article | Serba-serbi | 2025-08-13 18:00:18

Pulau Tomia, Wakatobi — Pengadilan Negeri (PN) Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan (zitting plaats) pada Rabu 13 Agustus 2025 di Pulau Tomia, Wakatobi. Pulau tersebut dikenal sebagai bagian dari Coral Triangle, segitiga karang dunia yang tersohor di mata penyelam internasional.Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, menempuh perjalanan sekitar empat jam menyeberangi lautan luas dan ombak gelombang dilanjutkan perjalanan darat demi menghadirkan zitting plaats langsung ke jantung masyarakat yang jauh dari gedung pengadilan.“Kami ingin membuktikan bahwa jarak bukan alasan untuk menunda keadilan,” tegas Panji Prahistoriawan Prasetyo selaku Ketua pengadilan negeri Wangi-wangi.Tidak sekadar formalitas, sidang di tempat ini menjadi inovasi layanan hukum cepat dan sederhana. Mulai dari pemeriksaan hingga putusan selesai dalam satu hari melalui konsep One Day Service. “sesuai arahan Mahkamah Agung untuk menghadirkan keadilan yang mudah diakses dan cepat” ditambahkan Suwasta selaku Panitera PN Wangi-WangiHadir dalam kegiatan ini Hakim, Rahmad Ramadhan Hasibuan dan para pegawai yang terdiri dari Ajeng, Irwan, dan Irfan, yang bekerja bahu-membahu memastikan setiap proses berjalan lancar."Warga Tomia pun menyambut hangat akan kehadiran pengadilan di pulau ini lebih dari sekadar pelayanan hukum, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara kepada warganya", seru rilis berita yang diterima DANDAPALA dari pengadilan tersebut.Lebih lanjut, program ini tak berhenti di Tomia. PN Wangi-Wangi berkomitmen melanjutkannya ke pulau-pulau lain yakni Kaledupa untuk menjangkau setiap sudut yang terpisah laut dan waktu, memastikan bahwa keadilan tidak mengenal batas daratan maupun gelombang. (fac)

article | Serba-serbi | 2025-08-13 14:00:09

Parigi - Pengadilan Negeri (PN) Parigi menjadi tuan rumah pelaksanaan Ketua PT Sulawesi Tengah Cup III Tahun 2025, sebuah turnamen tenis yang mempertemukan aparatur peradilan dari seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 8 hingga 10 Agustus 2025, dengan mengusung tema “Integritas dalam Sportivitas”.Acara pembukaan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr Nirwana bersama jajaran PT Sulawesi Tengah, serta Para Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah.Dr Nirwana menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini dan menegaskan pentingnya mengedepankan nilai-nilai luhur dalam berkompetisi. “Yang penting juara dengan penuh integritas dan penuh sportivitas, itu yang kami harapkan,” ujarnya.Kemudian, Ketua PN Parigi Zainal Ahmad menyampaikan, tema “Integritas dalam Sportivitas” dipilih untuk menanamkan nilai kejujuran, fair play, dan rasa saling menghargai di antara seluruh peserta. Pertandingan ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder pada Kabupaten Parigi Moutong yang dalam pelaksanaan pertandingan akan menggunakan 3 (tiga) lapangan tenis, yaitu lapangan tenis Pengadilan Negeri Parigi, lapangan tenis Pengadilan Agama Parigi, dan lapangan tenis Indoor Bupati.Lebih lanjut, giat ini juga menghadirkan pelaku UMKM lokal serta Kelompok Dharmayukti Karini yang membuka stan penjualan aneka produk kuliner. Kehadiran mereka tidak hanya menambah semarak kegiatan, tetapi juga memberikan dukungan ekonomi bagi masyarakat lokal serta mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan peradilan.“Momentum bulan Agustus yang identik dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia semakin menambah semangat juang para peserta. Semangat pantang menyerah dan kebersamaan yang ditunjukkan dalam KPT Sulawesi Tengah Cup III Tahun 2025 ini tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Parigi dan seluruh pihak yang bersama-sama berkontribusi dan berupaya menyukseskan acara dengan kerja sama dan dedikasi yang tinggi”, ucap Zainal Ahmad.Dalam rilis berita yang Tim DANDAPALA dapatkan dari Tim Humas PN Parigi, bahwa pada partai final Panusunan dan Suryono dari Pengadilan Negeri Poso yang berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan perwakilan Pengadilan Negeri Parigi, yaitu Abdul Kadir M. Djen Abbas, dan Syahruddin. “Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat tidak hanya bagi pembinaan olahraga, tetapi juga dalam membangun kebersamaan dan sinergi antar-satuan kerja peradilan di Sulawesi Tengah”, tutup rilis berita tersebut. (fac)

article | Serba-serbi | 2025-08-13 10:35:24

Muara Enim – Pengadilan merupakan suatu instansi yang yang secara langsung melayani masyarakat dalam memberikan layanan peradilan. Hal ini menjadikan keberadaan bangunan gedung kantor pengadilan yang layak dan representatif bagi pengadilan mempunyai makna yang sangat penting.Mahkamah Agung sendiri telah menetapkan standarisasi gedung kantor pengadilan dengan menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang pemberlakuan Buku I. Namun meskipun standar gedung telah ditetapkan, tidak jarang pengaruh budaya lokal di Indonesia juga mempengaruhi gaya arsitektur gedung pengadilan. Satu di antaranya nampak pada arsitektur bangunan gedung Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.Berdiri kokoh di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 17 A, bentuk atap yang melengkung menjadi hal yang paling menyolok ketika melintasi gedung ini. Usut punya usut, karakteristik atap tersebut terinspirasi dari rumah adat Kabupaten Muara Enim, yang dikenal dengan nama Ulu Semende.Bentuk atap melengkung ini mempunyai desain yang cukup mirip dengan rumah Ulu Besemah. Tidak heran karena rumah adat Ulu Semende merupakan modifikasi dari Rumah Adat Ulu Besemah yang merupakan rumah adat tradisional dari Suku Besemah di Sumatera Selatan. Mulanya Rumah Adat Kabupaten Muara Enim juga disebut Rumah Tunggu Tubang karena alasan pindah tangan. Istilah ini muncul karena masyarakat sekitar meyakini Tunggu Tubang sesuai dengan sistem yang diyakini sejak dulu hingga sekarang. Tunggu Tubang merupakan jabatan yang diamanahkan kepada anak tertua perempuan untuk menjaga, mengurus dan mengolah harta pusaka keluarga.Ada filosofi menarik yang tersembunyi dibalik uniknya atap gedung PN Muara Enim ini. Bentuk atap yang melengkung pada Rumah Ulu Semende melambangkan harapan akan masa depan yang cerah dan kemajuan bagi penghuninya. Asa yang sama dibangun oleh PN Muara Enim terhadap masa depan dan kemajuan dunia peradilan.Selain itu, atap ini juga memiliki filosofi yang kuat terkait dengan penyatuan dengan alam. Bentuk atap yang tinggi dan melengkung ke atas melambangkan hubungan spiritual antara manusia dengan alam dan dunia gaib. Desain atap juga mempertimbangkan aspek fungsional seperti perlindungan dari cuaca ekstrem dan ventilasi yang baik, menjadi simbol perlindungan dan tempat bernaung bagi keluarga yang mendiaminya dan mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar.Selain kaya akan filosofi, keberadaan atap melengkung pada arsitektur gedung PN Muara Enim juga menjadi sebuah simbol ciri khas yang membedakan bangunan gedung PN Muara Enim dengan Pengadilan lainnya. (AL)

article | Serba-serbi | 2025-08-11 15:35:03

Limboto- Dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) dan HUT ke-80 MA, Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo menyelenggarakan kegiatan ziarah dan tabur bunga di makam Brigjen TNI (Purn) Piola Isa, yang bertempat di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin 11/8.“Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan sekaligus penghargaan atas jasa-jasa almarhum sebagai tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, daerah, dan dunia peradilan,” ujar Ketua PT Gorontalo Dr. Yapi.Brigjen TNI (Purn.) Piola Isa merupakan Mantan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI, yang dikenal sebagai sosok pejuang, pemimpin, dan panutan yang mengabdikan hidupnya demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.Ziarah ini dipimpin langsung oleh Ketua PT Dr. Yapi.Dalam sambutannya Ia menyampaikan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian almarhum, serta sebagai pengingat bagi seluruh insan peradilan untuk terus menjunjung tinggi nilai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab.Hadir juga dalam kegiatan ziarah dan tabur bunga ini para Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc PT Gorontalo, Ketua dan Wakil Ketua PN Gorontalo dan PN Limboto, hakim dan Panitera dan sekretaris dari PN Gorontalo dan PN Limboto, serta Ketua dan pengurus Dharmayukti Karini Provinsi Gorontalo.Turut hadir juga dalam ziarah ini perwakilan keluarga dari Almarhum Brigjen TNI (Purn.) Piola Isa.Dr. Yapi juga menyampaikan selain sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 RI dan Mahkamah Agung RI, kegiatan ini juga memiliki makna mendalam bagi seluruh insan peradilan di Gorontalo. “Ziarah ini menjadi momentum untuk mengenang dan meneladani nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para pendahulu, sekaligus meneguhkan komitmen dalam membangun peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa,” lanjutnya.Berikut perjuangan dan perjalanan karir Brigjen TNI (Purn) Piola Isa:Piola Isa adalah seorang tokoh terkemuka asal Gorontalo, telah mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin di MA RI dari tahun 1981 hingga 1992. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pejuang yang berkontribusi dalam berbagai konflik penting di Indonesia, seperti perlawanan terhadap penjajahan Belanda serta penumpasan pemberontakan DI-TII dan Permesta. Kontribusinya tidak hanya terbatas di Sulawesi, tetapi juga meluas di hampir seluruh nusantara.Menurut catatan dalam buku "Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1971," Piola Isa lahir di Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 1923. Sebelum November 1945, ia sempat bekerja di Pare-pare. Berbekal ijazah sekolah menengah (MULO), ia kemudian mengabdikan diri di Jawatan Pekerjaan Umum di bawah pemerintahan Jepang.Isa, yang juga dikenal dengan nama Abdul Gani, kemudian bergabung dengan Tentara Republik Indonesia. Ia termasuk di antara pemuda asal Sulawesi Selatan yang menyeberang ke Jawa, menetap di Yogyakarta sekitar tahun 1946 dan menjadi bagian dari Tentara Rakyat Indonesia Sulawesi (TRIS). Beliau terlibat dalam berbagai peristiwa penting, termasuk saat Agresi Militer Belanda Pertama pada Juli 1947 di Candiroto Parakan dan Agresi Militer Belanda Kedua pada Desember 1948 di Yogyakarta. Isa juga turut serta dalam penumpasan Peristiwa Madiun di tahun yang sama.Setelah masa perjuangan melawan Belanda usai, Isa melanjutkan kariernya di dunia militer. Pada tahun 1950, ia dikirim ke Makassar untuk menghadapi pasukan KNIL dalam Peristiwa Andi Azis. Setelah itu, ia terlibat dalam penumpasan Republik Maluku Selatan (RMS) dan Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan, di mana ia bertugas sebagai perwira staf di Tentara & Teritorium (TT) VII/Wirabuana.Ketika gejolak PRRI/Permesta muncul, Isa berada di daerah asalnya. Bersama Nani Wartabone, ia secara aktif menentang gerakan tersebut. Pasukan yang dipimpinnya berhasil merebut daerah Telaga di timur laut Gorontalo pada Mei 1958.Meski memiliki latar belakang tempur, karier militernya kemudian bergeser. Isa melanjutkan pendidikannya di Akademi Hukum Militer (AHM) dan Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM). Menurut Harsya Bachtiar, Isa adalah bagian dari angkatan pertama PTHM yang belajar dari tahun 1962 hingga 1966.Setelah meraih gelar Sarjana Hukum, ia mengemban tugas di Kehakiman Angkatan Darat, yang kemudian membawanya ke Mahkamah Agung. Pada tahun 1981, Isa dipercaya menjadi Hakim Agung sekaligus Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer, sebuah posisi yang setara dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI.Di ranah politik, Isa pernah menjadi anggota fraksi Golongan Karya (Golkar) pada Pemilihan Umum tahun 1971 dan 1977. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di utara kota Gorontalo, yaitu Jalan Brigjen Piola Isa. (FDj/CS/LDR)

article | Serba-serbi | 2025-08-10 19:25:10

Jakarta- Pekan depan, Indonesia tepat berusia 80 tahun kemerdekaan. Tapi untuk mencapai kemerdekan itu, bukanlah perkara mudah. Penuh darah dan air mata. Ratusan tahun melawan penjajahan.DANDAPALA berkesempatan menyusuri sisa-sisa penjajahan itu menggunakan sepeda pekan lalu. Spot pertama adalah Gedung Arsip Nasional Indonesia (ANRI) di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Berdasarkan berbagai referensi yang dihimpin DANDAPALA, gedung ini dibangun 1700- dan merupakan kediaman Gubernur Jenderal VOC, salah satunya Reynier de Klerk. Tempat ini juga menjadi tempat Menlu AS Hillary Clinton makan malam dalam lawatannya ke Indonesia pada 2009. Saat itu ia dijamu satu meja Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Lily Munir dan Pramono Anung. Hadir juga dalam jamuan makan malam itu Marzuki Darusman, Suciwati, Azzumardi Azra, hingga Nursyahbani Katjasungkana.Setelah itu, sepeda lipat dikayuh perlahan menyusuri Jalan Gajah Mada. Sekitar 5 KM sampailah di kawasan China Town Pancoran. Zaman dahulu kawasan ini merupakan pemukiman warga-warga Tionghoa. Saat Belanda hadir di Bumi Pertiwi ini, Glodok menjadi kawasan isolasi untuk mereka dengan alasan keamanan. Saat ini menjadi salah satu pecinan tertua yang ada di Indonesia, sedari dulu memang kawasan Pancoran-Glodok telah menjadi pusat perekonomian karena orang-orang Tionghoa yang pintar dalam berbisnis.Setelah melintasi Kawasan Pecinan, masuklah ke kawasan Batavia. Spot ikon di tempat ini adalah gedung tua, Toko Merah. Gedung ini dibangun pada tahun 1730 oleh Gustaaf Willem baron van Imhoff di atas tanah seluas 2.471 meter persegi. Rumah tersebut dibangun sedemikian rupa, sehingga besar, megah dan nyaman. Nama ‘Toko Merah’ berdasarkan salah satu fungsinya yakni sebagai sebuah toko milik warga Tionghoa, Oey Liauw Kong sejak pertengahan abad ke-19 untuk jangka waktu yang cukup lama.Waktu yang mepet membuat harus buru-buru kembali menggowes karena masih banyak yang harus dijelahah. Kemudi sepeda diarahkan ke Jakarta Utara yaitu ke Museum Bahari. Gedung ini berada di muara Kali Ciliwung.Pada masa pendudukan Belanda, gedung itu merupakan gudang yang berfungsi untuk menyimpan komoditas perdagangan bagi VOC, sebuah kongsi dagang perusahaan Hindia Timur Belanda. Isi gudang terutama rempah-rempah, kopi, hasil tambang dan tekstil. Komoditas tersebut disimpan oleh VOC karena sangat laris di pasaran Eropa. Bangunan yang berdiri tahun 1677 ini berada persis di samping muara Ciliwung ini memiliki dua sisi, sisi barat dikenal dengan sebutan Westzijdsche Pakhuizen atau Gudang Barat. Gudang iin dibangun secara bertahap mulai tahun 1652–1771). Dan sisi timur, disebut Oostzijdsche Pakhuizen atau Gudang Timur.Setelah melihat sisa kemegahan penjajahan VOC, sepeda kembali dikayuh perlahan. Tidak perlu lama karena sudah sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa. Tampak truk besar membawa besi, sembako hingga semen sedang bongkar muat ke kapal kayu.Pelabuhan ini telah dikenal semenjak abad ke-12. Saat itu merupakan pelabuhan terpenting Kerajaan Pajajaran. Kemudian pada masa masuknya Islam dan para penjajah Eropa, Sunda Kalapa diperebutkan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan Eropa. Akhirnya Belanda berhasil menguasainya cukup lama sampai lebih dari 300 tahun. Para penakluk ini mengganti nama pelabuhan Kalapa dan daerah sekitarnya. Namun pada awal tahun 1970-an, nama kuno Kalapa kembali digunakan sebagai nama resmi pelabuhan tua ini dalam bentuk ‘Sunda Kelapa’.Di pelabuhan ini pula Pangeran Diponegoro berangkat menuju pengasingan di Sulawesi. Hal itu sebagai hukuman dari Penjajah Belanda usai melawan dan mengobarkan Perang Jawa.Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, goweser bisa kembali ke arah Kota Tua lewat Galangan VOC. Letaknya tidak jauh dari Museum Bahadi.Galangan Kapal VOC didirikan pada 162. Pada waktu itu, 400 tahun lalu, Galangan kapal VOC adalah bangunan penting yang menyokong jaringan niaga di Hindia Belanda. Kapal-kapal, baik besar maupun kecil, bongkar muat di galangan, mengantarkan barang dagangan. Mulai dari rempah hingga kain yang merupakan komoditi berharga mahal.Hanya sepelemparan batu, goweser sudah sampai ke pusat kota zaman Batavia yang kini menjadi Museum Fatahila.. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia (Stadhuis van Batavia). Gedung ini dibangun pada tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jenderal Joan van Hoorn.Bangunan ini menyerupai Istana Damdi Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Di gedung ini pula. Pangeran Diponegoro ditahan sebelum diberangkatkan ke pengasingan di Sulawesi.Sejak 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta.Masih di komplek Museum Fatahillah, ada Stasiun Kota. Berusia seratus tahunan, stasiun ini kini masih aktif menjadi salah satu stasiun terpadat di Jakarta.Batavia Zuid, nama aslinya, awalnya dibangun sekitar tahun 1887. Pada 1926 ditutup untuk direnovasi menjadi bangunan yang kini ada. Selama stasiun ini dibangun, kereta-kereta api menggunakan stasiun Batavia Noord. Pembangunannya selesai pada 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Acara peresmiannya dilakukan secara besar-besaran dengan penanaman kepala kerbau oleh Gubernur Jendral jhr. A.C.D. de Graeff yang berkuasa pada Hindia Belanda pada 1926-1931.Matahari tidak terasa menanjak. Panas mulai menyengat. Perut sudah mulai berontak. Saatnya menuju Ketan Susu (Tansu) Kemayoran yang berada di seberang perempatan Polres Jakpus lewat Jalan Gunung Sahari Raya.Usaha kuliner tersebut dirintis oleh Haji Sukrad pada 1958. Awalnya, kuliner legendaris itu bernama ketan kobok. Kedai yang menjual kuliner legendaris ini tidak pernah sepi pengunjung. Tansu Kemayoran buka selama 24 jam. Harganya pun masih terjangkau.

article | Serba-serbi | 2025-08-06 07:00:57

Kabupaten Bengkulu Selatan - Pengadilan Negeri (PN) Manna telah meresmikan ruang galeri sejarah pengadilan pertama di tanah Bengkulu. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PT Bengkulu, Arifin di Gedung PN Manna pada 5 Agustus 2025.“Peresmian ruang galeri dilaksanakan dengan penandatanganan oleh Ketua PT Bengkulu pada batu prasasti peresmian. Ruang galeri pada PN Manna dibuat agar sejarah panjang yang telah dilalui sejak berdiri pada tahun 1951 hingga saat ini dapat di dokumentasikan dengan baik”, ucap Juru Bicara PN Manna, Naufal Anfasa Firdaus.Ketua PT Bengkulu mengapresiasi dengan rampungnya ruang galeri pertama pada PN Manna di wilayah PT Bengkulu. “Saya sangat menikmati beragam foto yang terdapat di ruang galeri PN Manna, bahkan terdapat putusan tertua di PN Manna yang telah dibuat pada tahun 1952”, ungkapnya. Lebih lanjut dikatakannya, jika hukum selaras dengan sejarah, ketika berbicara hukum maka akan berbicara sejarah peradaban manusia. (fac)

photo | Serba-serbi | 2025-08-05 16:00:38

Semarang — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Semarang menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah. Kegiatan dengan tajuk “Setetes Darah untuk Negeri” diselenggarakan atas kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang.Aksi donor darah tersebut mendapat antusiasme cukup baik dari warga Pengadilan Negeri Semarang, masyarakat  pencari keadilan, advokat dan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini dibuktikan sebanyak 57 orang pendaftar donor yang mengantre dengan tertib untuk mengikuti tahapan screening kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah dan kadar hemoglobin (Hb), guna memastikan kondisi tubuh pendonor layak untuk mendonorkan darah. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., menyampaikan bahwa donor darah merupakan tindakan mulia yang memberikan manfaat besar baik bagi penerima maupun pendonor. Selain dapat menyelamatkan nyawa, donor darah juga terbukti mampu meningkatkan kesehatan fisik dan mental pendonor."Donor darah ini selaras dengan slogan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Pengadilan Bermartabat, Indonesia Berdaulat," ungkap beliau.Lebih lanjut, beliau mendorong agar kegiatan seperti ini tidak berhenti sebatas seremonial semata, melainkan menjadi rutinitas positif atau bahkan hobi yang terus dilakukan oleh seluruh insan peradilan.PN  Semarang berkomitmen bahwa kegiatan sosial semacam ini dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kesehatan masyarakat, memperkuat nilai kemanusiaan, serta membangun hubungan yang lebih erat antara institusi dan masyarakat luas.

article | Serba-serbi | 2025-08-04 21:05:37

Martapura- Pengadilan Negeri (PN) Martapura, Kalimantan Selatan (Kalsel) turut ambil bagian dalam kegiatan  Baporseni Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin Cup 2025 yang dilaksanakan sejak tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan 3 Agustus 2025. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan penuh semangat kebersamaan.Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua PT Banjarmasin, Lukman Bachmid dengan mengusung tema: “Untuk Mewujudkan Core Values ASN BerAKHLAK.”Dalam sambutannya, Wakil Ketua PT Banjarmasin menyampaikan harapan besar atas terselenggaranya kegiatan ini.“Melalui Baporseni PT Banjarmasin Cup 2025, Kita ingin mewujudkan kawasan BerAKHLAK yang menjunjung nilai integritas, etika, dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat harmonisasi dan kolaborasi di antara seluruh aparatur peradilan, sekaligus membangun budaya sehat melalui semangat sportivitas dan kebugaran jasmani. Harapan kami, semoga momentum ini dapat semakin mempersatukan kita, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat kerja sama demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkapnya.Saat dimintai tanggapannya, Humas PN Martapura mengungkapkan dengan penuh semangat, kontingen PN Martapura mengambil bagian dalam beberapa cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan. Di antaranya, tenis lapangan, tenis meja, dan mini soccer.“Lebih dari sekadar kompetisi, Baporseni PT Banjarmasin Cup 2025 menjadi sarana efektif membangun sinergi lintas satuan kerja, menjalin silaturahmi, dan menumbuhkan semangat hidup sehat. Kegiatan ini selaras dengan semangat Core Values ASN: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” ungkap Humas PN Martapura.Melalui ajang ini, PN Martapura telah berpartisipasi aktif dalam membangun SDM yang tidak hanya profesional secara kinerja. Melainkan juga bugar secara jasmani dan kuat secara moral. Diharapkan, kebersamaan yang terjalin di lapangan akan terbawa dalam pelayanan di meja peradilan, guna mewujudkan sistem peradilan yang humanis, berintegritas, dan berkinerja tinggi. (zm/wi)

article | Serba-serbi | 2025-08-03 07:00:22

In a significant step towards strengthening interstate relations in the judicial field, five Indonesian Judges from alumni of The Open World Judicial Exchange Program recently concluded their participation in the first Judicial Alumni Conference organised by the Congressional Office for International Leadership (COIL) in Ulaanbaatar, Mongolia, on June 16 until 17, 2025. This event was a sequel to Indonesia's participation in the Open World program in 2023. The conference was not only a reunion for alumni, but also served as a strategic forum for discussion on the main themes of "Judicial Independence and Court Digitalization", two issues that are currently at the forefront of global attention in the context of judicial reform.The Directorate General of General Court on behalf of the Supreme Court of the Republic of Indonesia sent five judges from different jurisdiction to attend this event. The delegation consists of:Ni Wayan Wirawati, Judge of East Jakarta District Court; Khusnul Khatimah, Deputy Chief Judge of Wates District Court;Galih Dewi Inanti Akhmad, Judge of Serang District Court; Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, Chief judge of Magelang District Court;Yoga Perdana, Judge of the Banyuwangi District Court.The members of this delegation were not only observers. They took an important part in the forum by actively took part in the conference such as delivered presentation , posing intriguing questions during discussion, and establishing transnational professional networks at the Forum.Judges from nine nations, including the US, Armenia, Estonia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, Uzbekistan, and Indonesia, came together for the meeting.Over the course of two days, participants discussed a variety of important topics, including cyber security in the judicial system, judicial ethics in the digital age, the application of artificial intelligence (AI) in the judicial process, and the difficulties associated with maintaining information openness through the live broadcasting of court hearings. Khusnul Khatimah, represented the Indonesian delegation and gave a presentation on the topic of "Cyber Security in the Court: The Digitalisation of the Court System in Indonesia's General Courts". This presentation was a significant addition to the Indonesian delegation. In this forum, Indonesia detailed the process of digitising the general court system, which included the establishment of the Supreme Court Computer Security Incident Response Team (MA-C-SIRT) to mitigate cyber attacks.The Indonesian delegation's involvement extended beyond the presentation. The Indonesian delegation was proactive in many question and answer sessions. These include:Ni Wayan Wirawati, enquired about the administration of court data security subsequent to a significant data loss occurrence in Mongolia.Khusnul Khatimah, emphasised the execution of online mediation and the difficulties associated with live broadcasting in preserving witness integrity throughout court proceedings in Mongolia.Galih Dewi Inanti Akhmad, questioned about the digital security audit patterns of Kyrgyzstan's courts.Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, examined the wealth disclosure policies of judges across many participating nations. Yoga Perdana, questioned the standard operating procedure (SOP) with respect to the validity of electronic evidence in the digital era.The questions posed by Indonesia illustrated its intellectual alertness and sensitivity for current global justice issues. In addition, the forum examined one of the current global concerns, which is the "Between Transparency and Security".The primary concerns that emerged as prominent conversation topics at this forum included:The Effect of Live Streaming Court Proceedings: Enhancing openness, while potentially undermining public trust if well handled. Standard Operating Procedures for Electronic Evidence: This continues to pose a significant barrier in most nations, particularly with the validation of digital data. Cybersecurity: The risk of hacking court data is a prevalent worry. The Application of AI in the Judicial Process: In the United States, AI functions solely as a tool rather than a decision-maker.The Balancing of Transparency and Privacy Protection: This is a significant theme that is pertinent to all participating countries.Harmonizing Transparency and Privacy Safeguards: This is a significant issue pertinent to all participating nation.

article | Serba-serbi | 2025-08-01 11:55:53

Bogor. Pengadilan Negeri (PN) Bogor melaksanakan kegiatan senam pagi bersama yang diikuti oleh seluruh aparatur PN Bogir, Jum’at 1/8.“Kegiatan senam pagi ini bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran tubuh, meningkatkan kesehatan tulang, memperbaiki mood, serta menyehatkan jantung,” kutip rilis yang diterima DANDAPALA Jum’at 1/8.Senam pagi ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan di Pengadilan Negeri Bogor. “Dengan dilaksanakannya senam pagi ini diharapkan dapat menjaga kondisi tubuh seluruh jajaran PN Bogor agar tetap sehat dan bugar, serta dapat melaksanakan tugas dengan optimal,” tutup rilis tersebut.

article | Serba-serbi | 2025-08-01 10:40:36

Pontianak- Lapangan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak pagi ini dipenuhi semangat dan keceriaan. Seluruh insan PN Pontianak, mulai dari Pimpinan, para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga pegawai, mengikuti Senam Pagi Bersama yang dimulai pukul 07.00 WIB.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PN Pontianak, I Gede Dewa Asmara, yang tampak antusias memimpin gerakan pemanasan sebelum senam dimulai. Senam pagi kali ini semakin meriah karena menggunakan irama zumba yang dipandu oleh instruktur profesional, membuat suasana penuh energi dan tawa.Dalam sambutannya, Ketua PN Pontianak menekankan pentingnya kegiatan olahraga rutin bagi seluruh aparatur pengadilan. “Senam pagi bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga membangun kebersamaan, meningkatkan disiplin, dan menjaga kesehatan agar pelayanan publik kita semakin optimal,” ujarnya.Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:Menjaga kesehatan fisik, mengingat sebagian besar pekerjaan aparatur pengadilan dilakukan dalam posisi duduk dan membutuhkan kebugaran tubuh yang prima.Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kerja, karena tubuh yang bugar mendukung pikiran yang lebih fokus.Membangun semangat dan disiplin kerja, dengan memulai hari melalui aktivitas yang positif.Mempererat kebersamaan dan kerja sama tim, karena senam ini melibatkan seluruh unsur pengadilan tanpa sekat jabatan.Mendukung budaya kerja berbasis kesehatan (work life balance) yang selaras dengan upaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional.Suasana keakraban tampak jelas selama kegiatan berlangsung. Para hakim dan pegawai terlihat berbaur tanpa jarak, saling menyemangati dalam mengikuti gerakan zumba yang enerjik. Tawa ringan sesekali terdengar saat peserta berusaha menyesuaikan gerakan dengan irama musik yang cepat.Kegiatan senam pagi ini diakhiri dengan sesi pendinginan dan foto bersama di tengah lapangan. Momen ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kebugaran fisik dan kekompakan tim adalah modal penting untuk menjaga kualitas kinerja pengadilan.“Semoga kegiatan seperti ini dapat terus kita laksanakan secara rutin. Insan PN Pontianak yang sehat, semangat, dan kompak adalah kunci bagi pelayanan publik yang lebih prima,” tutup Wakil Ketua PN Pontianak, I Gede Dewa Asmara.Dengan semangat olahraga dan kebersamaan yang terjaga, PN Pontianak terus menunjukkan komitmennya untuk menjadi lembaga peradilan yang tidak hanya unggul dalam kinerja, tetapi juga sehat dan harmonis dalam budaya kerja. 

article | Serba-serbi | 2025-07-30 17:00:29

Lahat - Pengadilan Negeri Lahat Kelas meluncurkan inovasi pembayaran QRIS bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat. Ketua Pengadilan Negeri Lahat, Melissa, menyampaikan bahwa inovasi pembayaran QRIS merupakan bagian dari tuntutan masyarakat di era modern. “Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan hukum yang lebih efisien, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang representative yang dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas bagi masyarakat pencari keadilan. Karenanya kami inisiasi sistem pembayaran QRIS yang juga berguna untuk meminimalisir terjadinya gratifikasi,” tutur KPN Lahat.Panitera Pengadilan Negeri Lahat, Abu Bakri memyampaikan bahwa pelaksanaan pembayaran PNBP dengan menggunakan aplikasi QRIS sudah di mulai bulan Mei 2025 namun masih dalam tahap uji coba dan pelaksanaan pembayaran secara efektif baru dilaksanakan pada bulan Juli 2025 berdasarkan SK KPN. "Untuk mengantisipasi apabila ada kendala dalam sistem pembayaran melalui QRIS, maka sistem pembayaran dilakukan secara manual. Sistem pembayaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,” tutur Abu Bakri. Seperti diketahui, dilansir dari website Bank Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. GNNT juga diharapkan mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh/sobek/tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar.“Kami berharap inovasi layanan QRIS ini dapat dimaksimalkan demi terwujudnya efektifitas dalam pelayanan PN Lahat,” tutup Melissa, KPN Lahat. (aar/fac)

article | Serba-serbi | 2025-07-30 16:05:03

Banjarmasin - Pengadilan Negeri (PN) Marabahan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Baporseni Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cup Tahun 2025 yang diselenggarakan pada Sabtu, 26 Juli 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Berkolaborasi, Bersinergi dan Berprestasi”, dan diikuti oleh seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.Keikutsertaan PN Marabahan tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga dan seni, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar aparatur pengadilan. Selain itu, kegiatan ini menjadi momen untuk menyatukan semangat dan energi positif, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kolaborasi sesuai dengan nilai Core Values ASN BerAKHLAK.Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, YM Bapak Lukman Bachmid, S.H., M.H., yang memimpin jalannya upacara pembukaan dan memberikan sambutan.“Baporseni PT Banjarmasin Cup 2025 menjadi wadah untuk memperkuat harmonisasi dan kolaborasi seluruh aparatur peradilan. Dengan semangat sportivitas, semoga kegiatan ini dapat mempersatukan kita sehingga dapat memperkuat kerja sama demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkap Wakil Ketua PT Banjarmasin.PN Marabahan berharap melalui partisipasi dalam ajang ini, semangat kekompakan, kebugaran jasmani, serta prestasi kerja dapat terus ditingkatkan guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal dan berintegritas.Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kegiatan Baporseni PT Banjarmasin Cup 2025 dilanjutkan dengan pertandingan cabang olahraga tenis lapangan. Pertandingan ini menjadi salah satu cabang unggulan yang mempertemukan peserta dari berbagai satuan kerja peradilan di wilayah Kalimantan Selatan. Para peserta menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas dan semangat fair play.Selain tenis lapangan, cabang olahraga lain yang turut dipertandingkan dalam ajang ini adalah tenis meja putra & putri serta mini soccer putra & putri. Babak penyisihan tenis lapangan telah digelar pada Sabtu, 26 Juli 2025. Sementara, pertandingan perebutan juara 3 dan babak final dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 3 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang sekaligus menjadi rangkaian acara penutupan dan pembagian hadiah.Adapun pertandingan tenis meja putra & putri akan dilaksanakan pada Jumat, 1 Agustus 2025 di lapangan PT Banjarmasin, dan dilanjutkan dengan pertandingan mini soccer putra & putri pada Sabtu, 2 Agustus 2025 di Lapangan Soccer Palm, Banjarbaru.Baporseni menjadi bukti nyata bahwa olahraga dan seni dapat menjadi medium efektif untuk menyatukan semangat dan membentuk budaya kerja yang sehat dan produktif. Di tengah rutinitas kerja yang padat, kegiatan ini juga diharapkan menjadi penyegar dan pemantik semangat baru bagi seluruh peserta. Selain itu diharapkan dengan kegiatan ini terbangun kolaborasi yang harmonis, sinergi yang kuat antar lembaga, serta prestasi yang membanggakan baik dalam bidang olahraga maupun dalam peningkatan kinerja kelembagaan. Baporseni ini bukan sekadar perlombaan, melainkan momentum untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan peradilan wilayah Kalimantan Selatan.

article | Serba-serbi | 2025-07-30 09:55:11

Profesi hakim kerap dipandang sebagai posisi yang mulia dan terhormat dalam sistem peradilan, tetapi jarang sekali masyarakat menyadari beratnya tanggung jawab, ancaman, dan pengorbanan yang menyertai tugas mulia ini. Sebagaimana dalam Podcast Kayu Ulin episode perdana yang temanya menghadirkan sisi kehidupan hakim yang jarang terlihat, melalui cerita inspiratif Ketua Dharma Yukti Karini PN Paringin, Intania Dian Anindita. Sebagai istri seorang hakim, Intania membuka wawasan kita bahwa tugas hakim bukanlah sekadar mengetuk palu di ruang sidang, namun juga sebuah profesi yang penuh risiko tinggi. "Ancaman pembunuhan yang pernah diterima suaminya saat menangani kasus pembunuhan di Sumber AB dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan betapa nyata dan dekatnya bahaya terhadap para hakim dan keluarganya," ujarnya. Bagi Intania dan keluarganya, hidup dengan ancaman semacam ini adalah tantangan yang nyata dan terus-menerus. Selain ancaman fisik, hakim dan keluarganya juga menghadapi pengorbanan besar dalam bentuk perpindahan tugas yang kerap kali terjadi. Keterpisahan dengan keluarga karena harus menjalani kehidupan jarak jauh (long distance marriage) menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Biaya perjalanan yang mahal dan perasaan kesepian menjadi tantangan rutin yang harus mereka tanggung demi pengabdian kepada negara. Intania mengungkapkan bahwa meskipun rasa takut dan sedih selalu ada, ia memilih menguatkan diri dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. "Hal ini merupakan refleksi dari sikap tegar dan ikhlas yang patut dihargai, sebuah gambaran nyata tentang bagaimana para istri hakim juga ikut serta dalam menjaga integritas profesi suaminya," lanjutnya. Menariknya, kehidupan berpindah-pindah ternyata membawa pengalaman unik tersendiri. Mereka memiliki kesempatan untuk mengenal berbagai budaya di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Di balik tantangan, ada hikmah berupa kesempatan mengeksplorasi kekayaan budaya negeri ini. Lewat kisah nyata ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa profesi hakim bukan hanya tentang kewenangan dan kekuasaan dalam memutus perkara, tetapi juga tentang dedikasi, risiko besar, serta pengorbanan yang dilakukan secara terus-menerus demi keadilan dan kebenaran. Dukungan keluarga menjadi salah satu kunci utama ketahanan para hakim menghadapi segala tantangan ini. Dengan demikian, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memperkuat perlindungan terhadap hakim dan keluarganya, serta memastikan bahwa kesejahteraan dan keamanan mereka terjamin, sehingga mereka dapat terus menjalankan tugas mulianya dengan optimal dan tanpa rasa takut. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-29 18:50:36

Banjarmasin - Pengadilan Negeri (PN) Rantau, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Pembukaan Baporseni Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin Cup Tahun 2025 pada Sabtu (26/07/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Untuk Mewujudkan Core Values ASN Berakhlak” ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai akhlak, membangun harmonisasi dan kolaborasi, serta menumbuhkan budaya sehat melalui berbagai cabang olahraga.Acara pembukaan beserta defile seluruh PN di wilayah PT Banjarmasin dilaksanakan pada Sabtu (26/07/2025). Bertepatan dengan babak penyisihan tenis lapangan yang menjadi pertandingan pembuka. Pada momen ini, seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin hadir untuk memeriahkan kegiatan dengan penuh semangat sportivitas dan kebersamaan.Dalam sambutannya, Wakil Ketua PT Banjarmasin menerangkan kegiatan Baporseni ini bukan hanya sekadar ajang olahraga, tetapi juga merupakan sarana untuk mempererat tali silaturahmi satuan kerja.“Melalui Baporseni PT Banjarmasin Cup 2025, kita ingin mewujudkan kawasan berakhlak yang menjunjung nilai integritas, etika, dan kebersamaan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat harmonisasi dan kolaborasi di antara seluruh aparatur peradilan, sekaligus membangun budaya sehat melalui semangat sportivitas dan kebugaran jasmani. Harapan kami, semoga momentum ini dapat semakin mempersatukan kita, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat kerja sama demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkap Wakil Ketua PT Banjarmasin.Cabang Olahraga yang Dipertandingkan:1. Tenis Lapangan- Babak penyisihan dimulai 26 Juli 2025, sementara final dan perebutan juara 3 akan berlangsung 3 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sekaligus menjadi acara penutupan dan pembagian hadiah.- Peserta terdiri dari 3 pasangan ganda yang dapat dikombinasikan antara hakim dan karyawan. Sistem pertandingan mengacu pada peraturan PELTI.2. Tenis Meja- Dilaksanakan pada Jumat, 1 Agustus 2025 di Pengadilan Tinggi Banjarmasin mulai pukul 08.00 WITA.- Setiap satuan kerja mengirimkan perwakilan untuk single dan double, baik putra maupun putri. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur dengan skor 21 dan two winning games.3. Mini Soccer- Pertandingan akan digelar pada Sabtu, 2 Agustus 2025 di Lapangan Mini Soccer Palm Banjarbaru.- Terdapat kategori putra dan putri, dengan minimal 14 hingga maksimal 20 pemain per tim. Sistem pertandingan menggunakan setengah kompetisi (pool) sebelum dilanjutkan dengan sistem gugur.Saat dimintai tanggapannya, Humas PN Rantau menerangkan melalui Baporseni ini, PN Rantau bersama satuan kerja lainnya berupaya mewujudkan kawasan berakhlak, yaitu lingkungan kerja yang saling menghargai, menjunjung sportivitas, serta mengedepankan nilai kebersamaan.“Semangat harmonisasi dan kolaborasi tercermin dari keikutsertaan seluruh peserta, baik hakim, PNS, maupun PPNPN, dalam berbagai cabang olahraga. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya sehat, mempererat silaturahmi, dan membangun solidaritas antar-satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin,”tambahnya.Baporseni PT Banjarmasin Cup 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat persaudaraan dan kerjasama antar-satuan kerja. Dengan rangkaian pertandingan yang akan dilombakan, acara ini bukan hanya ajang olahraga. Melainkan juga sarana membangun sinergi demi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kolaboratif, dan berbudaya sehat. (zm/wi)

article | Serba-serbi | 2025-07-29 17:15:56

Sungai Penuh-Dalam semangat membangun generasi masa depan yang cerdas dan berintegritas, Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Sungai Penuh kembali menyalurkan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) kepada putra-putri pegawai peradilan. Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama (PA) Sungai Penuh. Acara berlangsung penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan.Mengusung tema "Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS), Dharmayukti Karini Mendorong Terwujudnya Generasi Cerdas dan Berintegritas", kegiatan dimulai dengan lantunan Hymne dan Mars Dharmayukti Karini. Lalu dilanjutkan dengan laporan ketua panitia serta pembacaan sambutan Ketua Umum DYK oleh Ketua Cabang DYK Sungai Penuh, Sumarni Siregar.“Program BDBS merupakan bentuk nyata kepedulian DYK terhadap pendidikan anak-anak keluarga besar peradilan. Baik yang berasal dari pegawai tetap maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), baik di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Agama (PA) Sungai Penuh,” ungkap Sumarni Siregar.Para penerima manfaat BDBS ini terdiri dari anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, hingga Perguruan Tinggi.Melalui kegiatan ini, DYK Cabang Sungai Penuh menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga peradilan melalui akses pendidikan. Lebih dari sekadar bantuan finansial, BDBS menjadi simbol perhatian dan kepedulian yang terus ditanamkan dalam budaya organisasi Dharmayukti Karini.(zm/wi)

article | Serba-serbi | 2025-07-29 14:35:28

Mutasi atau rotasi merupakan proses yang wajar dan bahkan dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan, termasuk bagi hakim. Teori work adjustment menjelaskan bahwa keseimbangan antara kemampuan individu dan lingkungan kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi keinginan untuk berpindah. Selain itu, ketentuan promosi dan mutasi juga telah diatur dalam perundang-undangan. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung menetapkan pola karier, promosi, dan mutasi bagi hakim. Selanjutnya, dalam SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim disebutkan bahwa promosi dan mutasi juga dilakukan dalam rangka mendistribusikan sumber daya manusia secara merata dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Hal ini menegaskan bahwa mutasi bukan hanya administratif, tapi juga bagian dari pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme hakim. Namun, promosi dan mutasi kali ini memiliki keistimewaan sendiri. Pertama, karena merupakan penghargaan atas pengabdian hakim angkatan 8. Kedua, karena untuk pertama kalinya menggunakan metode smart TPM yang dirancang Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, promosi dan mutasi kali ini tidak boleh dipandang hanya sebagai rutinitas belaka. Hakim Angkatan 8 perlu mempersiapkan diri secara matang agar mampu memberikan kontribusi terbaik di satuan kerja baru dengan hal-hal sebagai berikut:1.  Sharing Knowledge dengan Rekan di Satuan Kerja Lama Bagi Hakim yang sudah berpengalaman 5 tahun di pengadilan negeri, tentunya sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dibagikan. Mulai dari pengalaman bersidang, menghadapi dinamika perkara, membangun komunikasi yang efektif, hingga menjalankan tugas tambahan dari pimpinan. Pengalaman dan pengetahuan tersebut yang harus dibagikan. Berbagi pengetahuan adalah esensi kolaborasi serta bagi Hakim Angkatan 8 merupakan tanggung jawab sekaligus kontribusi untuk satuan kerja lama. 2.  Pelajari Segala Sesuatu tentang Satuan Kerja Baru Dalam The Art of War, Sun Tzu menekankan pentingnya mengenal lawan— “Kenalilah dirimu dan kenalilah musuhmu, maka engkau tidak akan gentar menghadapi seratus pertempuran.” Meskipun konteksnya berbeda, prinsip ini tetap relevan. Hakim Angkatan 8 harus menggali informasi tentang satuan kerja baru: jenis perkara yang ditangani, budaya kerja, hingga program prioritas. Semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin cepat kontribusi dapat diberikan. 3.  Perluas Wawasan Melalui Bacaan Sebagai orang yang sedang bertumbuh dan berkembang, Hakim Angkatan 8 harus menambah wawasan. penambahan wawasan tersebut dapat dilakukan dengan membaca buku-buku hukum serta manajemen kepemimpinan. Mahkamah Agung dalam Blueprint Pembaruan Peradilan 2010–2035 menekankan pentingnya pengembangan kapasitas individu hakim sebagai bagian dari sistem pembinaan berkelanjutan (continuous development). Terakhir, Hakim Angkatan 8 harus meminta perlindungan ke Yang Maha Kuasa agar proses mutasi dan promosi yang dilakukan berjalan lancar. Saat ada kendala dapat diselesaikan dengan baik serta sukses sampai promosi dan mutasi kembali ke satuan kerja impian. Di tengah transformasi sistem promosi dan mutasi yang semakin objektif dan terukur, Hakim Angkatan 8 memikul tanggung jawab besar: menjadi wajah dari generasi hakim profesional, adaptif, dan berintegritas. Kini saatnya tidak hanya berpindah tugas, tetapi juga naik kelas dalam kontribusi sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan, setiap hakim harus senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, serta terus meningkatkan kapasitas diri di manapun ia ditugaskan. (ypy/ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-29 08:00:54

Bangkalan, Jawa Timur — Dalam semangat mendukung digitalisasi layanan dan peningkatan efisiensi administrasi, Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan menggelar Sosialisasi Aplikasi SIPECUT dan Buku Tamu Digital pada Selasa (29/7), bertempat di Ruang Sidang Utama PN Bangkalan. Ketua PN Bangkalan, Danang Utaryo, membuka kegiatan dengan menyampaikan pentingnya inovasi digital sebagai bentuk adaptasi menuju pengadilan modern. "Digitalisasi bukan sekadar tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari upaya mempercepat pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas kerja," ungkapnya dalam sambutan.Sesi pertama memperkenalkan SIPECUT (Sistem Permohonan Cuti Elektronik), sebuah sistem internal yang dikembangkan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Fariza. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengajuan cuti secara digital oleh seluruh pegawai, lengkap dengan fitur persetujuan berjenjang dan pencatatan otomatis. Dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, SIPECUT diharapkan menjadi solusi praktis dalam pengelolaan cuti pegawai yang lebih efisien dan terdokumentasi.Berlanjut pada sesi kedua, peserta dikenalkan dengan Buku Tamu Digital, sebuah inovasi layanan yang digagas langsung oleh Ketua PN Bangkalan dan dikembangkan oleh Hari Setyawan, CPNS staf Subbagian PTIP. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan kunjungan tamu secara elektronik, dilengkapi fitur notifikasi otomatis kepada pejabat yang dituju, serta sistem pelaporan digital yang efisien.Buku Tamu Digital dirancang bukan untuk menggantikan fungsi layanan PTSP+, melainkan melengkapinya. Kehadiran sistem ini memperkuat sistem monitoring dan dokumentasi kunjungan secara real time, dan memberikan nilai tambah dalam hal kecepatan, ketertiban, dan transparansi penerimaan tamu di lingkungan pengadilan.Sebagaimana informasi yang diterima Dandapala, Sosialisasi berlangsung interaktif, dengan antusiasme para peserta dalam menyampaikan tanggapan dan pertanyaan terkait implementasi aplikasi. "Komitmen untuk mendukung sepenuhnya penggunaan kedua sistem ini dan melakukan evaluasi secara berkala demi keberlanjutan inovasi.Melalui peluncuran SIPECUT dan Buku Tamu Digital, PN Bangkalan kembali menunjukkan langkah nyata dalam transformasi digital layanan peradilan, sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi inisiatif dan kreativitas internal sebagai motor penggerak perubahan," pungkas Ketua PN Bangakalan. (Ikaw/zm/fac)

article | Serba-serbi | 2025-07-28 13:35:53

 Balangan- Pengadilan Negeri (PN) Paringin, Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar peletakan batu pertama pembangunan mushola di kompleks kantornya. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah (Forkopimda), pegawai PN Paringin, serta masyarakat sekitar.Dalam sambutannya, Ketua PN Paringin menyampaikan bahwa pembangunan mushola ini merupakan wujud komitmen lembaganya dalam menyediakan fasilitas ibadah yang memadai bagi warga pengadilan maupun masyarakat sekitar. “Diharapkan, keberadaan mushola tersebut dapat meningkatkan spiritualitas dan keimanan masyarakat di lingkungan sekitar pengadilan,” kata Ketua PN Paringin sebagaimana diterima DANDAPALA, Senin (28/7/2025).Setelah kegiatan peletakan batu pertama, acara dilanjutkan dengan gowes bersama yang mengusung tema Gowes For Integrity. Kegiatan gowes ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pola hidup sehat (men sana in corpore sano). Puluhan peserta yang terdiri dari pegawai PNS Kabupaten Balangan, komunitas sepeda, dan warga sekitar turut serta dalam acara ini.Tak hanya itu, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pasar murah ini bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara pengadilan dengan warga.Suksesnya kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Diharapkan rangkaian acara tersebut dapat meningkatkan kedekatan Pengadilan dengan masyarakat, kesadaran integritas, mempererat silaturahmi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. (IKAW) 

article | Serba-serbi | 2025-07-28 12:15:25

Kaimana- Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Kaimana, Papua Barat, melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Dana Beasiswa (BDBS). Kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan PN dan PA Kaimana ini mengusung tema 'Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS), DYK Mendorong Wujudkan Generasi Cerdas dan Berintegritas'.Sebagaimana informasi yang diterima DANDAPALA Senin (28/7/2025), kegiatan pemberian BDBS dilakukan pada Jumat (25/07/2025) di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama (PA) Kaimana. Kegiatan telah rutin dilakukan setiap tahun. Pada tahun ini, Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) menyasar kepada 4 (empat) orang anak putera-puteri keluarga besar PN dan PA Kaimana. Kegiatan Penyerahan BDBS, dimulai dari penyerahan beasiswa secara simbolis oleh Ketua PN Kaimana dan Ketua PA Kaimana. “Pemberian BDBS ini bukan hanya merupakan dukungan materi, tetapi juga bentuk nyata kepedulian dalam membangun karakter dan masa depan generasi muda yang unggul dan berakhlak,” ungkap Pelindung DYK Kaimana, Saiin Ngalim dalam sambutannya. Ia menambahkan pendidikan merupakan tiang penting dalam membentuk generasi yang cerdas, baik moral maupun intelektualnya.Salah seorang Pengurus DYK Kaimana yang hadir dalam kegiatan itu menerangkan kegiatan berlangsung dengan penuh haru. “Hal ini menjadi semangat bagi pengurus dan anggota Dharmayukti Karini (DYK) Kaimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas BDBS dari tahun ke tahun. Bantuan dana beasiswa DYK Cabang Kaimana tahun ini mengalami pertambahan, baik dari jumlah penerima bantuan maupun besaran nominal yang diberikan kepada para penerima beasiswa,” pungkas salah seorang Pengurus DYK Kaimana saat dimintai tanggapannya. (zm/wi)

article | Serba-serbi | 2025-07-26 11:10:00

Kalianda. Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Kalianda melaksanakan kegiatan Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Tahun 2025, Jum'at, 11 Juli 2025 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kalianda. “Penyerahan BDBS tahun ini mengusung tema Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Dharmayukti Karini Mendorong Wujudkan Generasi Cerdas Dan Berintegritas,” ungkap rilis yang diterima DANDAPALA. BDBS tahun ini diberikan kepada 20 orang pelajar dan mahasiswa, yang terdiri dari 4 orang tingkat TK, 4 orang tingkat SD, 7 orang tingkat SMP, 3 orang tingkat SMA dan 2 orang tingkat Perguruan Tinggi. “Kegiatan BDBS ini merupakan program rutin DYK Cabang Kalianda sebagai bentuk perhatian dalam bidang pendidikan khususnya bagi putera dan puteri pegawai PPNPN di lingkungan Pengadilan Kalianda,” tutup rilis tersebut.

article | Serba-serbi | 2025-07-26 08:30:32

Prabumulih. Pengadilan Negeri (PN) Prabumulih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dalam agenda Jumat Sehat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan terhadap Hakim, ASN, PPNPN di kantor PN Prabumulih pada Jumat, tanggal 25 Juli 2025. “Jenis pemeriksaan meliputi kadar gula darah, asam urat, kolesterol. Adapun pemeriksaan tambahan seperti tekanan darah,” kutip DANDAPALA dari rilis yang diterima. Untuk mendapat penilaian normal, orang yang diperiksa harus memenuhi angka dalam interval dengan rincian sebagai berikut: Gula Darah: 70-140 mg/dl Asam Urat: Laki-laki (3.5-7.2 mg/gl), Perempuan (2.6-6.0 mg/dl) Kolesterol:

article | Serba-serbi | 2025-07-26 08:25:10

Pekalongan. Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan menggelar kegiatan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas, JUmat 25 Juli 2025. “Kegiatan ini merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat Kota Pekalongan untuk ikut mendukung dan mengawal kinerja PN Pekalongan dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima, berintegritas serta menyuarakan semangat antikorupsi dan antigratifikasi,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Bapak Karsena. Public Campaign merupakan satu di antara program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya sebagai komitmen dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini diikuti oleh ketua, wakil ketua, hakim, pejabat structural-fungsional serta pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan. Adapun untuk tahun 2025 ini diselenggarakan di KM .0 Pekalongan pukul 08.30 WIB. Untuk menyemarakkan public campaign PN Pekalongan, dilakukan penempelan sticker anti korupsi dan anti gratifikasi kepada masyarakat pengguna jalan serta pembagian snack dalam rangkah jumat berkah. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-26 07:40:59

Banda Aceh, Kamis 24 Juli 2025 — Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh melaksanakan kegiatan Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung RI. Dalam sambutannya, Ketua PN Banda Aceh Teuku Sarafi menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim asesor dan menegaskan komitmen seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan tata kelola peradilan secara berkelanjutan. “Asesmen ini bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi sebagai cermin evaluasi diri menuju pengadilan yang unggul, tangguh, dan berintegritas,” ujarnya. Tim Assesor dari Ditjen Badilum dipimpin oleh Chandra, selaku Ketua Tim, bersama dua orang anggota yakni Ida Bagus Swardana Putra dan Iqram Fardilah. Proses asesmen juga turut didampingi oleh para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang berperan sebagai Assesor, yaitu H. Akhmad Sahyuti, Irwan Efendi, Ayumi Susriani dan Rahmawati, S.H. “Kehadiran tim asesor ini menjadi bagian dari upaya penguatan mutu kelembagaan serta peningkatan standar pelayanan pengadilan pada PN Banda Aceh,” tegas Ketua PN Banda Aceh Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Ditjen Badilum kepada pengadilan yang telah memenuhi standar kualitas dan kinerja tinggi. Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan manajemen pengadilan, sekaligus memberikan pengakuan kepada pengadilan yang telah menunjukkan capaian luar biasa dalam kinerja dan pelayanan publik. Sementara itu, Ketua Tim Asesor, Chandra, dalam arahannya menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan yang bertujuan untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas lembaga peradilan. “Kami datang bukan untuk menghakimi, tapi sebagai wujud evaluasi dan pembinaan agar Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat semakin baik, semakin optimal dalam melayani masyarakat, serta mampu memenuhi harapan publik terhadap peradilan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya. Pelaksanaan Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Banda Aceh berlangsung dengan lancar dan tertib. Selain melakukan penilaian berdasarkan checklist AMPUH, Tim Asesor juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Banda Aceh guna memastikan implementasi nyata dari prinsip-prinsip pelayanan prima. Kegiatan ditutup dengan closing meeting yang berlangsung hangat dan penuh apresiasi. Dalam kesempatan tersebut, Tim Asesor menyampaikan terima kasih atas kesiapan, keterbukaan, dan semangat dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengikuti seluruh tahapan asesmen. “Catatan evaluatif yang bersifat perbaikan turut disampaikan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan menuju standar mutu yang lebih tinggi,” tutupnya.

article | Serba-serbi | 2025-07-25 08:25:06

Marisa – Dalam rangka mendorong terwujudnya generasi cerdas dan berintegritas, pada Jumat (18/07/2025), Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Marisa menyerahkan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) Dharmayukti Karini Cabang Marisa Tahun 2025 di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.Menyusung tema "Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Dharmayukti Karini Mendorong Wujudkan Generasi Cerda dan Berintegritas", acara dimulai dengan menyanyikan lagu Hymne dan Mars Dharmayukti Karini, dilanjutkan Laporan Ketua Panitia, Sambutan Ketua Umum DYK dibacakan oleh Ketua Cabang Dharmayukti Karini Cabang Marisa, Mira Erria Putra.“Pelaksanaan Kegiatan Penyerahan BDBS DYK Cabang Marisa Tahun 2025 ini merupakan program kerja unggulan dari DYK yang sangat ditunggu-tunggu atau diharapkan oleh putra putri Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada PN dan PA Marisa,” tutur Mira.Ia melanjutkan putra putri PPNPN yang menerima BDBS merupakan anak-anak yang masih menempuh pendidikan pada Tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. “Walaupun pemberian dana tersebut tidak dalam jumlah besar, Pengurus DYK cabang Marisa berharap dana tersebut bisa memberikan dorongan semangat belajar bagi putra-putri sebagai penerus generasi yang akan datang,” harap Mira.Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan BDBS DYK Cabang Marisa kepada anak-anak penerima BDBS yang diserahkan oleh Ketua DYK Cabang Marisa Mira Erria Putra, Wakil Ketua I, Raihin Musadad, dan Wakil Ketua II Nadya Pratiwi. Kegiatan tersebut ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama. (PN Marisa, AL)

article | Serba-serbi | 2025-07-24 14:05:48

Lahat. PN Lahat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Terdakwa seorang guru ngaji sekaligus marbot masjid, yang terbukti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup”, tegas Ketua Majelis. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu sore (23/07/2025) oleh majelis Hakim yang terdiri dari Chrisinta Dewi Destiana selaku ketua majelis didampingi oleh Quinta Lestari dan Ahmad Ishak Kurniawan. Lebih lanjut Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama. Dalam Fakta persidangan Setiap kali selesai melakukan perbuatan cabul tersebut, sebelum pulang terdakwa akan mengumpulkan anak-anak santri kemudian mengancam dengan berkata ”jangan beritahu orang tua atau orang lain, kalau tidak ustad sumpahi kakinya hilang satu atau cacat.” Dalam pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan tindakan yang sangat tidak pantas sebagai seorang pendidik agama, terhadap lebih dari satu korban, dan dilakukan secara berulang. “Namun, terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya, pemberian efek jera kepada Terdakwa agar mampu secara komprehensif mencegah terjadinya pengulangan kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa, sehingga majelis menjatuhkan pidana penjara seumur hidup,” ucap Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan dalam pasal ini tidak terbatas pada kekerasan fisik namun juga kekerasan psikis yang membuat Anak Korban tidak berdaya. Atas putusan tersebut “Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Pikir-pikir.” (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-24 13:55:37

Pekalongan. Mewujudkan pelayanan Prima bagi masyarakat pencari keadilan hindari pelayanan yang bersifat transaksional, PN Pekalongan gerak cepat melakukan pembinaan terhadap aparaturnya, Rabu 23/7/20205. “Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan Pelayanan yang Prima bagi Masyarakat pencari keadilan dengan Pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan bebas dari gratifikasi dalam bentuk apapun,” kutip rilis yang diterima DANDAPALA Kamis 24/7/2025. Pembinaan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan Karsena, didampingi Wakil Ketua Agus Maksum Mulyohadi dan diikuti oleh para hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural-fungsional, staf, CPNS dan PPNPN. Rilis tersebut lebih lanjut menyampaikan, melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah wajah PN Pekalongan, citra atau kesan yang akan diingat oleh masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Pekalongan tergantung dari bagiamana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Baik dan Buruknya citra pengadilan Negeri Pekalongan tergantung kepada PTSP yang merupakan wajah atau garda terdepan dalam pelayanan publik,” tegas rilis tersebut. Ketua PN Pekalongan Karsena dalam rilis tersebut juga menekankan agar setiap aparatur Pengadilan Negeri Pekalongan tatap menjaga Integritas dan menjaga nama baik instansi dan harus selalu mendukung Visi dan Misi Mahkamah Agung, menjaga kewibawaan instansi dan menghindari perilaku menyimpang yang dapat menodai nama baik lembaga Peradilan serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-23 16:50:03

Kabupaten Natuna - Pengadilan Negeri (PN) Natuna kembali menggelar sidang keliling di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebuah langkah nyata dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat di wilayah terluar Indonesia. “Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pengadilan Agama Tarempa dan di Kejaksaan Negeri Tarempa pada tanggal 21-23 Juli 2025 untuk melayani berbagai perkara perdata ringan, terutama terkait administrasi kependudukan dan beberapa sidang perkara pidana. Tim Sidang Keliling pada kali ini terdiri dari 7 orang yaitu 4 Hakim Haditio, Swandi Hutabarat, Alfariz Maulana Reza, dan Geraldo Gracelo Mario Situmeang, 1 Panitera Hadry B, dan 2 orang staff Ari Putra Utama dan Marihod Tua Lubis”, bunyi rilis berita yang diterima DANDAPALA dari pengadilan tersebut.Lebih lanjut, perjalanan tim dari PN Natuna dimulai dari pelabuhan Penagi di Kabupaten Natuna pada  hari Jumat pukul 08.00 WIB kemudian singgah di Pelabuhan Midai pukul 15.00 WIB dan sampai pada Pelabuhan Matak Kabupaten Kepulauan Anambas pada hari Sabtu pukul 00.20 WIB, perjalanan juga harus dilanjutkan menggunakan kapal speedboat dari Matak sampai ke Tarempa yang menjadi tujuan sidang keliling sekitar 45 menit dan sampai ke Pelabuhan Tarempa pada hari Sabtu pukul 01.05 WIB, perjalanan yang ditempuh oleh Tim Sidang Keliling PN Natuna sekitar 17 jam menggunakan kapal Roll On/Roll Off KMP Bahtera Nusantara.Kabupaten Kepulauan Anambas hingga kini belum memiliki kantor Pengadilan Negeri sendiri. Oleh karena itu, PN Natuna yang membawahi wilayah hukum Natuna dan Anambas, menjalankan misi Mahkamah Agung untuk menjangkau masyarakat melalui sidang keliling. “Dengan kegiatan sidang keliling PN Natuna di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi ujung tombak pelayanan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Natuna, sesuai dengan salah satu misi Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan”, ucap Ketua PN Natuna, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak.Lodewyk Ivandrie Simanjuntak juga menyampaikan, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang berjarak ratusan mil dan berhari-hari dari Ranai tempat PN Natuna berada, sehingga kegiatan sidang keliling ini  bukan hanya bermanfaat tetapi juga memecahkan kebuntuanterhadap kebutuhan masyarakat Anambas untuk mengajukan permohonan-permohonan kependudukan karena membutuhkan biaya dan waktu yang sangat besar mengingat geografis Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yang terpisah jarak jauh sampai berhari-hari bahkan hitungan minggu untuk sekali perjalanan. Oleh karenanya sidang keliling ini sangat tepat untuk PN Natuna yang terdiri dari ratusan pulau dan membawahi 2 (dua) kabupaten yang letaknya saling terpisah dan berjauhan”“Kondisi georafis di Kepulauan Riau yang terdiri dari ratusan gugusan pulau membuat akses antar daerah menjadi sangat terbatas, selain faktor transportasi antar pulau yang terbatas kondisi cuaca juga menjadi salah satu perhitungan untuk menempuh perjalanan melintasi laut lepas di Laut Cina Selatan”, ucap Ketua PN tersebut.Hadirnya sidang keliling di Kabupaten Kepulauan Anambas juga disambut baik bagi pencari keadilan di sana. Asnah salah satu pemohon dalam perkara perdata yang disidangkan oleh PN Natuna menyatakan, sangat terbantu dan menyampaikan rasa terima kasihnya dengan hadirnya Tim Sidang Keliling PN Natuna di Anambas, sehingga dapat mendapatkan akses yang cepat dalam kepentingan hukumnya. “Semangat Tim Sidang Keliling PN Natuna dalam memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan bak kata pepatah Laut luas dilayari, ombak besar direnangi yang selalu siap mengabdi dalam memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan”, tutup rilis berita tersebut. (FAC)

article | Serba-serbi | 2025-07-23 15:00:36

Kota Lhokseumawe- Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil menerapkan Restorative Justice terhadap 3 (tiga) perkara pidana. Adapun 3 (tiga) perkara pidana yang dimaksud teregister dalam perkara nomor 47/Pid.B/2025/PN Lsm, 50/Pid.B/2025/PN Lsm dan 60/Pid.Sus/2025/PN Lsm.“Pengadilan Negeri Lhokseumawe memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan pendekatan Restorative Justice. Terlepas hasil yang diperoleh, apakah berhasil atau tidak dalam mencapai Restorative Justice”, ucap Ketua PN Lhokseumawe, Faisal Mahdi.Lebih lanjut, Faisal Mahdi dikatakannya Restorative Justice harus termuat dalam berita acara sidang dan putusan akhir agar dapat dilakukan pendataan.“Screening awal perkara Restorative Justice, Kepaniteraan Muda Pidana di Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga telah melakukan pendataan awal sejak perkara dilimpahkan oleh Pihak Kejaksaan. Kemudian, terhadap perkara-perkara yang dapat digunakan pendekatan Restorative Justice akan dicatat dalam Buku Manual Bantu dan diberi tanda khusus dalam sampul berkas perkara. Hal ini, memudahkan Para Hakim untuk dapat mengetahui lebih awal bahwasannya perkara yang telah ditandai dapat digunakan pendekatan Restorative Justice”, bunyi rilis berita yang DANDAPALA terima dari pengadilan tersebut. Selain itu, Rafli Fadilah Achmad, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. “Pemberian nestapa dan penjeraan dalam perkara pidana telah bergeser seutuhnya dengan konsep Restorative Justice.  Restorative Justice menjadi alternatif baru dalam model Pemidanaan dengan menitikberatkan adanya Kepuasan Para Pihak yang bersifat win win solution yang difasilitasi oleh Pihak Pengadilan” tegasnya. (FAC)

photo | Serba-serbi | 2025-07-21 15:45:35

Simak! Potret Keseruan Pekan Olahraga dan Kesenian di Pengadilan Terpadu Manado

article | Serba-serbi | 2025-07-21 15:40:02

Manado, Sulawesi Utara – Pembukaan Pertandingan Olahraga dan Kesenian dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) RI dan Mahkamah Agung (MA) ke-80 di Pengadilan Terpadu Manado Tahun 2025 berlangsung meriah pada Jumat (18/07/2025). Kegiatan tersebut semakin semarak dengan kehadiran Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi yang bertindak selaku Inspektur Upacara saat Pembukaan Acara.Sebagaimana informasi yang diterima Tim DANDAPALA, pekan olahraga dan seni di Pengadilan Terpadu Manado ini diikuti 7 satker. Diantaranya Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Manado, Pengadilan Negeri (PN) Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Pengadilan Agama (PA) Manado, dan Pengadilan Militer (Dilmil) III-17 Manado. Nantinya, ada 6 cabang olahraga yang dilombakan yaitu tenis lapangan, tenis meja, bola voli, catur,  gaple dan line dance.Pada kegiatan Pembukaan Pertandingan Olahraga dan Seni ini dimeriahkan oleh pertunjukan kekompakan satker dengan mengumandangkan yel-yel dan motto masing-masing, yakni:Pengadilan Tinggi Manado: “PT Manado… Gerak Bersama, Sehat Bersama Dan Ceria Bersama...”Pengadilan Tinggi Agama Manado: “PTA Manado HEBAT (Handal, Energik, Berintegritas, Akuntabel, Transparan) Pantang menyerah sebelum bertarung, Sportivitas selalu di Junjung!”Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado: “FASUNG (Fokus, Akuntabel, Sistematis, Universal, Netral, Gesit)”Pengadilan Negeri Manado: “Pengadilan Negeri Manado... Bersama Torang Bisa”Pengadilan Agama Manado: “PA Manado CERIA”Pengadilan Tata Usaha Negara Manado: “PTUN MANADO ISTIMEWA”Pengadilan Militer III-17 Manado: “SPORTIVITAS HARGA MATI !!! JUARA TARGET KAMI !!! DILMIL MANADO, JUARA !!!”Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi mengapresiasi kemeriahan pada Pembukaan Perlombaan Olahraga dan Seni di Pengadilan Terpadu Manado. “Apresiasi,  dapat menghadiri dan membuka kegiatan Pertandingan Olahraga dan Kesenian Pengadilan Terpadu yang penuh semangat dan meriah yang tidak kalah dengan upacara pembukaan PTWP Nasional,” ungkapnya dalam sambutan. Ia juga menerangkan sangat bahagia dapat menjadi Inspektur Upacara pada Pembukaan Kegiatan Perlombaan Olahraga dan Seni yang mengintegrasikan 4 lingkungan peradilan ini.“Tujuan dan manfaat pertandingan olahraga ini bukan sekedar meraih juara, melainkan bisa menambah semangat dan memperkuat tali silaturahmi bagi seluruh jajaran lembaga peradilan,” tambah Ketua Kamar Pidana MA dalam sambutan.Sebagai bentuk rasa syukur dan dukungannya terhadap kegiatan tersebut, Ketua Kamar Pidana MA  menyisihkan sebagian rezekinya untuk hadiah bagi para juara. Pertandingan olahraga dan seni di Pengadilan Terpadu Manado ini secara resmi telah dibuka saat Ketua Kamar Pidana MA menekan dan membunyikan sirine acara. Lalu, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Piala Bergilir dari Ketua Kamar Pidana MA kepada Ketua Panitia.  Kemudian dilanjutkan dengan pemukulan bola pertama oleh Ketua Kamar Pidana. “Jaga Sportivitas…Jaga Integritas. Semangat Olahraga!”. (ZM/WI)

article | Serba-serbi | 2025-07-19 16:00:24

Nunukan – Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Nunukan menyalurkan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) kepada 13 putra-putri keluarga besar peradilan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Jumat, 18 Juli 2025. Kegiatan berlangsung di Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota DYK Cabang Nunukan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelindung I DYK Cabang Nunukan yang juga Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, Raden Narendra, Wakil Ketua PN Nunukan, Dewantoro, serta para hakim, panitera, dan sekretaris PN Nunukan. Dari unsur Pengadilan Agama Nunukan hadir pula Ketua, Wakil Ketua, dan hakim.Dalam sambutannya, Wakil Ketua II DYK Cabang Nunukan, Ny. Puspa Dewantoro, menyampaikan bahwa pemberian beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang DYK kepada anak-anak dari keluarga peradilan. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan.Sementara itu, Raden Narendra mengapresiasi kerja panitia dalam merealisasikan program BDBS yang merupakan salah satu program unggulan Dharmayukti Karini. Ia juga mengajak seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Nunukan untuk saling peduli dan memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja.Penyerahan beasiswa diberikan secara simbolis kepada 13 siswa yang hadir dengan mengenakan seragam sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Perguruan Tinggi. Selain bantuan dana, para penerima juga memperoleh bingkisan alat tulis sekolah.Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Wajah ceria dan senyum manis dari para penerima beasiswa mencerminkan kebahagiaan mereka atas bantuan yang diterima. (mnj/fac)

article | Serba-serbi | 2025-07-19 11:00:25

Boyolali – Pengadilan Negeri (PN) Boyolali memanfaatkan momentum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025 - 2026 untuk menggelar program Boyolali Save Our Youth (B-Save). Inovasi ini merupakan bentuk edukasi untuk mencegah tindak pidana yang melibatkan anak, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perlindungan anak.Kegiatan B-Save diselenggarakan pada tanggal 17 dan 18 Juli 2025 di dua sekolah menengah kejuruan, yakni SMK Muhammadiyah 04 Boyolali (450 peserta) dan SMK Ganesha Boyolali (480 peserta). Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, ketua dan wakil ketua PN Boyolali, para hakim, serta panitera muda hukum, dengan dukungan penuh dari sekretaris dan seluruh jajaran pegawai. “Anak tidak hanya memiliki arti penting bagi keluarganya, tetapi juga merupakan penentu masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah yang bersifat komprehensif dan responsif dalam perlindungan anak perlu terus diupayakan", ujar Ketua PN Boyolali, Dwi Hananta.Program B-Save mengangkat isu-isu aktual mengenai tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, khususnya yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali. Hakim Tony Yoga Saksana selaku juru bicara menjelaskan bahwa B-Save merupakan bentuk respons terhadap tingginya jumlah perkara anak yang ditangani PN Boyolali. Kasus-kasus tersebut meliputi kekerasan fisik maupun kejahatan kesusilaan, dengan tingkat bahaya yang cukup serius.Sesuai amanat UU Perlindungan Anak, penyelenggaraan tumbuh kembang anak merupakan tanggung jawab bersama yang diemban oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pada tahun 2024, B-Save ditujukan kepada para pemangku kepentingan, seperti dinas terkait, pemerintah desa, masyarakat, dan tenaga pendidik. Memasuki tahun 2025, sasaran program ini diperluas kepada para pelajar usia remaja, demi menumbuhkan kesadaran hukum serta rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan B-Save. Harapannya, kerja sama dengan PN Boyolali dapat terus berlanjut untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelajar", ujar Kepala SMK Muhammadiyah 04 Boyolali, Suprap. Sementara itu, salah satu peserta dari siswa kelas X SMK Ganesha Boyolali mengungkapkan, “Kegiatan B-Save sangat bermanfaat bagi kami sebagai pelajar. Semoga program seperti ini bisa diadakan kembali dalam MPLS di tahun-tahun mendatang". (rh, bs, fac)

article | Serba-serbi | 2025-07-19 08:00:26

ROBINSON CRUSOE cerita fiksi inggris seakan menjadi legenda karena petualangannya yang mengagumkan selama 36 tahun. Sang penulis, Daniel Defoe, membuat novel Robinson Crusoe, setelah mendapatkan inspirasi dari kisah hidup Alexander Selkirk, seorang petualang yang terdampar di sebuah pulau di Samudra Pasifik dan bertahan hidup selama empat tahun. Novel ini berkisah tentang Robinson Crusoe, seorang berkebangsaan Inggris yang memiliki keinginan besar untuk melihat dunia luar yang pertama dipublikasikan di London 1719 dijadikan sebagai referensi utama.Diceritakan dalam Novel ia Robinson Crusoe, sebagai pemuda yang meninggalkan kehidupan dengan status sosialnya nyaman di London untuk menjadi pelaut. Ia sempat dijual menjadi budak namun berhasil melarikan diri dan hidup dengan berdagang. Ketika akhirnya ia harus kembali ke laut untuk berlayar, kapalnya diterjang badai hingga hanya dirinya yang selamat. Sehingga Robinson Crusoe terdampar di pulau terpencil sendirian selama puluhan tahun ia harus bertahan hidup, sebelum akhirnya bertemu dengan suku pribumi di pulau terpencil tersebut. Sebelum ia bertemu dengan suku pribumi, ia hidup seenak dirinya. Apapun dia lakukan sesuai kehendaknya.Tetapi setelah bertemu orang lain, akhirnya ia harus berkompromi. Menentukan batas-batas mana yang masih dapat ditoleransi orang lain. Namun ketika ia terdampar ia mendefenisikan apa itu hukum dan apa pentingnya, maka saat itu secara tidak langsung kisah yang dialami Robinson Crusoe telah memberikan batas-batas tentang apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan itulah hukum yang merupakan aturan yang tercipta dalam hubungan sosial, sehingga fokus yang diatur dalam hukum adalah “hubungan” yang baru terjadi ketika ada lebih dari satu subjek.Kisah Robinson Crusoe dengan cepat dicintai semua orang, dari berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Di masanya, novel ini berhasil dicetak sampai empat edisi, sebuah prestasi yang cukup membanggakan saat itu. Selain itu, novel ini juga dibuat ke menjadi 700 versi, termasuk versi untuk anak-anak yang penuh dengan gambar. Walaupun ditulis pada abad ke-17, kisah buku ini tidak pernah lapuk di makan waktu. Walaupun kesan klasik sangat terasa, kisah karangan Defoe yang satu ini bukanlah novel hukum, namun ceritanya memberikan contoh-contoh menarik tentang bagaimana konsep hukum muncul dan berinteraksi dalam berbagai konteks, mulai dari kebutuhan individu hingga hubungan antar kelompok dan kolonialisme. Analisis hukum terhadap cerita ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, baik yang terorganisir maupun yang terpencil. Pesan MoralCrusoe harus menciptakan sistem kepemilikan atas barang-barang yang ia temukan dan hasil produksinya di pulau. Ini bisa dilihat sebagai contoh bagaimana hukum mengatur kepemilikan dan bagaimana seseorang membangun sistem ekonomi di kondisi yang terisolasi.Diceritakan dalam Novel Daniel Defoe diperlihatkan bahwa manusia adalah mahluk sosial, dimana Crusoe yang berbulan bulan bahkan bertahun-tahun tidak berinteraksi dengan manusia sampai akhirnya bertemu dengan seseorang yang Ia tidak kenal diberi nama Friday sebagai temannya untuk melakukan interaksi sosial yang menegaskan bahwa manusia tidak mampu hidup sendiri.Sebagaimana dikutip dalam buku judul Robinson Crusoe, Daniel Defoe yang telah diterjemahkan oleh Maria Renny, Penerbit: Bentang Pustaka, April 2007. Mengajarkan pada kita untuk dapat mensyukuri apapun yang terjadi pada kita, bahwa justru saat kita merasa kita sedang dibawa pada kehancuran, pada saat itulah Tuhan sebenarnya tengah mengarahkan kita pada keselamatan.(fac)Referensi:The Solitude Of Alexander Selkirk – The Story Of The Real Robinson Crusoe by John Howell.Dowdel, Coby. “Hukum yang Hidup bagi Dirinya dan Orang Lain: Daniel Defoe, Algernon Sydney, dan Politik Kepentingan Pribadi dalam Robinson Crusoe” University of Toronto Press. UT. Abstrak. 12 Oktober 2014.

article | Serba-serbi | 2025-07-18 14:55:30

Balige, Sumatera Utara. Persaudaraan Muslim Pengadilan Negeri (PN) Balige menyelenggarakan kegiatan bertajuk Tour De Court, sebuah program kunjungan edukatif sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, pada Rabu 16/7.Berdasarkan rilis yang diterima Tim DANDAPALA Jumat 18/7, sebanyak 24 anak serta 2 orang pengurus dari Panti Asuhan H. M. Yasin Tambunan turut serta dalam kegiatan ini. “Rangkaian kegiatan edukatif yang telah disiapkan dengan tujuan sebagai yaitu meningkatkan motivasi belajar anak-anak panti asuhan, memberikan edukasi dan himbauan untuk menjauhi pergaulan bebas, dan Menanamkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkotika sejak dini,” kutip DANDAPALA dari rilis tersebut.Acara ini dihadiri oleh Ketua PN Balige, Bapak Dr. Makmur Pakpahan, bersama Arija Br. Ginting   dan Sarah Yananda para hakim PN Balige sekaligus sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Selain menerima materi penyuluhan, peserta juga diajak berkeliling untuk mengenal lebih dekat lingkungan kerja pada Pengadilan Negeri Balige, lanjut rilis tersebut.Ketua PN Balige berharap agar kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal dunia hukum serta menjadikan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia juga menyampaikan komitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial dan edukatif sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap masyarakat.“Semoga kegiatan Tour De Court ini menjadi pengalaman berharga yang membekas bagi anak-anak panti asuhan, serta menjadi awal dari tumbuhnya mimpi dan semangat untuk menjadi bagian dari generasi penerus yang cerdas dan berkarakter,” tutup rilis tersebut. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-18 14:40:06

Dharmasraya. Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Pulau Punjung menyalurkan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) pada hari Jumat pagi 18/7, bertempat di Aula PN Pulau Punjung.  Ketua DYK Cabang Pulau Punjung, NY. Lina Yulya Iqbal Kadafi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema kegiatan tahun ini adalah “Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS), Dharmayukti Karini Mendorong Wujudkan Generasi Cerdas dan Berintegritas.”“Hadirnya BDBS di ajaran tahun baru ini sebagai bentuk rasa kebersamaan dan kepedulian DYK terhadap dunia pendidikan, semoga memberikan rasa kebahagiaan kepada Putra dan Putri yang menerima BDBS,” lanjutnya.  Hal senada juga disampaikan Pelindung DYK Cabang Pulau Punjung sekaligus Ketua PN Pulau Punjung, Diana Dewiani menegaskan agar jangan dilihat nilai beasiswa yang diberikan.“Tapi dilihatlah manfaat yang diberikan, menyonsong Tema Cerdas dan Berintegritas agar bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas dengan hadirnya BDBS, tegas Ketua PN Pulau Punjung. Program BDBS tahun ini diberikan sebanyak 7 orang yang merupakan putra-putri pegawai dari PN dan PA Pulau Punjung. (ldr)

photo | Serba-serbi | 2025-07-18 14:30:46

Sampang. Bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Sampang, Hari Jumat (18/7/2025) Pemadam Kebakaran Kabupaten Sampang dan Tim Damkarnya melakukan Sosialisasi dan Simulasi Cara Pemadam Kebakaran. (ees/ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-18 11:15:21

Sampang -Pengadilan Negeri (PN) Sampang hari jumat (18/7/2025) bersama Polres Sampang mengadakan sosialisasi penanggulangan huru hara di lingkungan pengadilan. Sosialisasi ini dilakukan melalui simulasi penanganan huru-hara, yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan aksi massa yang mungkin terjadi di dalam atau sekitar pengadilan. Humas PN Sampang Soefyan Rusliyanto menyampaikan kepada Tim Dandapala, sosialisasi ini melibatkan adegan di mana massa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor pengadilan dan petugas keamanan, dibantu oleh pihak kepolisian untuk mengatasinya.Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pengadilan dalam menghadapi situasi darurat dan menjaga keamanan selama persidangan, ungkap Humas PN Sampang.Ratna Mutia Rinanti selaku Ketua PN Sampang menambahkan selain itu, kegiatan ini dimaksudkan sejalan dengan upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, yang salah satunya adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi keluarga besar PN Sampang.(EES/LDR)

article | Serba-serbi | 2025-07-18 11:05:18

Pontianak. Pengadilan Negeri (PN) se-Kalimantan Barat mengikuti kegiatan perlombaan olahraga dan seni dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI dan Mahkamah Agung RI ke-80 bertempat di Pengadilan Tinggi Pontianak, Jumat 18/7. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak Willem Saija mengucapkan selamat datang dan apresiasi kepada seluruh peserta. “Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengapresiasi kehadiran bapak ibu semua disini mari kita merayakan dan untuk meningkatkan rasa kebersamaan” jelasnya.  PT Pontianak memulai kegiatan dan perlombaan olahraga dan seni dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI dan Mahkamah Agung RI ke-80 bertempat di PT Pontianak Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pengadilan Negeri se Kalimantan Barat dintaranya PN Singkawang, PN Mempawah, PN Bengkayang, PN Putussibau, PN Ketapang, PN Sambas, PN Sintang, dan PN Sanggau. Sebagai tambahan informasi, kegiatan lomba dilaksanakan pada 18 hingga 20 Juli 2025 dengan rangkaian acara jalan sehat, building games, voli, tenis meja, karaoke dan mini soccer."Agar seluruh peserta lomba menjaga sportifitas, ketertiban dan kebersamaan untuk kegiatan ini yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2025 mendatang," pesan Ketua PT Pontianak Willem Saija.

article | Serba-serbi | 2025-07-18 09:05:51

Serui. Pengadilan Negeri (PN) Serui melaksanakan sidang di luar Gedung, sidang tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2025 di tempat sidang Pengadilan Serui yang berada di Kabupaten Waropen. Berdasarkan rilis yang diterima DANDAPALA Jumat pagi 18/7, Wilayah Yurisdiksi PN Serui meliputi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen. Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di kelurahan Serui kota yang berada di wilayah Distrik Yapen Selatan. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen. Sedangkan Kabupaten Waropen merupakan pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2003. Rilis tersebut juga menyampaikan sidang diluar gedung ini demi mewujudkan pelayanan hukum yang maksimal di PN Serui. “PN Serui juga memiliki tempat sidang yang berada di Kabupaten Waropen zitting plaats yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berdomisli di Kabupaten Waropen, zitting plaats ini bertujuan untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan sulit menjangkau kantor pengadilan,” tegas rilis tersebut. Untuk sampai ke Kabupaten Waropen, maka harus menyeberangi lautan menggunakan speed boat, kemudian dilanjutkan perjalanan darat dengan menggunakan mobil, perjalanan tersebut ditempuh dengan waktu kurang lebih selama 1 jam 30 menit. “Kedepannya lembaga peradilan bisa terus berkarya, meningkatkan sumber daya manusianya serta mengembangkan berbagai macam inovasi-inovasi yang akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang terkendala jarak, waktu dan biaya untuk dapat mengakses layanan peradilan,” tutup rilis tersebut. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-18 08:05:59

Alasan penghapus penuntutan terjadi apabila terdapatnya suatu keadaan yang membuat sesuatu ketentuan pidana tidak boleh diterapkan, sehingga jaksa tidak boleh menuntut si pembuat (Prof. Sudarto, 2013). Soal hapus dan gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah diatur dalam Bab IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana. Pada Bagian Kesatu tepatnya Pasal 132 KUHP Baru menyebutkan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama, b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia, c. kedaluwarsa, d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan, g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau h. diberikannya amnesti atau abolisi. Selain dari yang disebutkan dalam Pasal 132 KUHP baru tersebut, masih terdapat keadaan lain yang dapat mengakibatkan gugurnya atau hapusnya kewenangan penuntutan dari Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, yaitu karena adanya pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) atau tindakan penyesalan (Tatiger Reue). Pengunduran diri secara sukarela (Ructritt), yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik, sedangkan tindakan penyesalan (Tatiger Reue) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut (Barda Nawawi Arief, 2012). Teori mengenai pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) dan tindakan penyesalan (Tatiger Reue), awalnya terdapat dalam ketentuan percobaan tindak pidana (Poging). Hal itu dapat ditemukan apabila kita menggunakan penafsiran argumentum a contrario dari unsur ketiga dalam pasal percobaan tindak pidana Pasal 53 KUHP lama yaitu “tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri”.Untuk dapat dipidananya suatu percobaan tindak pidana, maka “tidak selesainya pelaksanaan” itu harus disebabkan bukan karena kehendak sendiri dari si pembuat misalkan karena adanya penghalang fisik atau keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Apabila ternyata dalam suatu percobaan tindak pidana “tidak selesainya pelaksanaan” adalah karena kehendak sendiri dari sipembuat baik itu karena pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) ataupun tindakan penyesalan (Tatiger Reue), maka terhadap si pembuat tidak dapat untuk dituntut karena terdapat alasan penghapus penuntutan. Teori mengenai “tidak selesainya pelaksanaan karena kehendak sendiri” sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena teori tersebut praktiknya sering dijadikan pertimbangan Hakim dalam berbagai putusan mengenai percobaan tindak pidana misalkan dalam putusan PN Solok Nomor 70/Pid.B/2021/PN Slk dan putusan PN Pangkalan Balai Nomor 317/Pid.B/2020/PN Pkb. Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) dan tindakan penyesalan (Tatiger Reue) saat ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP Baru tentang percobaan tindak pidana, yang menyebutkan “Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1): a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya”. Selain itu, dalam beberapa ketentuan pidana KUHP Baru juga diatur hal yang serupa dengan ketentuan mengenai pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) ataupun tindakan penyesalan (Tatiger Reue) dalam percobaan tindak pidana, yaitu dalam Tindak Pidana Permufakatan Jahat yang dapat ditemukan dalam Pasal 14 (menarik diri dari kesepakatan atau melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana) dan Tindak Pidana Persiapan yang dapat ditemukan dalam Pasal 16 (menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana). Baik ketentuan mengenai pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) ataupun tindakan penyesalan (Tatiger Reue) sebagaimana Pasal 18 ayat (1) KUHP Baru, ataupun ketentuan serupa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 16 KUHP Baru, kesemuanya merupakan alasan penghapus penuntutan (Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, 2025). Sehingga apabila kemudian ditemukan dalam perkara “percobaan tindak pidana” tidak selesainya pelaksanaan adalah karena kehendak sendiri baik itu karena pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) ataupun tindakan penyesalan (Tatiger Reue) maka konsekuensinya adalah terhadap perkara tersebut penuntutannya tidak dapat diterima karena terdapat alasan penghapus penuntutan. Contohnya A yang merasa marah dengan B sampai gelap mata hendak membunuh B di rumahnya, A kemudian pergi ke tempat B dengan membawa senjata api untuk menghabisi nyawa B, kemudian C yang merupakan rekan dari A dan B kebetulan mengetahui A akan membunuh B hingga kemudian C menghubungi polisi untuk mencegah tindakan A. Di tengah perjalanan A kemudian sadar bahwa tindakannya salah dan mengurungkan niatnya membunuh B dan berbalik pulang ke rumah, polisi yang saat itu sudah berada di lokasi rumah B untuk mencegah tindakan A tidak mendapati A pergi ke rumah B kemudian polisi menangkap A di rumahnya setelah sebelumnya A mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa B. Terhadap hal ini, maka A tidak dapat dituntut dengan “percobaan pembunuhan”, sebab A sebelumnya “dengan kehendak sendiri” tidak menyelesaikan pelaksaan perbuatan tersebut yaitu dengan pengunduran diri secara sukarela (Ructritt) sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a. Namun apabila kemudian diketahui terkait dengan kepemilikan senjata api oleh si A adalah ilegal, terhadap A dapat dilakukan penuntutan atas tindak pidana kepemilikan senjata api illegal tersebut (vide Pasal 18 ayat (2) KUHP Baru). (AAR/LDR) Referensi Barda Nawawi Arief. (2012). Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Cetakan IV). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso. (2025). Anotasi KUHP Nasional. Rajawali Pers. Prof. Sudarto, S. H. (2013). Hukum Pidana I (Cetakan ke). Yayasan Sudarto. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

article | Serba-serbi | 2025-07-17 20:25:34

Banda Aceh - Dharmayukti Karini(DYK) Cabang Banda Aceh kembali menggelar kegiatan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) yang dipusatkan di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh Kelas IA, pada Kamis 17/07. “Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga besar peradilan yang membutuhkan, sekaligus memperkuat rasa persaudaraan dalam bingkai organisasi Dharmayukti Karini,” kutip DANDAPALA dari rilis yang diterima Kamis sore 17/7. Kegiatan tersebut  dihadiri langsung oleh para pimpinan satuan kerja peradilan di wilayah Banda Aceh diantaranya Ketua PN Banda Aceh Dr. Teuku Syarafi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Husein Amin Effendi, Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Khamdan dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Hj. Dian Ingrasanti Lubis. Ny. Vera Andriana Syarafi, selaku Ketua DYK Cabang Banda Aceh dalam sambutanny menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendorong semangat belajar anak-anak di lingkungan peradilan yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, sekaligus mempererat tali persaudaraan di antara anggota Dharmayukti Karini dan keluarga besar peradilan. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para orang tua sekaligus menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus berprestasi di dunia pendidikan,” lanjutnya. Lebih lanjut, Ny. Vera Andriana Syarafi menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya para pimpinan satuan kerja peradilan yang senantiasa memberikan ruang dan dukungan nyata terhadap berbagai kegiatan sosial Dharmayukti Karini. Beliau berharap ke depan kegiatan BDBS dapat terus ditingkatkan baik dari segi jumlah penerima maupun nilai bantuan yang diberikan, sehingga dampaknya semakin luas dan dirasakan secara merata oleh keluarga besar peradilan. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh selaku Pelindung DYK Cabang Banda Aceh dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan BDBS sebagai wujud penguatan solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan peradilan. “Kegiatan BDBS ini merupakan perwujudan rasa tanggung jawab sosial kita bersama. Bantuan yang diberikan mungkin tidak besar secara nominal, tetapi memiliki dampak psikologis dan moral yang sangat penting bagi anak-anak kita. Ini adalah bentuk kasih sayang dan perhatian dari organisasi kepada keluarga besar peradilan,” ujar Ketua PN Banda Aceh. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan dana beasiswa kepada 24 anak penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Dengan terselenggaranya kegiatan ini, DYK Cabang Banda Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan sosial keluarga peradilan, khususnya di bidang pendidikan. Semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditanamkan melalui kegiatan BDBS diharapkan terus tumbuh menjadi budaya organisasi yang kuat dan menginspirasi,” tutup rilis tersebut. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-17 17:05:44

Rantau, Kalimantan Selatan - Pengadilan Negeri (PN) Rantau mengadakan Sosialisasi e-Berpadu dan Keterbukaan Informasi Publik pada Kamis (17/07/2025) di Ruang Sidang PN Rantau. Ketua PN Rantau, Achmad Iyud Nugraha menjelaskan PN Rantau senantiasa berkomitmen mengimplementasikan teknologi informasi pada pelayanan peradilan dan melaksanakan reformasi birokrasi dan modernisasi peradilan. Termasuk pada bidang pelayanan informasi. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, menyederhanakan birokrasi, dan menjamin pengelolaan informasi perkara dan infromasi publik yang aman dan bertanggung jawab,” tutur Wakil Ketua PN Rantau, Isnaini Imroatus Solichah dalam sambutannya.Saat memberikan materi Sosialisasi e-Berpadu, Hakim PN Rantau, Mochammad Yoesuf menjelaskan detail fitur dalam aplikasi e-Berpadu. Termasuk pelimpahan perkara pidana secara elektronik dan upaya hukum elektronik. “Melalui sistem ini, pelimpahan dan pemeriksaan perkara menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada ketelitian dan tanggung jawab para pihak dalam mengunggah dokumen yang lengkap dan benar,” terangnya.Mochammad Yoesuf menerangkan saat ini tidak ada lagi pengiriman berkas fisik ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Disebabkan, seluruh dokumen upaya hukum telah diunggah melalui aplikasi. “Apabila dokumen yang diunggah tidak lengkap atau tidak sesuai, maka hal tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang mengajukan upaya hukum, karena tidak ada lagi pengiriman dokumen fisik ke pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung,” tambahnya.Pada sisi lain, saat Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik, Hakim PN Rantau, Putu Mira Rosviyana sebagai Pemateri menjelaskan informasi publik merupakan hak setiap warga negara. Disamping itu, juga merupakan pilar penting sebagai salah satu cara pengawasan pulik.“Pengadilan tidak hanya menjadi tempat mencari keadilan, tetapi juga menjadi lembaga yang terbuka dan transparan terhadap publik. Dengan keterbukaan informasi publik, Kita turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan,” ungkap Putu Mira Rosviyana.Putu Mira Rosviyana juga menekankan pentingnya memahami antara informasi yang wajib disediakan secara berkala dan informasi yang dikecualikan. Kemudian Ia juga menjelaskan pelayanan permohonan informasi publik di pengadilan.Dengan adanya kegiatan ini, PN Rantau menegaskan kembali komitemennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan mewujudkan lembaga peradilan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. (zm/ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-17 16:50:02

Kita ini, apa sih? Cuma sebutir pasir di pantai kehidupan. Setiap butir pasir punya mimpi, punya ingin, punya butuh. Mozaik hidup kita ini kan dari jutaan mimpi kecil itu. Tapi ingat, pasir bukan cuma sendiri. Dia berdampingan, bergesekan, saling memengaruhi. Jadilah dia masyarakat. Di situlah, tiba-tiba, ada yang namanya kepentingan bersama. Bukan cuma mauku, tapi mau kita semua. Mau punya lingkungan aman, sekolah bagus, rumah sakit layak. Itu maunya. Lalu, kalau mau ini sudah melibatkan hajat hidup orang banyak, ia naik level jadi kepentingan umum. Ini bukan lagi sekadar rembuk kampung. Ini soal jalan tol mulus yang menghubungkan provinsi, listrik nyala terus biar pabrik jalan, atau bendungan kokoh biar sawah subur dan banjir minggat. Nah, ini kan untuk kita semua. Tanggung jawab kita bersama. Biar hidup tidak cuma hari ini, tapi anak cucu juga bisa menikmati. Pembangunan untuk kepentingan umum itu memang keniscayaan. Tak bisa ditawar. Jalan tol, bendungan, sekolah, rumah sakit, semua itu pondasi negara. Fondasi hidup kita. Tapi, ya tahu sendiri, proyek-proyek besar begitu, mau tidak mau, pasti butuh tanah. Di sinilah sering muncul dilema klasik. Tanah itu kan hak orang per orang. Dilindungi konstitusi. Tidak bisa semau-maunya. Jadi, bagaimana caranya hak individu itu tetap terjamin? Negara kita punya resepnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ini bukan cuma deretan pasal, ini pegangan. Agar pengadaan tanah itu terang benderang, adil, dan tidak melukai hak pemilik tanah. Intinya, mencari titik temu: antara hajat pembangunan dan keadilan. UU Nomor 2 Tahun 2012 ini, begitu lugasnya, mengakui dan melindungi yang namanya "Pihak Yang Berhak". Siapa mereka? Ya, siapa saja yang sah menguasai atau punya objek tanah itu. Bisa sertifikat di tangan, bisa ahli waris, bisa punya hak guna bangunan. Pokoknya, yang punya dasar hukum kuat. Hak mereka tak boleh diabaikan. Dan yang dimaksud objek pengadaan tanah itu, jangan dikira cuma sepetak tanah kosong. Ini lebih kompleks. Ada tanah itu sendiri, tentu saja. Tapi juga ruang di atas tanah, bayangkan kabel listrik yang melintas, atau ruang di bawah tanah, pipa air misalnya. Lalu ada bangunan di atasnya, tanaman yang tumbuh, sampai benda-benda lain yang terikat dengan tanah, seperti pagar, sumur, atau apa saja yang punya nilai. Semua itu harus dihitung. Teliti. Adil. Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2012 itu jelas. Pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum. Tapi ada tapinya. Hanya setelah dua syarat ini terpenuhi: Ganti Rugi sudah diberikan. Artinya, uangnya sudah di tangan. Atau, kalau alot, harus ada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Final. Tidak bisa diganggu gugat. Nah, bagaimana kalau nilai ganti rugi yang ditawarkan itu terlalu kecil? Tidak sesuai harapan? Pemilik tanah, si Pihak Yang Berhak, punya hak penuh untuk menolak. Itu wajar. Sering kejadian begitu. Tapi ingat, penolakan ini bukan berarti jalan buntu. Kalau musyawarah sudah mentok, pemilik tanah punya senjata hukum. Mereka bisa mengajukan keberatan terhadap nilai ganti rugi itu. Ajukannya ke pengadilan negeri setempat, tempat lokasi tanah berada. Tapi ada batas waktunya: paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti rugi. Ini penting, jangan sampai terlewat. Musyawarah itu sendiri, hasilnya pasti ada Berita Acara Musyawarah. Dokumen ini sakti. Dia mencatat siapa saja Pihak Yang Berhak yang hadir dan setuju. Siapa yang hadir tapi tidak setuju. Dan siapa yang bahkan tidak hadir. Berita Acara Musyawarah ini adalah patokan. Dari tanggal BA inilah, tenggat 14 hari itu dihitung, sesuai Pasal 75 Ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2021. Lewat dari itu, ya gugur haknya. Maka, jika Pemilik Tanah menolak nilai ganti rugi tapi tidak mengajukan keberatan dalam 14 hari itu, mau tidak mau, dianggap menerima. Begitu bunyi Pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2012. Diam itu berarti setuju, di mata hukum. Jadi, siapa yang jadi Pemohon Keberatan? Ya pasti Pihak Yang Berhak, pemilik tanah yang merasa tidak adil. Lalu, siapa Termohon Keberatan? Ada dua. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dari Kantor Pertanahan, yang mewakili pemerintah. Dan Instansi Yang Memerlukan Tanah itu sendiri, misalnya PU untuk jalan tol, atau Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit. Mereka berdua yang digugat. Bentuk keberatan ini? Cukup permohonan tertulis atau elektronik, ditandatangani pemohon atau kuasanya. Itu kata Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2016. Tapi permohonan itu harus lengkap. Pasal 6 Perma 3/2016 merinci: Identitas pemohon dan termohon, penetapan lokasi, waktu musyawarah (kalau punya BA-nya, lampirkan), dasar keberatan harus jelas – dari bukti hak milik, alasan kenapa masih dalam batas 14 hari, sampai detail kenapa ganti ruginya tidak layak. Terakhir, apa yang diminta ke pengadilan: kabulkan keberatan, tetapkan nilai yang lebih adil. Selain permohonan itu, jangan lupa alat bukti pendahuluan. Pasal 7 Perma 3/2016 mewajibkan ini. Kartu identitas dan bukti hak atas objek tanah itu wajib ada. Sertifikat atau dokumen sah lainnya. Ini penting, biar pengadilan langsung tahu duduk perkaranya. Setelah berkas lengkap, bayar panjar biaya perkara. Jangan lupa minta tanda terima dari Panitera. Itu bukti resmi permohonan sudah terdaftar. Pengadilan? Mereka juga gerak cepat. Pemeriksaan keberatan ini cuma punya waktu 30 hari kalender. Dihitung sejak tanda terima keluar, saat perkara resmi diregister. Begitu kata Pasal 13 Perma 3/2016 jo. Pasal 1 angka 13 Perma 2/2021. Waktu jalan terus. Tapi kalau Pemohon Keberatan tidak hadir di sidang pertama dan kedua, tanpa alasan jelas, hati-hati. Permohonan Keberatan bisa dinyatakan gugur. Ini aturan tegas. Jangan main-main. Dan sidangnya sendiri, didesain ngebut. Tidak pakai lama. Agendanya fokus: Pembacaan Permohonan, lalu Jawaban Termohon, langsung Pemeriksaan Bukti, dan tak lama kemudian, Putusan. Tidak ada itu eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan yang bertele-tele. Langsung gas. Putusan sudah keluar? Belum tentu selesai. Masih ada satu jalur: Kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi ini kesempatan terakhir. Harus diajukan paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Nah, kalau permohonan Kasasi itu sudah masuk dan diregistrasi, Mahkamah Agung tak mau buang waktu. Mereka punya 30 hari saja untuk menuntaskan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan. Cepat, kan? Ini memang sengaja dirancang begitu, biar prosesnya efisien, tidak bertele-tele. Kepastian hukum itu penting, tidak bisa digantung lama-lama. Begitu Putusan Kasasi keluar dari Mahkamah Agung, tamat. Sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus keberatan ganti rugi ini. Semua demi kepastian hukum dan, tentu saja, agar pembangunan untuk kepentingan umum bisa segera berjalan. Dari kacamata keadilan, inilah arena perjuangan sesungguhnya. Pemerintah, dengan dalih kepentingan umum—jalan tol, bendungan, atau rumah sakit—punya kekuatan besar untuk "mengambil" tanah rakyat. Di satu sisi, ini demi kemajuan. Di sisi lain, ada jeritan batin pemilik tanah yang merasa asetnya terampas, apalagi jika ganti ruginya "tidak sesuai harapan". Di sinilah UU/2/2012, PP/19/2021, PP/39/2023, Perma/3/2016, dan Perma/2/2021 hadir sebagai "garis lurusnya" dan Hakim sebagai “wasitnya”. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-17 08:55:38

Parepare. Pengadilan Negeri (PN) Parepare menggelar kegiatan sosialisasi layanan pengadilan dan penyuluhan hukum selama tiga hari berturut-turut, yakni pada tanggal 14 hingga 16 Juli 2025. Kegiatan ini menjangkau tujuh kelurahan di wilayah Kota Parepare dengan melibatkan langsung Wakil Ketua PN Parepare dan enam orang hakim. “Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PN Parepare untuk memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses dan transparan kepada masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara PN Parepare dan pemerintah daerah setempat, khususnya kelurahan-kelurahan yang menjadi titik lokasi kegiatan,” kutip DANDAPALA dari rilis yang diterima Rabu malam 16/7. PN Parepare memperkenalkan berbagai layanan pengadilan seperti e-Court, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Keliling yang dilaukan setiap sebulan sekali di Kecamatan wilayah hukum PN Parepare, serta layanan one day service perubahan data kependudukan, dan permohonan Flash service yang memungkinkan penyelesaian permohonan hukum dalam satu hari kerja dilanjutkan dengan pengurusan langsung di Dinas kependudukan dan catatan Sipil. “Sosialisasi ini penting agar masyarakat tahu bahwa pengadilan kini terbuka, transparan, dan semakin mudah diakses. Melalui e-Court misalnya, masyarakat bisa mendaftarkan perkara secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan dan dnegan biaya sangat murah” ujarnya salah satu peserta saat mendengarkan materi di Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat. Lebih lanjut rilis tersebut menyampaikan kegiatan sosialisasi ini disambut positif karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memahami hak-haknya di bidang hukum dan cara mengakses layanan pengadilan secara lebih mudah dan murah. “Dengan menjangkau tujuh kelurahan dalam waktu tiga hari, PN Parepare menunjukkan komitmennya sebagai lembaga peradilan yang proaktif dan berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran hukum dari tingkat kelurahan,” tutup rilis tersebut. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-16 20:00:40

Siak - Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Siak Sri Indrapura menggelar acara Penyerahan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (11/7/2025). Sebanyak 10 anak menerima beasiswa, mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Rinciannya: 3 anak dari jenjang SD, 2 dari SMP, dan 5 dari SMA/PT. Jumlah bantuan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, dengan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp5.550.000. Anak-anak juga mendapatkan bingkisan snack sebagai bentuk semangat menyambut tahun ajaran baru.Acara ini dihadiri oleh Ketua PN Siak Sri Indrapura yang juga Pelindung 1 Dharmayukti Karini Cabang Siak, Muhammad Hibrian, Ketua Cabang Dharmayukti Karini Ny. Novrilia Woro Puspita Hibrian, para anggota luar biasa, pengurus, anggota, serta para orangtua dan anak-anak penerima BDBS.Program BDBS ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari Seksi Pendidikan Dharmayukti Karini, dan menjadi salah satu program unggulan yang selalu ditunggu-tunggu pada setiap awal tahun ajaran.Acara berlangsung dari pukul 09.30 hingga 11.00 WIB dan diikuti dengan antusias. Ketua Panitia, Ny. Suci Fauzana Fajri, menyampaikan laporan kegiatan, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ketua Cabang Dharmayukti Karini. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pendidikan untuk membuka jalan kesuksesan. Ia juga memotivasi para penerima beasiswa agar tidak takut bermimpi dan terus berusaha meraih cita-cita, serta menghargai perjuangan orangtua yang telah bekerja keras demi pendidikan mereka.Sambutan ditutup dengan pantun penyemangat:"Jalan-jalan ke Siak Sri Indrapura, pastikan untuk mampir ke istana, teruntuk anak-anak kebanggaanku semua, bercitalah tinggi seperti bintang di angkasa."Ketua PN Siak, Bapak Muhammad Hibrian, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota Dharmayukti Karini atas dedikasinya dalam mendampingi dan mendukung pendidikan anak-anak keluarga besar PN dan PA Siak. Ia berharap, beasiswa ini bisa menjadi dorongan semangat bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih mimpi.Di penghujung acara, anak-anak penerima BDBS berbagi cerita tentang cita-cita mereka. Ada yang ingin menjadi hakim, pengacara, guru, anggota TNI, bahkan Hafidzah (penghafal Al-Qur’an). Semoga semua cita-cita mereka bisa terwujud, menjadi kebanggaan orangtua, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. IKAW/FAC

article | Serba-serbi | 2025-07-16 17:00:31

Paringin - Pengadilan Negeri Paringin meluncurkan program inovatif yaitu “Pojok Literasi Pengunjung” sebuah sudut baca yang disediakan khusus bagi para pencari keadilan dan pengunjung yang ingin mengisi waktu tunggu dengan kegiatan positif dan bermanfaat."Pojok Literasi ini adalah bagian dari semangat kami dalam menghadirkan wajah peradilan yang ramah dan terbuka. Literasi hukum dan umum menjadi penting agar masyarakat dapat semakin sadar dan paham akan hak-haknya", ucap Ketua Pengadilan Negeri Paringin, Deka Rachman Budihanto kepada Tim DANDAPALA.Lebih lanjut, Pojok Literasi ini menyediakan beragam bacaan mulai dari buku-buku hukum, majalah DANDAPALA, hingga bacaan populer lainnya. Harapannya, suasana pengadilan tak lagi terasa menegangkan, tapi juga menjadi ruang yang edukatif dan inklusif bagi Pengunjung Para Pencari Keadilan khususnya di Kabupaten Balangan. Inisiatif ini juga menjadi upaya konkret Pengadilan Negeri Paringin dalam mendukung gerakan literasi nasional serta memperkuat citra peradilan sebagai institusi yang peduli pada pengembangan wawasan masyarakat. “Pojok Literasi Pengunjung juga diharapkan dapat menumbuhkan minat baca, memperluas pengetahuan, dan mendorong dialog yang lebih sehat di tengah masyarakat serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Ke depan, Pengadilan Negeri Paringin akan terus memperbarui koleksi buku dan membuka ruang kolaborasi dengan pihak eksternal yang peduli pada literasi dan pendidikan publik khususnya terkait dunia hukum dan peradilan di Indonesia", harap Ketua PN tersebut. Kemudian, Pojok Literasi ini juga menjadi sarana pendekatan sosial antara lembaga peradilan dan masyarakat. Dengan suasana yang lebih akrab, masyarakat diharapkan tidak lagi merasa takut atau canggung saat datang ke pengadilan. Program ini sekaligus menjadi simbol bahwa keadilan bukan hanya soal memutus perkara, tetapi juga mencerdaskan. Melalui langkah ini, Pengadilan Negeri Paringin tidak hanya menjalankan fungsinya yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi juga sebagai pelopor transformasi sosial dan intelektual di daerah. IKAW/FAC

photo | Serba-serbi | 2025-07-14 19:15:28

Ogan Ilir - Sejak Senin (14/07/2025), Pengadilan Negeri Kayuagung secara resmi membuka layanan persidangan di Kabupaten Ogan Ilir.Terletak di Gedung Eks Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, tempat sidang ini telah dilengkapi sejumlah fasilitas berupa 2 ruang sidang, 2 ruang tahanan dan ruang tunggu, serta bebeapa ruang kerja.Pada hari pertama pembukaannya, tampak antusias masyarakat atas kehadiran tempat persidangan ini, termasuk kunjungan dari Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani. (AL)

article | Serba-serbi | 2025-07-13 14:00:14

Kotabaru - Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru Kalimantan Selatan berupaya memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Selain menghadirkan inovasi-inovasi berbasis digital seperti izin besuk tahanan (Sisuka), permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana secara elektronik (SKTPD Online), juga ada inovasi kegiatan internal diantaranya MODEL (Morning Day Clean and Laugh).“MODEL adalah sebuah kegiatan kebersihan lingkungan kantor di pagi hari selama 30 menit sebelum jam masuk kantor pukul 08.00 WITA. Giat ini dilakukan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis setiap pekan yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kotabaru mulai dari pimpinan sampai dengan tenaga PPNPN”, bunyi rilis berita yang diterima Tim Dandapala dari pengadilan tersebut.Lebih lanjut, kegiatan MODEL sendiri sudah berjalan secara rutin dalam satu tahun terakhir. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebersihan, kerapian serta keindahan kantor guna memberikan rasa nyaman bagi para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.Usut punya usut MODEL ini diinisiasi oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabaru, Muhammad Adithya, yang pada awalnya hanya melibatkan staf kesekretarian namun dalam perkembangannya saat ini diikuti juga oleh personil kepaniteraan dan disupport oleh pimpinan. Muhammad Adithya menyampaikan, kegiatan MODEL ini tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi dalam pelaksanaannya diselingi game/permainan seperti lomba pengumpul sampah terbanyak, permainan tebak kata, yang bertujuan menghilangkan kejenuhan sekaligus meningkatkan kekompakan dan memperkokoh silaturahmi antar aparatur. “MODEL ini sebagai perwujudan kesungguhan PN Kotabaru dalam upaya memberikan peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan dengan menyediakan tempat yang bersih, rapi, dan nyaman, serta selaras dengan Program AMPUH dari Ditjen Badilum”, ujar Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, Guntur Pambudi Wijaya. (fac)

article | Serba-serbi | 2025-07-12 15:00:06

Balige - Hakim Angkatan IX yang bertugas Pengadilan Negeri (PN) Balige melakukan kegiatan belajar memahami budaya adat Batak Toba.Narasumber dalam kegiatan ini adalah M. Tansiswo Siagian dari Batak Center Balige. Ia memberikan pemahaman tentang partuturan dalam konteks budaya Batak yang merujuk pada sistem kekerabatan dan aturan panggilan yang mengatur hubungan sosial. Bahasa batak yang biasa  digunakan sehari-hari dan istilah yang biasa digunakan dalam budaya adat batak toba seperti bius, horja, huta, sosor dan lumban.Selain itu, M. Tansiswo Siagian menyampaikan 3 (tiga) tingkatan hukum Batak yaitu:1. Ora-ora yaitu larangan atau aturan adat yang tidak boleh dilanggar;2. Pisah-pisah yaitu peringatan atau nasihat ketika melakukan pelanggaran adat;3. Dikeluarkan dari adat yaitu tidak memiliki hubungan dengan komunitas adat dan diusir dari komunitas adat.Ketua Pengadilan Negeri, Makmur Pakpahan, juga menyampaikan pembelajaran ini sebagai bentuk pembinaan agar para Hakim yang baru bertugas di Pengadilan Negeri Balige tidak memiliki hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan tugas mengadili di tanah Toba yang masih kental dengan budaya adat batak.Di akhir pembelajaran ini M. Tansiswo Siagian menyampaikan, sesungguhnya kekerabatan bukan berarti memberi kemudahan namun harus tetap menerapkan hukum itu sendiri.“Agar para Hakim dapat membawa penghormatan atas budaya di mana pun ditugaskan sebagai Hakim tanpa mengurangi kemandirian para Hakim dalam melaksanakan tugasnya”, tutup Ketua PN Balige. (fac)

article | Serba-serbi | 2025-07-11 20:00:11

Banda Aceh. Dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja, Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh Kelas IA menyelenggarakan kegiatan senam pagi bersama yang berlangsung di halaman kantor pengadilan, Jumat 11/7/2025. “Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur pengadilan, mulai dari ketua dan wakil ketua, para hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional, staf, tenaga PPNPN, serta turut dimeriahkan oleh kehadiran Dharmayukti Karini Cabang Banda Aceh,” kutip rilis yang diterima DANDAPALA Jumat Sore 11/7. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya institusional dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan berdaya saing. Senam pagi ini juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi lintas unit secara informal, memperkuat solidaritas antar aparatur, serta mempererat hubungan kekeluargaan di antara pegawai. Ketua PN Banda Aceh, Teuku Syarafi, dalam sambutannya menyampaikan kesehatan jasmani merupakan aspek penting yang mendukung profesionalisme dan produktivitas kerja. “Kegiatan ini tidak hanya sebagai rutinitas fisik semata, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kekompakan, kebersamaan, dan semangat positif di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh,” lanjut Teuku Syarafi yang pernah menjabat Hakim PN Lhoksukon. Pengadilan PN Aceh berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keseimbangan antara profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusia, demi tercapainya peradilan yang agung dan pelayanan yang semakin prima kepada masyarakat. “Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga sebagai penguat tali silaturahmi antar warga pengadilan. Dalam tubuh yang sehat, terdapat semangat kerja yang kuat, dan dari semangat itulah lahir pelayanan yang berkualitas bagi para pencari keadilan,” tutup Teuku Syarafi. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-11 19:50:09

Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Komitmen mendukung pendidikan anak-anak aparatur peradilan kembali diwujudkan oleh Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Lubuk Pakam melalui kegiatan Penyerahan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) Tahun 2025, pada 11/72025. Dengan mengusung tema: “Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa, Dharmayukti Karini Mendorong Wujudkan Generasi Cerdas dan Berintegritas.” Acara ini menjadi simbol kepedulian nyata Dharmayukti Karini terhadap masa depan pendidikan anak-anak di lingkungan peradilan. Acara ini dihadiri oleh Pelindung I, Bapak Indrawan sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dan Pelindung II, Hj. Sakwanah, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama (PA) Lubuk Pakam. Ketua DYK Cabang Lubuk Pakam, Ny. Bertha Paulina Indrawan, dalam membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Dharmayukti Karini, yang berisi ajakan untuk terus menguatkan peran Dharmayukti Karini sebagai organisasi pendukung yang memberi manfaat nyata bagi keluarga besar peradilan. Ia juga menambahkan harapan agar bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak penerima dalam menempuh pendidikan. “Tahun ini, sebanyak 23 siswa dari Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam menerima Bantuan Dana Beasiswa, dengan rincian: Tingkat SD: 15 anak, Tingkat SMP: 5 anak, Tingkat SMA: 3 anak,” lanjut Ketua DYK Cabang Lubuk Pakam. Senada dengan hal tersebut, Pelindung DYK Cabang Lubuk Pakam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja konsisten Dharmayukti Karini dan menegaskan dukungan terhadap program-program yang memberi dampak langsung bagi keluarga besar peradilan, khususnya di bidang pendidikan. Beasiswa diserahkan secara simbolis oleh para pelindung dan pengurus cabang sebagai bentuk dukungan pendidikan yang berkelanjutan. Untuk menambah semarak, panitia menyelenggarakan sesi kuis edukatif yang menguji pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan para siswa. Suasana menjadi lebih hangat dan penuh keceriaan, dengan antusiasme tinggi dari para peserta. “Melalui kegiatan ini, Dharmayukti Karini Cabang Lubuk Pakam tidak hanya menyalurkan bantuan pendidikan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keilmuan, semangat, dan kebersamaan sebagai bekal bagi generasi penerus peradilan yang cerdas dan berintegritas,” tutup Ketua DYK Cabang Lubuk Pakam. (ldr)

article | Serba-serbi | 2025-07-11 14:35:57

Pati, Jawa Tengah – Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di lingkungan peradilan, Dharmayukti Karini (DYK) Cabang Pati menyalurkan Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) pada Jumat pagi, 11/7/2025, pukul 08.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Pengadilan Agama Pati.Ketua DYK Cabang Pati, Ny. Delvina Friska Darminto Hutasoit, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema kegiatan tahun ini adalah “Melalui Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS), Dharmayukti Karini Mendorong Wujudkan Generasi Cerdas dan Berintegritas.” Ia menekankan pentingnya dukungan moral dan finansial untuk anak-anak agar dapat meraih pendidikan yang berkualitas.Program BDBS tahun ini diberikan kepada 12 siswa-siswi yang merupakan putra-putri tenaga honorer dari PN Pati dan PA Pati. Penerima beasiswa terdiri dari 1 siswa tingkat TK, 4 siswa SD, 6 siswa SLTP, dan 1 siswa SLTA.Penyerahan beasiswa dilakukan secara simbolis oleh Pelindung DYK Cabang Pati, Darminto Hutasoit dan dilanjutkan oleh Ketua DYK Cabang Pati, Ny. Delvina Friska Darminto Hutasoit, Pelindung II H. Habib Rasyidi Daulay, Wakil Ketua Dharmayukti Karini Ny. Hj. Nurhaini Habib Rasyidi Daulay, serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Pati Mursid, serta anggota luar biasa DYK Cabang Pati lainnya.Acara juga dimeriahkan dengan penampilan istimewa dari para penerima beasiswa. Di antaranya, Ananda Febriana Wahyu membacakan puisi yang menyentuh, Ananda Nawa Falsafa Adiba mempersembahkan lagu, dan penampilan bacaan serta hafalan Al-Qur’an oleh Ananda Fehner Arta dan Ananda Hisyam Al Faza.Ny. Delvina Friska Darminto Hutasoit  berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga meningkatkan semangat belajar anak-anak warga peradilan agar menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berintegritas. “Dengan kegiatan ini, semoga dapat mendorong mereka untuk terus semangat menuntut ilmu dan meraih cita-cita,” tutupnya.

article | Serba-serbi | 2025-07-10 19:10:53

Balangan – Sebuah gebrakan kolaboratif antara Pengadilan Negeri Paringin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan siap menginspirasi perubahan nyata dalam layanan publik. Melalui peluncuran program bertajuk PIAN UNDAS (Persidangan Irit dan Nyaman untuk Masyarakat Desa dan Sekitarnya), masyarakat diajak merasakan langsung pelayanan hukum yang GRATIS, mudah, cepat, dan terjangkau.Acara launching ini akan digelar pada hari Minggu, 20 Juli 2025, pukul 06.00 WITA, bertempat di halaman PN Paringin.Tak sekadar seremoni, kegiatan ini dikemas dengan cara seru, sehat, dan penuh semangat kolaborasi, di antaranya:Senam Bersama untuk semangat pagiGowes Menjalur Paringin lewat kegiatan GOWES FOR INTEGRITYPublic Campaign Zona Integritas CollaborationLive MusicDoorprize senilai puluhan juta rupiahAdapun ketentuan Peserta GOWES FOR INTEGRITY terdiri dari:Wajib mendaftar melalui: bit.ly/gowespnparinginHadir tepat waktu dan berpakaian olahraga yang sopan dan nyamanMembawa sepeda, helm, dan perlengkapan gowes lainnyaDisediakan: sarapan pagi, hiburan, dan doorprize menarikWajib menjaga ketertiban dan kebersihanKegiatan ini merupakan bagian dari Zona Integritas Collaboration, simbol sinergi antara PN Paringin dan Pemkab Balangan untuk menghadirkan sistem peradilan yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada masyarakat. IKAW/LDR

photo | Serba-serbi | 2025-07-09 11:50:44

Semarang- Takmir Masjid Al Iman Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, mengadakan kegiatan pengajian rutin Juli 2025 yang dipimpin langsung sebagai pemateri Ketua PN Semarang, Ahmad Syafiq. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan iman taqwa menuju badan peradilan Indonesia yang agung.Dalam acara pada Rabu (9/7) pagi itu, Ketua PN Semarang itu menyampaikan kajian penafsiran Qur'an Tadabbur Surah Al-Fathihah yang berarti merenungkan makna dan kandungan secara mendalam.  Surah ini juga dikenal sebagai Ummul Kitab (Induk Al Qur'an), memuat ajaran tauhid, ibadah dan doa yang menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan serta upaya untuk memanifestasikan ayat-ayat dalam surah tersebut dalam relung kehidupan warga peradilan PN Semarang.Tadabur surah Al-Fathihah memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekuasaan Allah, Ibadah yang benar dan pentingnya memohon petunjuk-Nya.  “Surah ini mengajarkan seorang muslim untuk selalu mengingat Allah SWT, menghambakan diri hanya kepada-Nya dan memohon bimbingan agar terhindar dari kesesatan. Dengan memahami makna Qur'an Surah Al-Fathihah seorang muslim dapat meningkatkan kualitas ibadah dan keimanannya,” kata Ahmad Syafiq.