Cari Berita

Eksistensi Delik Materiil pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 Pasca berlakunya Pasal 246 KUHP Nasional

Radiasca Bn - Hakim PN Oelamasi - Dandapala Contributor
2026-11-18 08:00:19
Dok. Ist.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa paradigma baru terhadap konstruksi tindak pidana penghasutan. Pasal 246 menentukan bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yang dimana rumusan tersebut mempunyai hubungan secara historis dengan Pasal 160 KUHP lama yang sebelumnya juga mengatur tentang penghasutan yang juga telah memperoleh penafsiran secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 sebagai delik materiil.

Berkaitan dengan hal diatas, Persoalan fundamental yang timbul adalah Apakah pertimbangan konstitusional yang dibangun Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut masih relevan terhadap Pasal 246 KUHP Nasional? pertanyaan ini penting karena delik penghasutan berada pada wilayah yang bersinggungan langsung dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan menyampaikan kritik. Kesalahan dalam menentukan batas antara kebebasan untuk berekspresi dan penghasutan dapat menggeser fungsi hukum pidana dari perlindungan masyarakat menjadi instrumen pembatasan kebebasan warga negara.

Erga Omnes Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 terhadap Pasal 246 KUHP Nasional

Baca Juga: Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/200 haruslah ditempatkan secara tepat, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 160 KUHP sebagai delik materiil tidak serta-merta dapat diterapkan terhadap Pasal 246 KUHP Nasional, karena Pasal 246 merupakan norma baru dengan konstruksi dan rumusan yang berbeda, mengutip penjelasan Pasal 246 KUHP Nasional, dalam buku berjudul Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S Hiariej memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan di Muka Umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mengetahui, yang dimana dalam pembagian delik, Pasal 246 termasuk delik abstrak yang dirumuskan secara formil, serta merupakan delik yang membahayakan atau gevaarzettingsdelicten. 

Dalam teori hukum pidana, delik yang membahayakan (gevaarzettingsdelicten) pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat dengan delik yang merugikan atau menyakiti (krenkingsdelicten). Keduanya sama-sama ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum, tetapi memiliki perbedaan dalam konstruksi perumusannya. Delik yang merugikan atau menyakiti (krenkingsdelicten) pada dasarnya dirumuskan sebagai delik konkret, karena pembentuk undang-undang mensyaratkan adanya suatu akibat berupa kerugian atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian, yang menjadi fokus dalam delik konkret adalah terjadinya akibat yang secara nyata merugikan atau menyakiti kepentingan hukum tertentu.

Secara historis, krenkingsdelicten merupakan salah satu bentuk delik yang paling tua dalam hukum pidana, yang tercermin dalam larangan membunuh, mencuri, memperkosa, dan menganiaya. Perbuatan-perbuatan tersebut secara langsung dipandang menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum seseorang. Oleh karena itu, karakter utama krenkingsdelicten terletak pada adanya kerugian atau pelanggaran yang nyata terhadap objek yang dilindungi hukum, sehingga perumusannya bersifat konkret.

Lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan bahaya atau ancaman (gevaarzettingsdelicten) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung. Di sini, gevaarzettingsdelicten pada dasarnya melarang suatu perilaku yang dipandang dapat menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan demikian, berbeda dengan krenkingsdelicten yang mensyaratkan adanya kerugian atau pelanggaran yang nyata, gevaarzettingsdelicten tidak mensyaratkan bahwa bahaya tersebut benar-benar telah terjadi atau telah menimbulkan akibat yang merugikan. Hal fundamen pada delik ini terletak pada potensi atau kemungkinan timbulnya bahaya sebagai akibat dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, gevaarzettingsdelicten pada dasarnya dirumuskan secara abstrak, karena pembentuk undang-undang telah menganggap suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang secara umum berbahaya tanpa perlu membuktikan adanya bahaya konkret dalam setiap kasus. Dengan konstruksi demikian, yang menjadi dasar pemidanaan bukanlah timbulnya kerugian atau bahaya yang nyata, melainkan dilakukannya perbuatan yang oleh undang-undang telah dinilai mengandung atau menciptakan potensi bahaya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Berkaitan dengan hal diatas, pada titik inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 perlu ditempatkan secara proporsional. Putusan tersebut memang mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes) dan harus dihormati oleh setiap lembaga negara, termasuk hakim, tetapi objek penafsiran konstitusional Mahkamah dalam perkara tersebut adalah Pasal 160 KUHP lama. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP adalah conditionally constitutional, dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Dengan demikian, yang memperoleh tafsir konstitusional sebagai delik materiil adalah norma Pasal 160 KUHP yang menjadi objek pengujian dalam perkara Nomor 7/PUU-VII/2009, bukan setiap norma pidana mengenai penghasutan yang muncul kemudian. 

Penulis berpendapat, penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 terhadap Pasal 246 KUHP Nasional tidak dapat dapat disimpulkan secara serta merta bahwa “penghasutan adalah delik materiil” dari Pasal 160 KUHP lama kepada Pasal 246 KUHP Nasional. Hal tersebut tentunya dapat mengabaikan prinsip bahwa penafsiran konstitusional harus dilekatkan pada norma yang menjadi objek pengujian, termasuk rumusan dan konstruksi delik yang diuji. Pasal 160 KUHP lama dan Pasal 246 KUHP Nasional memang mempunyai hubungan historis dan kesamaan dalam mengatur perbuatan penghasutan, tetapi hubungan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan keduanya sebagai norma yang identik.

Dengan kata lain, sifat erga omnes Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 harus dipahami dalam arti bahwa tafsir konstitusional Mahkamah terhadap Pasal 160 KUHP wajib dihormati sepanjang norma Pasal 160 tersebut menjadi objek penerapan. Sifat erga omnes tidak dapat dimaknai sebagai perluasan yang bersifat otomatis terhadap norma baru yang belum pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 160 KUHP lama dan Pasal 246 KUHP Nasional lahir dalam konteks pembentukan undang-undang yang berbeda, dimana Pasal 246 merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional, yang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan ketentuan-ketentuan KUHP lama. 

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tidak kehilangan nilai yuridisnya, tetapi ruang keberlakuannya harus ditempatkan secara tepat. Putusan tersebut tetap menjadi rujukan penting dalam memahami hubungan antara penghasutan dan kebebasan berpendapat. Namun, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Pasal 246 KUHP Nasional secara otomatis merupakan delik materiil. Terhadap Pasal 246 KUHP, hakim harus kembali kepada norma yang berlaku saat ini, dengan memperhatikan rumusan unsur tindak pidananya, sehingga hubungan antara Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 dan Pasal 246 KUHP Nasional dapat dipahami sebagai hubungan historis, dan bukan norma yang berlaku secara otomatis. 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 15/Pid.B/2026/PN Olm memperlihatkan secara konkret perbedaan pada Pasal 160 KUHP lama dan Pasal 246 huruf a KUHP Nasional. Dalam perkara tersebut, Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatannya tidak menimbulkan korban maupun kerugian terhadap negara atau masyarakat, terlebih karena pembakaran Kantor Bupati Kupang tidak pernah terjadi, Dalam menilai terpenuhinya unsur tersebut, Majelis Hakim tidak semata-mata mendasarkan penilaiannya pada ucapan Terdakwa, “kalau kita tidak ketemu pak bupati, kita bakar saja kantor bupati”. Majelis menghubungkannya dengan penggunaan kata “kita”, keberadaan massa, posisi Terdakwa sebagai koordinator demonstrasi, petisi yang sebelumnya dibuat Terdakwa yang memuat permintaan izin membakar Kantor Bupati, DPRD dan Polres Kupang, serta reaksi massa setelah ucapan tersebut disampaikan, dimana Majelis menempatkan rangkaian peristiwa tersebut sebagai satu kesatuan untuk mendorong orang lain melakukan pembakaran, meskipun pada saat itu tidak terjadi pembakaran terhadap Kantor Bupati.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa sekalipun Pasal 246 dipahami sebagai delik formil, pembuktiannya tetap membutuhkan penilaian yang komprehensif. Tidak terjadinya pembakaran bukan alasan untuk menggugurkan delik, tetapi reaksi massa, pernyataan Terdakwa saat demonstrasi, serta rangkaian peristiwa digunakan untuk menilai apakah pernyataan tersebut benar-benar mempunyai karakter sebagai hasutan. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menghasut orang untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 246 huruf a KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Pada tingkat banding, oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Nomor 143/PID/2026/PT KPG tanggal 26 Oktober 2026, Pengadilan Tinggi Kupang mengubah pidana yang dijatuhkan yang semula selama 2 (dua) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk selebihnya. Dengan demikian, amar putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 246 huruf a KUHP Nasional tetap dipertahankan pada tingkat banding. Terhadap putusan tersebut, telah berkekuatan hukum tetap sejak Senin, 9 November 2026.

Lebih lanjut, Penulis berpendapat bahwa sepanjang Pasal 246 belum dinyatakan inkonstitusional atau diberikan pemaknaan berbeda oleh Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut harus diterapkan sesuai dengan rumusannya sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan akibat atas terjadinya tindak pidana yang menjadi tujuan hasutan. (ikaw/al/ldr)

Referensi:

Hiariej, Eddy O.S. dan Topo Santoso. Anotasi KUHP Nasional: Diperbaharui dengan UU Penyesuaian Pidana. Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke-8, Maret 2026.

Baca Juga: Menilik Delik Ruda Paksa di KUHP Baru (2)

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Depok: Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Maret 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 7/PUU-VII/2009.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…