. Pembedaan ini penting agar penilaian terhadap putusan tidak
didasarkan pada anggapan bahwa semua jenis putusan memiliki fungsi dan akibat
hukum yang sama.
Dalam perkara perdata, setidaknya
terdapat tiga bentuk hasil putusan yang perlu dibedakan.
Pertama, gugatan dikabulkan. Pada
prinsipnya, hakim menerima tuntutan penggugat seluruhnya atau sebagian setelah
menilai dasar tuntutan dan terbukti sesuai hukum acara.
Kedua, gugatan ditolak. Penolakan pada
pokoknya menunjukkan bahwa tuntutan penggugat tidak dapat dibenarkan
berdasarkan pemeriksaan substansi perkara dan penilaian alat bukti yang dilakukan oleh hakim.
Ketiga, gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima atau niet-ontvankelijke verklaard (NO). Putusan ini pada
umumnya dijatuhkan karena terdapat hambatan atau cacat formil yang menghalangi
pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara.
Putusan NO tidak boleh disamakan
begitu saja dengan putusan yang menolak gugatan. Pada putusan NO, pokok
tuntutan pada umumnya belum dinilai sampai pada kesimpulan apakah substansinya
benar atau salah. Konsekuensi terhadap kemungkinan mengajukan kembali gugatan
harus ditentukan berdasarkan sifat cacat formil, alasan putusan, dan ketentuan
hukum yang berlaku. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa setiap putusan NO
selalu memungkinkan gugatan diajukan kembali tanpa batasan.
Pengadilan tetap harus menghormati
persyaratan hukum acara, kompetensi, kedudukan hukum para pihak, dan syarat
lain yang ditentukan oleh hukum. Tidak setiap perkara harus berakhir dengan
putusan mengenai benar atau salahnya tuntutan.
Namun, apa pun jenis putusannya,
pertimbangan hukum harus menjelaskan dasar kesimpulan secara memadai. Putusan
NO, misalnya, semestinya menerangkan cacat formil yang ditemukan, dasar
hukumnya, dan konsekuensi yang relevan bagi para pihak. Kejelasan tersebut
membantu mencegah kesalahpahaman bahwa pengadilan telah menyatakan pokok
tuntutan tidak benar, padahal persoalan substansinya belum diperiksa.
Dasar Normatif
dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
Gagasan bahwa putusan harus beralasan
dan dapat dipertanggungjawabkan memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa
peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2
ayat (2) menyatakan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila. Kedua ketentuan ini menempatkan keadilan
sebagai orientasi fundamental penyelenggaraan peradilan.
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1)
mengharuskan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang. Pasal 4 ayat (2) menghendaki agar pengadilan membantu pencari keadilan
dan berusaha mengatasi hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.
Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi
mengadili memerlukan pemahaman terhadap hukum yang berlaku sekaligus kepekaan
terhadap nilai keadilan yang relevan.
Pasal 10 ayat (1) melarang pengadilan
menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan
alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan mewajibkan pengadilan
memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini harus dipahami dalam kerangka
kewenangan pengadilan dan hukum acara yang berlaku, bukan sebagai penghapusan
persyaratan formil perkara.
Landasan yang sangat langsung
berkaitan dengan kualitas putusan terdapat dalam Pasal 50 ayat (1). Ketentuan
tersebut mewajibkan putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan serta
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber
hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Sementara itu, Pasal 53 ayat (1) dan
ayat (2) menegaskan tanggung jawab hakim atas penetapan dan putusan yang
dibuatnya serta keharusan agar pertimbangan hukum didasarkan pada alasan dan
dasar hukum yang tepat dan benar.
Pasal 54 ayat (3) juga menentukan
bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan memperhatikan nilai
kemanusiaan dan keadilan. Ketentuan ini mengingatkan bahwa tanggung jawab
peradilan tidak berhenti pada penjatuhan putusan, tetapi juga mencakup
pelaksanaan putusan sesuai ketentuan hukum.
Ketentuan-ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa pertimbangan hukum bukan sekadar bagian formal dari struktur
putusan. Pertimbangan merupakan sarana untuk menjelaskan bagaimana hakim
menghubungkan fakta, alat bukti, norma, dan kesimpulan. Konsistensi antara
pertimbangan dan amar, kejelasan akibat hukum, serta ketepatan dasar hukum
merupakan bagian dari tanggung jawab yudisial.
Dengan demikian, semangat litis
finiri oportet dapat direfleksikan melalui kewajiban hukum yang sudah ada:
perkara harus diperiksa dan diputus sesuai hukum, sedangkan putusan harus
disertai alasan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keadilan Pancasila
sebagai Orientasi Putusan
Kualitas putusan tidak dapat
dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah dua kali diubah
melalui UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2023 , menegaskan bahwa
Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.
Dalam konteks kekuasaan kehakiman,
keadilan Pancasila tidak cukup dipahami sebagai kepastian formal bahwa suatu
perkara telah diputus. Keadilan tersebut perlu direfleksikan melalui
penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan yang tidak diskriminatif,
proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta perhatian terhadap
akibat hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.
Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa
mengandung dimensi tanggung jawab moral dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
Hakim dituntut menjaga integritas, kejujuran intelektual, dan
ketidakberpihakan. Nilai ini tidak menggantikan hukum acara atau pembuktian,
tetapi mengingatkan bahwa kewenangan mengadili harus dijalankan secara
bertanggung jawab.
Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab menuntut agar setiap orang diperlakukan sebagai subjek hukum yang
bermartabat. Para pihak harus memperoleh kesempatan yang seimbang untuk
mengajukan dalil, memberikan jawaban, mengajukan bukti, dan menanggapi bukti
pihak lawan sesuai ketentuan hukum acara. Putusan perlu menjelaskan alasan hukum
yang mendasari penerimaan atau penolakan terhadap dalil-dalil yang relevan.
Ketiga, sila Persatuan Indonesia
mengingatkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai sarana penyelesaian konflik
secara beradab. Putusan yang jelas dan argumentatif dapat membantu mencegah
kesalahpahaman serta mengurangi polemik yang tidak perlu. Namun, menjaga
persatuan tidak berarti menutup ruang kritik. Kritik akademik dan penggunaan
upaya hukum yang sah merupakan bagian dari negara hukum.
Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat direfleksikan
dalam musyawarah majelis hakim. Pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur
pengambilan putusan melalui musyawarah hakim serta penyampaian pendapat
tertulis apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion).
Musyawarah yudisial bukanlah keputusan berdasarkan tekanan publik atau
popularitas, melainkan proses profesional untuk menguji fakta, menilai bukti,
menafsirkan hukum, dan menyusun kesimpulan berdasarkan hukum.
Kelima, sila Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia menghendaki agar keadilan dapat diupayakan oleh setiap
pencari keadilan tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan kewajiban
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan tidak
hanya berkaitan dengan isi amar, tetapi juga akses terhadap proses, kejelasan
prosedur, ketepatan waktu, serta kepastian mengenai hak dan kewajiban setelah
putusan dijatuhkan.
Kelima sila tersebut harus dipahami
sebagai satu kesatuan. Keadilan Pancasila tidak dapat direduksi hanya menjadi
kepastian hukum, tetapi juga tidak membenarkan pengabaian hukum demi hasil yang
dianggap baik secara subjektif. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan perlu
dipertimbangkan dalam kerangka konstitusi serta hukum yang berlaku.
Karena itu, putusan yang baik bukanlah
putusan yang selalu menyenangkan semua pihak. Putusan yang baik adalah putusan
yang dibangun melalui proses yang adil, menerapkan hukum secara tepat,
menghormati martabat para pihak, dan menjelaskan alasan serta akibat hukumnya
secara memadai.
Finalitas Putusan
dan Ruang Kritik Hukum
Dalam penyelesaian sengketa, perlu
dibedakan antara putusan yang telah dijatuhkan, putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde), dan kualitas pertimbangan hukum yang
mendasarinya. Kekuatan hukum tetap memberikan kepastian mengenai akibat hukum
putusan sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip hukum umum : apa yang diputus
oleh hakim harus dianggap benar dan
wajib dihormati semua pihak (res judicata pro veritate habetur) ,
kecuali dibatalkan atau diubah oleh pengadilan yang lebih tinggi atau melalui
mekanisme upaya luar bisa seperti Peninjauan Kembali (PK). Prinsip ini berkaitan
dengan kebutuhan agar sengketa tidak terus-menerus diajukan kembali di luar
mekanisme yang dibenarkan oleh hukum.
Namun, finalitas hukum tidak berarti
bahwa setiap putusan tertutup dari kajian akademik atau kritik yang bertanggung
jawab. Pertimbangan hukum, konsistensi penerapan norma, kejelasan amar, dan
akibat hukum suatu putusan tetap dapat menjadi objek pembahasan ilmiah. Sebaliknya,
kritik terhadap putusan tidak dengan sendirinya menghapus kekuatan mengikatnya.
Putusan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, kecuali
terdapat mekanisme hukum yang sah untuk mengubah, membatalkan, atau
menangguhkan pelaksanaannya.
Dengan demikian, kepastian hukum dan
evaluasi akademik bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya dapat berjalan
bersama untuk mendorong peradilan yang bertanggung jawab, menjaga kepercayaan
masyarakat, dan meningkatkan kualitas penalaran hukum.
Putusan NO dan Tanggung Jawab
Profesional
Pembahasan mengenai putusan yang tidak
dapat diterima juga perlu ditempatkan secara proporsional. Putusan NO dapat
menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas penyusunan gugatan, ketepatan identifikasi
pihak, kejelasan objek sengketa, kedudukan hukum, kompetensi pengadilan, atau
persyaratan formil lainnya, bergantung pada alasan yang mendasari putusan.
