Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto bersama Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) menggelar Judicial Dignity Class pada Selasa, 17 November 2026. Kegiatan itu diisi bedah hukum bertema Mekanisme Keadilan Restoratif dan Pengakuan Bersalah yang dibawakan Ketua PN Purwokerto Teguh Arifiano, untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang integritas dan praktik peradilan.
Materinya disusun tim pengajar PN Purwokerto, yaitu Teguh Arifiano, Dian Anggraini, Deddi Alparesi, Romi Hardhika, dan Habibi Kurniawan Harahap. Paparan dibuka dengan pengertian keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, yakni pendekatan penanganan tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga keduanya, dan pihak lain yang terkait untuk memulihkan keadaan semula.
Di persidangan, mekanisme keadilan restoratif (MKR) mengacu pada Pasal 204 KUHAP jo. RPP MKR. Setelah penuntut umum membacakan dakwaan, majelis hakim menawarkan perdamaian kepada terdakwa, dan jika terdakwa bersedia, korban dipanggil ke persidangan. Kalau keduanya sepakat, hakim menunjuk mediator yang mereka sepakati untuk menjalankan mediasi penal dalam jangka waktu 30 hari kerja. Kesepakatan yang tercapai ditandatangani terdakwa, korban, mediator, dan majelis hakim, lalu terdakwa diberi waktu tujuh hari kerja untuk melaksanakannya.
Baca Juga: Ketua PN Purwokerto Sebut Judol-Pinjol Ilegal Jadi Sumber Masalah Sosial
Sidang tetap berlanjut dengan acara biasa, baik kesepakatan itu dilaksanakan maupun tidak. Jika seluruh isinya dilaksanakan, kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pengawasan atau pidana yang lebih ringan. MKR tidak berlaku untuk perkara yang dikecualikan Pasal 204 ayat (5) KUHAP, antara lain tindak pidana dengan ancaman penjara di atas lima tahun, terorisme, kekerasan seksual, dan korupsi.
Pengakuan bersalah atau plea bargain didefinisikan Pasal 1 angka 16 KUHAP sebagai mekanisme bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dengan menyampaikan bukti, dengan imbalan keringanan hukuman. Jalur pertamanya diatur Pasal 205 dan ditawarkan hakim ketika MKR tidak ditempuh atau gagal mencapai kesepakatan. Sebelum menerima pengakuan, majelis memeriksa syarat Pasal 205 ayat (2), di antaranya pendampingan advokat saat penyidikan dan tidak adanya tekanan, paksaan, atau penyiksaan.
Syarat itu perlu dinilai dengan hati-hati, sebab sebagian syarat bisa tidak terpenuhi karena sikap penyidik, misalnya terdakwa tidak didampingi advokat karena penyidik tidak memberitahukan haknya atau tidak menunjuk advokat. Dalam keadaan seperti itu, hakim sebaiknya memenuhi hak terdakwa dengan menunjuk advokat dan tidak menjadikannya alasan untuk menolak pengakuan. Jika pengakuan diterima, perkara beralih ke acara singkat dan hakim anggota II karena jabatannya menjadi hakim tunggal, tanpa penetapan hakim baru dan tanpa perubahan nomor perkara di SIPP. Pidana yang dijatuhkan paling lama tiga tahun penjara sesuai Pasal 257 ayat (5) KUHAP, dan satuan kerja diimbau mencatat secara manual perkara yang selesai lewat jalur ini.
Baca Juga: Bikin Merinding! PN Purwokerto Lepas Calon Hakimnya dengan Siraman
Jalur kedua, Pasal 234, berlaku untuk perkara yang ancaman pidananya di atas lima tahun dan tidak lebih dari tujuh tahun. Batas di atas lima tahun itu ditegaskan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 agar berbeda dari Pasal 205. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani terdakwa dan penuntut umum, kemudian penuntut umum dapat mengusulkan peralihan ke acara singkat. Majelis wajib memberi tahu terdakwa hak yang dilepaskannya dan lamanya pidana yang mungkin dijatuhkan, lalu menanyakan apakah pengakuan itu diberikan secara sukarela. Pidananya tidak boleh melebihi dua pertiga ancaman maksimum, termasuk ketika perkara tetap diperiksa dengan acara biasa karena penuntut umum tidak mengusulkan acara singkat. Putusan acara singkat juga tidak dapat diajukan kasasi menurut Pasal 299 ayat (2) huruf e KUHAP. Pengakuan bersalah juga diatur dalam RPP Pelaksanaan KUHAP yang saat ini masih dirumuskan.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mendapat wawasan yang lebih dalam tentang penyelesaian perkara pidana, sekaligus memahami pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum. PN Purwokerto memandang kerja sama dengan kampus ini sebagai langkah untuk membangun generasi calon praktisi hukum yang berintegritas dan berkompeten. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI