Cari Berita

Terusan Panama dan Jejak Skandal Korupsi Terbesar Prancis Abad ke-19

Tim DANDAPALA - Dandapala Contributor
2026-11-20 08:30:53
Ilustrasi sidang skandal Terusan Panama (dok.ist)

PARIS 1892–1893. Proyek pembangunan terusan lintas benua berakhir dengan kebangkrutan, penyelidikan parlemen, dan persidangan pidana. Di baliknya terungkap jaringan pembayaran yang melibatkan pengusaha, pejabat negara, anggota parlemen, hingga wartawan. Nilai kerugian akibat skandal korupsi tersebut mencapai 1,5 miliar France (atau sekitar Rp 4,5 triliun/kurs Euro 20.082/Rupiah per 17 November 2026)

Berdasarkan berbagai dokumen yang dikutip DANDAPALA, Jumat (20/11/2026), pada akhir abad ke-19, Prancis diguncang sebuah skandal besar yang kemudian dikenal sebagai L’Affaire de Panama atau Skandal Terusan Panama. Peristiwa ini bermula dari kegagalan sebuah perusahaan membangun terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. 

Penyelidikan terhadap kebangkrutan perusahaan mengungkap dugaan pembayaran kepada anggota parlemen dan wartawan untuk memengaruhi keputusan politik serta pemberitaan mengenai proyek tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu krisis politik dan keuangan yang mengguncang Republik Ketiga Prancis.

Baca Juga: Saat Jepang Digoncang Skandal Korupsi Terbesar yang Menyeret PM Tanaka

Sejarawan Homme Wedman, dalam artikelnya Het Panama-schandaal (1889–1893): De staat, de straat en de boosdoeners, yang diterbitkan dalam TMG Journal for Media History, Vol. 10, No. 2 (2007), halaman 6–20, menjelaskan bahwa skandal tersebut memperlihatkan jaringan korupsi yang melibatkan perusahaan, politisi, dan wartawan. 

“Sekitar 80.000 pemegang saham terdampak oleh kebangkrutan perusahaan tersebut,” ujar Wedman.

Dari Terusan Suez ke Terusan Panama

Nama Ferdinand de Lesseps bukanlah nama asing bagi masyarakat Prancis. Ia dikenal sebagai tokoh yang memimpin pembangunan Terusan Suez di Mesir, yang dibuka pada 1869. Keberhasilan proyek Suez mendorong Lesseps mengembangkan gagasan pembangunan terusan di Panama. 

Pada 1879, dibentuk perusahaan bernama Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama untuk melaksanakan proyek tersebut.

“Perusahaan tersebut pada awalnya merencanakan penghimpunan modal sebesar 400 juta Franc melalui penawaran saham. Namun, dari 800.000 saham yang ditawarkan pada Agustus 1879, hanya sekitar 60.000 yang berhasil terjual,” demikian menurut Virginie Lefebvre dalam disertasi doktoralnya, La justice illustrée: La justice criminelle dans les journaux d’informations illustrés de la Troisième République (1890–1914), Université Lille 2, 2017, halaman 172.

Persoalan proyek semakin berat akibat kesulitan teknis, keterlambatan pembangunan, biaya yang membengkak, dan kondisi geografis Panama. Lefebvre mencatat bahwa estimasi biaya pembangunan yang semula direncanakan ternyata jauh lebih rendah dibandingkan kebutuhan sebenarnya.

Perusahaan kemudian membutuhkan tambahan dana. Salah satu cara yang ditempuh adalah menerbitkan obligasi yang disertai undian atau hadiah (obligations à lots). Untuk itu, perusahaan memerlukan persetujuan melalui undang-undang.

Dari Proyek Terusan Mengguncang Parlemen

Di sinilah persoalan Panama berubah menjadi skandal politik. Lefebvre menjelaskan bahwa pada 1888, sebuah rancangan undang-undang diajukan oleh anggota parlemen Alfred Michel untuk memberikan kewenangan kepada perusahaan menerbitkan obligasi berhadiah. 

“Undang-undang tersebut disahkan pada 9 Juni 1888 dan memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menghimpun pinjaman sebesar 600 juta Franc,” tulis Lefebvre.

Namun, dana yang berhasil diperoleh hanya sekitar 223 juta Franc. 

“Jumlah tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan yang akhirnya masuk proses likuidasi pada 4 Februari 1889,” tulis Lefebvre di halaman 172–173.

Persoalan tidak berhenti pada kegagalan menghimpun modal. Dalam perkembangannya, muncul dugaan bahwa sejumlah pembayaran telah diberikan kepada anggota parlemen agar mendukung kepentingan perusahaan.

Wedman mencatat bahwa sejumlah politisi dan wartawan menerima pembayaran dari perusahaan.

“Pembayaran kepada wartawan dimaksudkan untuk membentuk pemberitaan positif mengenai perkembangan proyek, sedangkan pembayaran kepada politisi berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan yang memungkinkan penerbitan obligasi perusahaan,” tulis Wedman.

Awal Mula Kasus Terbongkar

Kebangkrutan perusahaan memicu kemarahan para pemegang saham dan pemegang obligasi. Sejumlah pengaduan kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum.

“Pada 28 Maret 1889 pengaduan dari para pemegang obligasi dan pemegang saham mulai berdatangan kepada jaksa Quesnay de Beaurepaire. Penanganan perkara sempat berjalan lambat dan mengalami perkembangan yang berubah-ubah,” tulis Lefebvre di halaman 173-174.

Pada 10 September 1892, Quesnay de Beaurepaire menyampaikan laporan penyelidikan kepada Menteri Kehakiman. Namun, pada 5 November 1892, ia mengubah kesimpulannya dan mengusulkan agar penuntutan dihentikan.

Perkembangan berikutnya terjadi setelah ditemukannya catatan cek yang menguatkan dugaan adanya pembayaran dalam jaringan korupsi parlemen. 

“Pada 15 Desember 1892, Menteri Kehakiman meminta dibukanya penyidikan pidana atas dugaan korupsi terhadap pejabat publik. Sehari kemudian, sejumlah pengurus perusahaan ditangkap,” tulis Lefebvre.

Pada 20 Desember 1892, Chamber of Deputies atau Majelis Rendah Prancis memberikan persetujuan untuk melakukan penuntutan terhadap lima anggota parlemen.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penyelidikan tidak hanya menyasar pengurus perusahaan, tetapi juga mulai memasuki wilayah pertanggungjawaban politik dan pidana para pejabat publik.

Menteri Pekerjaan Umum Charles Baïhaut Dipenjara

Salah satu tokoh penting dalam perkara ini adalah Charles Baïhaut, Menteri Pekerjaan Umum Prancis (7 Januari hingga 31 Oktober 1886). Dalam biografi resmi yang diterbitkan Assemblée nationale, disebutkan bahwa Baïhaut menerima uang sebesar 375.000 franc melalui perantara bernama Blondin. Pembayaran tersebut berkaitan dengan pengajuan rancangan yang memberikan kewenangan kepada perusahaan Terusan Panama untuk menerbitkan obligasi berhadiah.

“Ia ditangkap pada 9 Januari 1893 dan mengundurkan diri dari jabatan-jabatan politiknya pada 17 Januari 1893,” tulis dokumen tersebut.

Dalam persidangan di Cour d'assises de la Seine, Baïhaut mengakui kesalahannya. Ia menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan menyatakan bahwa dirinya telah melupakan kewajiban yang seharusnya dijaga oleh seorang pejabat publik.

“Baïhaut dijatuhi hukuman lima tahun penjara, pencabutan hak-hak sipil, denda 750.000 franc, serta kewajiban membayar ganti rugi 375.000 franc,” demikian keterangan dari Assemblée nationale halaman 439–440.

Sejumlah Nama Ikut Terseret

Selain perkara terhadap politisi, para pengurus perusahaan juga menghadapi proses pidana.

Pada 10 Januari 1893, persidangan terhadap Ferdinand de Lesseps, Charles de Lesseps, dan sejumlah pengurus lainnya berlangsung di Paris. Ferdinand de Lesseps tidak diwajibkan hadir karena kondisi kesehatan dan usianya.

“Pengadilan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Ferdinand dan Charles de Lesseps atas dakwaan yang berkaitan dengan penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan,” tulis Virginie Lefebvre di halaman 175–178. 

Namun, perjalanan hukumnya tidak berhenti pada putusan tersebut. Putusan terhadap para pengurus perusahaan kemudian dibatalkan oleh Cour de cassation pada 15 Juni 1893.

Karena itu, penting membedakan hasil perkara terhadap pengurus perusahaan dari putusan terhadap Charles Baïhaut. Keduanya merupakan proses hukum yang berbeda dan menghasilkan perkembangan yang tidak sama.

Pers Diarahkan Membuat Berita Positif

Salah satu dimensi yang membuat Skandal Panama menarik adalah keterlibatan media massa. Dalam artikelnya, Homme Wedman (2007) membahas bagaimana sejumlah wartawan menerima pembayaran untuk menyampaikan pemberitaan positif mengenai perusahaan. 

Hal yang sama dibahas secara lebih terperinci oleh Virginie Lefebvre dalam disertasinya. Ia menguraikan bagaimana surat kabar Prancis memberitakan proses penyelidikan, penangkapan, persidangan, dan putusan perkara Panama.

“Pers tidak mempunyai sikap yang seragam. Sebagian surat kabar aktif mengungkap dugaan korupsi, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan sikap lebih berhati-hati atau bahkan memberikan gambaran yang lebih simpatik terhadap tokoh tertentu,” tulis Lefebvre di halaman 172–184.

Namun hingga kasus selesai, tidak ada pers/wartawan yang diadili secara pidana. Sebab, dalam hukum Prancis, menerima iklan bukan berarti langsung terlibat korupsi. 

Berikut daftar nama yang dijatuhi hukuman di kasus korupsi Terusan Panama:

A. Persidangan pengurus perusahaan (9 Februari 1893)

  1. Ferdinand de Lesseps — pendiri dan pimpinan perusahaan; dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 3.000 franc.
  2. Charles de Lesseps — putra Ferdinand dan pengurus perusahaan; dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 3.000 franc.
  3. Gustave Eiffel — insinyur dan kontraktor proyek; dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 20.000 franc.
  4. Marius Fontane — pengurus perusahaan; dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 2.000 franc.
  5. Henri Cottu — pengurus perusahaan; dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 2.000 franc.

Putusan terhadap kelima orang tersebut dibatalkan oleh Cour de cassation pada 15 Juni 1893.

B. Persidangan perkara korupsi (21 Maret 1893)

  1. Charles Baïhaut — mantan Menteri Pekerjaan Umum Prancis; dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, pencabutan hak-hak sipil (dégradation civique), dan denda 750.000 franc.
  2. Alfred Blondin — perantara pembayaran; dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.
  3. Charles de Lesseps — pengurus perusahaan; dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Catatan: Sejumlah politisi dan pihak lain yang turut diperiksa dalam perkara kedua dinyatakan bebas oleh juri.

Dari kasus di atas, maka skandal tersebut disebut-sebut sebagai skandal korupsi terbesar Prancis di penghujung abad ke-19.

Baca Juga: Akuntansi Forensik, Jurus Baru Pemberantasan Korupsi

Rujukan

  1. Homme Wedman, “Het Panama-schandaal (1889–1893): De staat, de straat en de boosdoeners,” TMG Journal for Media History, Vol. 10, No. 2 (2007), hlm. 6–20. DOI: https://doi.org/10.18146/tmg.555.
  2. Virginie Lefebvre, La justice illustrée: La justice criminelle dans les journaux d’informations illustrés de la Troisième République (1890–1914), disertasi doktoral, Université Lille 2, 2017, khususnya hlm. 172–184.
  3. Assemblée nationale, Biographies des députés français depuis 1789, entri “Baïhaut (Charles),” hlm. 439–440.
  4. Archives nationales du monde du travail, Archives de la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, fonds 7 AQ 1–50, inventaris 2017, khususnya berkas 7 AQ 22, hlm. 10–11.
  5. Musée Carnavalet – Histoire de Paris, “The Panamas Scandals in Paris: The Trial of the Directors of the Panama Canal Company, at the Palais de Justice,” 1893, koleksi Paris Musées, nomor 473658, CC0.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Tag
Memuat komentar…