Namun, putusan NO tidak otomatis
membuktikan adanya perilaku tidak profesional (unprofessional conduct)
dari kuasa hukum atau pihak tertentu. Untuk menyimpulkan adanya persoalan
profesional, perlu diteliti terlebih dahulu kewajiban yang berlaku, standar
profesi yang relevan, bentuk kelalaian atau kesalahan, tingkat kesalahan, serta
hubungan antara tindakan tersebut dan cacat formil yang ditemukan.
Putusan NO yang berulang dapat menjadi
sinyal awal untuk melakukan evaluasi apabila terdapat indikasi bahwa cacat
formil bersumber dari kelalaian yang seharusnya dapat dihindari. Akan tetapi, kesimpulan
mengenai pelanggaran profesional tetap harus didasarkan pada pemeriksaan yang
objektif, bukan semata-mata pada hasil akhir perkara.
Pendekatan ini sejalan dengan keadilan
Pancasila. Evaluasi profesional diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan
hukum, tetapi penilaian terhadap seseorang atau profesi juga harus dilakukan
secara adil, proporsional, dan berdasarkan bukti.
Bagi pengadilan, hal yang utama ialah
memastikan bahwa alasan putusan NO dijelaskan secara konkret dan tidak
menimbulkan kesan bahwa pokok sengketa telah dinilai apabila sebenarnya
pemeriksaan substansi belum dilakukan. Kejelasan ini merupakan bentuk
penghormatan terhadap hak para pihak sekaligus bagian dari pendidikan hukum
bagi masyarakat.
Tanggung Jawab
Hakim dalam Menjaga Mutu Putusan
Hakim memegang peran sentral dalam
memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki
landasan penalaran yang kuat. Tanggung jawab tersebut sekurang-kurangnya
mencakup beberapa hal.
Pertama, menetapkan fakta yang relevan
berdasarkan proses pemeriksaan dan alat bukti yang sah. Kedua, mengidentifikasi
norma hukum yang tepat dan menjelaskan relevansinya terhadap fakta yang
ditemukan. Ketiga, menanggapi dalil penting para pihak dengan alasan yang
memadai. Keempat, menjaga konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar
putusan. Kelima, merumuskan amar yang jelas mengenai hak, kewajiban, atau
konsekuensi hukum yang ditetapkan, sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum
yang berlaku.
Tanggung jawab ini tidak berarti hakim
harus menjawab setiap kalimat atau argumentasi yang diajukan para pihak satu
per satu. Yang diperlukan ialah pertimbangan yang memadai terhadap isu-isu
material yang menentukan hasil perkara.
Kualitas putusan juga memerlukan
kehati-hatian dalam menggunakan sumber hukum, konsistensi penerapan norma pada
perkara yang sebanding, dan perhatian terhadap proporsionalitas akibat hukum.
Penalaran yang cermat membantu mengurangi ketidakjelasan, memperkuat
kepercayaan terhadap proses peradilan, dan memudahkan pemahaman atas alasan
putusan.
Pada akhirnya, putusan merupakan
produk kewenangan negara. Karena itu, kewenangan tersebut harus dijalankan
dengan integritas, independensi, kecermatan, dan tanggung jawab.
Penutup: Mengakhiri
Sengketa dengan Keadilan
Adagium atau asas hukum litis
finiri oportet mengingatkan bahwa sengketa memerlukan penyelesaian. Namun,
dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila, penyelesaian tidak boleh
dipersempit menjadi sekadar berakhirnya proses administrasi perkara.
Penyelesaian hukum yang bertanggung
jawab memerlukan proses yang adil, pertimbangan yang beralasan, penerapan hukum
yang tepat, serta amar yang jelas mengenai akibat hukum yang ditetapkan. Pada
saat yang sama, keadilan menuntut penghormatan terhadap martabat para pihak,
perlakuan yang tidak diskriminatif, dan akses terhadap peradilan yang
sederhana, cepat, serta terjangkau.
Tidak semua putusan akan menghilangkan
seluruh ketidakpuasan atau polemik. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari
kehidupan hukum. Akan tetapi, pengadilan dapat mengurangi polemik yang tidak
perlu melalui penalaran yang transparan, pertimbangan yang konsisten, dan
penjelasan yang memadai tentang konsekuensi putusannya.
Dengan demikian, litis finiri
oportet dalam perspektif keadilan Pancasila bukanlah tuntutan untuk
membungkam kritik atau memaksakan penerimaan terhadap hasil perkara. Adagium
ini lebih tepat menjadi pengingat bahwa sengketa harus memperoleh penyelesaian
melalui mekanisme hukum yang sah, dengan putusan yang dapat dipahami,
dihormati, dan dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Kewenangan Hakim Mengoreksi Dominus Litis Penuntut Umum
Putusan pengadilan yang baik bukan
sekadar mengakhiri perkara, melainkan memberikan penyelesaian hukum yang jelas,
beralasan, dan berkeadilan. Sebab, tujuan akhir peradilan bukan hanya menutup
berkas perkara, tetapi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
(lad/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
