article | Berita | 2025-09-30 18:10:33

TAHUKAH Dandafellas bahwa cara memilih seorang hakim tidaklah seragam? Di banyak negara, proses rekrutmen hakim bisa sangat berbeda. Tergantung tradisi hukum, kultur politik, dan kebutuhan menjaga independensi. Beberapa negara lebih mengandalkan pengangkatan. Ada pula yang menggunakan ujian seleksi, dan tak sedikit yang memberi ruang bagi pemilihan publik. Berikut uraian menarik dari berbagai model rekrutmen hakim di dunia.Metode pengangkatan adalah yang paling lazim digunakan pada sistem hukum common law. Pemerintah pusat baik presiden, menteri, atau lembaga independen sering memiliki hak nominasi atau penunjukan, kadang berdampingan dengan persetujuan parlemen atau badan independen lainnya. Misalnya, dalam beberapa negara, dewan peradilan atau komisi independen menyusun daftar calon-calon hakim yang kemudian dipilih oleh eksekutif.  Sebagai contoh di Kanada hakim diseleksi oleh Judicial Appointments Commission untuk selanjutnya disahkan oleh Lord Chancellor. Walaupun terkesan lewat mekanisme seleksi nanun kewenangan tertinggi tetap pada pilihan Lord Chancellor. Lalu di kanada hakim pengadilan federal dan provinsi diangkat oleh Gubernur Jenderal atas saran Perdana Menteri. Bahkan di Amerika Serikat, Presiden memiliki hak penuh untuk mengusulkan Hakim Agung yang menduduki jabatan seumur hidup dengan persetujuan senat.Keuntungan utama cara ini adalah kontrol atas kualitas, dimana pengambil kebijakan dapat mengecek latar belakang, integritas, dan pengalaman calon secara cermat. Namun kelemahannya juga nyata, yang utama adalah independensi lembaga yudikatif yang dianggap sangat kurang, diperparah proses yang tertutup bisa memunculkan spekulasi politisasi, dan publik bisa mempertanyakan independensi hakim yang diangkat lewat mekanisme partisan. Di Amerika Serikat dikenal blue judge  yaitu hakim usulan presiden partai demokrat (berhaluan liberal), dan red judge yang ditunjuk presiden partai republik (berhaluan konservatif) yang membuat seringkali putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat seakan-akan condong pada ideologi tertentu pada masa tertentu.Di banyak negara dengan tradisi civil law, calon hakim mengikuti jalur profesional khusus dengan sistem ujian masuk, pendidikan dan pelatihan khusus, ditambah pengalaman magang, dan akhirnya ditempatkan sebagai hakim di tingkat pertama hingga ada promosi.  Mekanisme ini menjadikan hakim tingkat yang lebih tinggi pasti pernah menjadi hakim pada tingkat yang lebih rendah. Metode seleksi kompetitif ini berfokus pada kemampuan teknis dan intelektual berdasarkan ujian tertulis, wawancara, evaluasi kinerja, dan kadang penilaian psikologis. Kelebihan dari cara ini adalah bahwa prosesnya bisa lebih transparan dan meritokratik calon yang terbaik lah yang lolos, tidak ada unsur politis. Negara yang konsosten dari sistem ini adalah Prancis dimana calon hakim mengikuti ujian École Nationale de la Magistrature (ENM) lalu bagi mereka yang lolos akan melakukan pelatihan intensif sebelum ditempatkan di pengadilan. Dari beberapa negara yang menggunakan sistem ini yang negara seperti Prancis mensyaratkan untuk dapat masuk dalam seleksi adalah mereka yang sebelumnya telah berkecimpung dalam dunia peradilan dalam waktu tertentu. Indonesia termasuk kedalam sistem perekrutan hakim ini, yang  pada tahun 2021 menggunakan mekanisme seleksi terbuka analis perkara peradilan (APP) lewat jalur Calon pegawai negeri Sipil yang dalam perjalanannya mengikuti serangkaian seleksi, pelatihan dan magang hingga diangkat menjadi hakim pada tahun 2025.Pemilihan Publik: Hak Rakyat Memilih Hakim?Uniknya di beberapa negara, hakim terutama di level negara bagian atau lokal (pengadilan distrik atau kota) hakim dipilih langsung oleh rakyat atau melalui sistem pemilihan umum. Di Amerika Serikat pada mayoritas negara bagian, hakim daerah (coutry judge/city judge) dipilih langsung oleh pemilih, bahkan setelah masa jabatannya habis mereka harus menjalani pemilihan ulang (retention election). Sejalan dengan Amerika Serikat beberapa kanton (setingkat negara bagian) di Swiss juga menggelar pemilihan hakim di masing-masing wilayahnya. Dengan mekanisme ini, legitimasi publik menjadi sangat kuat, hakim dipandang sebagai wakil hukum masyarakat. Namun bahayanya juga sangat besar, politisasi hakim bisa meningkat tajam. Calon-calon hakim yang berkompetisi bisa terdorong menyenangkan publik daripada mengutamakan penegakkan hukum dan keadilan. Selain itu dengan mekanisme ini bisa saja hakim populer yang akan menduduki jabatan, bukan hakim dengan kapasitas terbaik.Dari judul artikel ini mungkin sekilas teknis, tetapi di baliknya tersimpan banyak pelajaran bagi negara mana pun yang berupaya mereformasi sistem peradilan mereka. Apakah akan memilih pengangkatan penuh, sistem seleksi kompetitif atau pemilihan publik, setiap pilihan membawa konsekuensi. Semoga Indonesia bisa terus mengembangkan sistem seleksi hakim yang matang, adil, transparan, dan benar‐benar memprioritaskan penegakan hukum. (zm/wi)Referensi:1. Bill 2013 No. 2192 Judicial Appointments And Discipline dapat diakses pada https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2192/made;2. How are judges appointed ?, Department of Justice Canada dapat diakses pada https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/ccs-ajc/05.html?utm_source=chatgpt.com3. Types of Federal Judges , Office of the U.S. Courts https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/types-federal-judges#:~:text=Article%20III%20Judges,geography%20or%20length%20of%20tenure.4. Admission procedures , École Nationale de la Magistrature https://www.enm.justice.fr/en/admission-applicants-private-sector5. Become an Election Judge, The Maryland State Board of Elections https://elections.maryland.gov/get_involved/election_judges_form.html