Ternate – Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum (Dirbinganis) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Dr. Hasanudin, hadir sebagai narasumber dalam Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara pada Satuan Kerja Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang digelar di Ternate pada 19 sampai 20 November 2026. Pada Kamis (19/11/2026), ia membawakan materi “Putusan Perkara Perdata dan Permasalahannya”.
Sepanjang paparannya, Dr. Hasanudin menempatkan amar sebagai inti putusan karena bagian itulah yang kelak dieksekusi. Ia menegaskan amar harus lengkap, dirinci per petitum, sejalan dengan pertimbangan hukum, dan tidak melebihi apa yang dituntut.
Penekanan itu ia jabarkan lewat kekeliruan yang sering ditemukan dalam praktik. Dirbinganis mengingatkan agar amar tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tidak dipertukarkan dengan amar menolak, karena akibat hukum keduanya berbeda. Ia juga menyoroti gugatan yang dikabulkan sebagian tanpa amar “menolak selebihnya”, amar umum yang tidak dirinci sehingga tidak dapat dieksekusi, serta amar deklaratoir yang tidak diikuti amar kondemnatoir.
Baca Juga: Dirbinganis Badilum Berikan Pembekalan Calon Mahasiswa S3 Unsoed kelas Kerjasama
Kepada hakim tingkat banding, Dr. Hasanudin menguraikan bentuk amar banding berdasarkan template SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022. Ia secara terbuka menunjukkan bahwa sebagian sumber belum sejalan. Untuk perkara yang oleh pengadilan negeri dinyatakan bukan kewenangannya tetapi oleh pengadilan tinggi dinilai sebaliknya, template SK KMA 359/2022 merumuskannya sebagai putusan akhir, padahal SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 mengarahkan bentuk putusan sela.
Perhatian Dirbinganis juga tertuju pada persidangan elektronik. Ia mengingatkan bahwa putusan elektronik diucapkan dengan mengunggah salinannya ke Sistem Informasi Pengadilan, merujuk PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Bagi pihak tanpa domisili elektronik, ketentuan surat tercatat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar pengadilan tinggi untuk menguji sah tidaknya verstek dan menghitung awal tenggang banding.
Baca Juga: Kemenkeu Learning Center-Dirganis Jalin Kolaborasi, Ini yang Dibahas
Dr. Hasanudin turut mengaitkan materinya dengan kondisi Maluku Utara. Dalam salah satu topik diskusi yang ia ajukan, peserta diajak membandingkan perpanjangan tenggang banding sampai enam minggu dalam Pasal 199 RBg dengan tenggang 14 hari dalam juknis persidangan elektronik, lalu menimbang penerapannya di wilayah kepulauan.
Di akhir paparan, ia memberi pegangan bagi hakim ketika sumber hukum tidak sejalan. Undang-undang didahulukan, lalu rumusan pleno Kamar Perdata yang terbaru, sementara template SK KMA dipakai sebagai acuan format. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI