Lubuk Pakam, Sumatera Utara – Menyambut perubahan besar dalam sistem peradilan pidana nasional, Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam menggelar Forum Konsultasi Publik pada Jumat (20/11/2026). Tak sekadar membahas peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan penanganan perkara pidana melalui Aplikasi E-BERPADU, forum ini juga menjadi ruang diskusi dan sosialisasi implementasi KUHP dan KUHAP baru bersama aparat penegak hukum di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hadir sebagai narasumber, Ketua PN Lubuk Pakam Melinda Aritonang, dengan moderator Panitera PN Lubuk Pakam Ivan Endah Dayatra.
Baca Juga: Wujudkan Peradilan Bersih & Profesional, PN Lubuk Pakam Canangkan SMAP
Dalam pemaparannya, Melinda mengulas sejumlah regulasi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, mulai dari SEMA Nomor 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2026 hingga PERMA Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Ia menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman dan koordinasi lintas institusi agar berbagai ketentuan baru dapat diterapkan secara tepat. “Pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru merupakan perubahan penting dalam sistem peradilan pidana kita. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dan koordinasi yang baik di antara seluruh aparat penegak hukum agar setiap ketentuan dapat diterapkan secara tepat, sehingga tujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud,” ungkapnya.
Forum yang melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, balai pemasyarakatan, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga bantuan hukum ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan tersebut, PN Lubuk Pakam berharap sinergi antarlembaga semakin kuat, sehingga implementasi pembaruan hukum pidana tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam mewujudkan peradilan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (al)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI