Jakarta – Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan tantangan baru bagi dunia peradilan, khususnya dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Teknologi deepfake kini memungkinkan seseorang menciptakan video, suara, gambar, hingga dokumen palsu yang sekilas tampak meyakinkan. Kondisi tersebut menuntut hakim untuk semakin cermat dalam menilai dan memverifikasi bukti digital sebelum menggunakannya sebagai dasar pertimbangan hukum.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dr. Sulistyo, dalam kegiatan Pelatihan Kecerdasan Artifisial bagi Hakim yang diselenggarakan Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Gelombang 3, Rabu (11/11/2026).
Dalam paparannya bertajuk “Kapasitas Hakim dalam Menghadapi Manipulasi Bukti dan Bias Algoritma”, Sulistyo menjelaskan bahwa AI dapat digunakan sebagai sarana rekayasa bukti, mulai dari deepfake video, kloning suara, gambar sintetis, dokumen dan tangkapan layar palsu, hingga metadata yang dimanipulasi. Bahkan, teknologi AI generatif dapat menghasilkan rujukan hukum fiktif yang terlihat seolah-olah merupakan sumber hukum yang sah.
Baca Juga: Deepfake Dilema: Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence
Menurutnya, tantangan tersebut semakin relevan seiring dengan pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 235 KUHAP 2025. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya menilai apa yang tampak dalam suatu rekaman atau dokumen, tetapi juga harus memastikan apakah bukti tersebut autentik, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sulistyo memaparkan lima lapis verifikasi yang perlu diperhatikan dalam memeriksa bukti digital. Pertama, menelusuri asal-usul bukti, termasuk siapa yang membuat, perangkat yang digunakan, waktu pembuatan, serta ketersediaan berkas asli. Kedua, memastikan rantai penyimpanan bukti atau chain of custody tercatat pada setiap perpindahannya.
Ketiga, memeriksa keutuhan bukti melalui nilai hash dan tanda tangan elektronik. Keempat, melakukan analisis teknis untuk mengidentifikasi jejak penyuntingan maupun kemungkinan sintesis digital dengan bantuan ahli. Kelima, melakukan koroborasi atau mencocokkan bukti tersebut dengan fakta-fakta independen lainnya.
Ia juga mengingatkan agar hakim tidak menjadikan perangkat pendeteksi deepfake sebagai satu-satunya penentu keaslian bukti. Sebab, alat pendeteksi tersebut bersifat probabilistik dan dapat dengan cepat menjadi usang seiring perkembangan teknologi. Hasil deteksi harus diposisikan sebagai petunjuk yang perlu dikombinasikan dengan metode verifikasi lainnya.
Selain ancaman bukti palsu, terdapat pula fenomena liar's dividend, yaitu kondisi ketika bukti yang sebenarnya asli justru dituduh sebagai hasil rekayasa digital untuk menimbulkan keraguan. Dengan demikian, hakim harus menghindari dua kekeliruan sekaligus, yakni menerima bukti tanpa pengujian dan menerima tuduhan manipulasi tanpa dasar yang memadai.
Baca Juga: Penyalahgunaan Deepfake &Voice Cloning terhadap Keamanan Digital dalam Perspektif Hukum
Melalui materi tersebut, Sulistyo menegaskan pentingnya membangun kapasitas hakim dalam memahami aspek teknis bukti elektronik. Keaslian bukti digital tidak dapat semata-mata diasumsikan berdasarkan tampilan, melainkan harus dibangun melalui proses pemeriksaan yang terukur dan dapat diuji.
Pada akhirnya, kecanggihan teknologi tidak boleh menggeser prinsip kehati-hatian dalam proses pembuktian. Hakim tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap bukti yang digunakan dalam pemeriksaan perkara memiliki dasar autentikasi dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. (zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
