Cari Berita

IKAHI Gandeng Pos Indonesia, Mudahkan Pindahan Hakim saat Mutasi

Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor
2026-11-17 14:15:53
Dok. Ist

Bandung – Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung, Selasa (17/11/2026). Pada kesempatan yang sama, ditandatangani pula Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dan PT Pos Indonesia.

Ketua Umum PP IKAHI Prof. Dr. H. Yanto menyebut kerja sama ini berangkat dari kenyataan yang dihadapi hakim setiap kali mutasi. Hakim bertugas dari kota besar hingga daerah kepulauan dan perbatasan, sehingga barang keluarga kerap harus dipindahkan lintas pulau dan ribuan kilometer jauhnya. “Pindahan bukan urusan sederhana karena menyita tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Melalui PKS ini, anggota IKAHI dapat menggunakan layanan pengiriman dokumen dan barang Pos Indonesia, mulai dari kiriman kilat dan reguler hingga kargo dan logistik, lengkap dengan penjemputan kiriman dan jaminan ganti rugi.

Baca Juga: Gandeng Prodia & Pos Indonesia, PP IKAHI Siapkan Diskon MCU hingga Kemudahan Pindahan

Khusus untuk pindahan saat mutasi, tersedia layanan kargo bagi barang seberat 10 hingga 150 kilogram dengan tarif yang dapat dirundingkan, serta layanan logistik dengan truk langsung dari tempat asal ke tempat tujuan. Dengan jaminan tambahan, nilai barang dapat dilindungi hingga 100 persen. Pembayaran pun dapat dilakukan belakangan melalui tagihan berkala.

YM Yanto menegaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari ikhtiar meningkatkan kesejahteraan hakim. “Kami juga akan terus berikhtiar agar seluruh biaya pindahan hakim dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara,” Ujarnya .

YM Yanto berharap kerja sama ini berdampak nyata dan saling menguntungkan: hakim memperoleh layanan yang mudah, aman, dan terjangkau, sedangkan Pos Indonesia mendapat mitra dengan anggota yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Muhamad Iskandar beserta jajaran atas kesediaan bermitra dengan IKAHI. PKS tersebut berlaku hingga 1 Desember 2028. Setelah penandatanganan, PP IKAHI bersama Pengurus Daerah akan menyosialisasikannya kepada seluruh anggota, disertai monitoring dan evaluasi bersama secara rutin.

Baca Juga: PP IKAHI Serukan Donasi Nasional Atas Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dalam sambutannya berharap kerja sama IKAHI dan Pos Indonesia saling menguntungkan kedua belah pihak. Ia mengingatkan agar kemudahan dan pelayanan bagi anggota IKAHI tetap memperhatikan kode etik dan menghindari konflik kepentingan.

Adapun Nota Kesepahaman MA dengan Pos Indonesia merupakan kelanjutan kerja sama sebelumnya, terutama terkait panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Menurut Ketua MA, mekanisme itu telah berkontribusi menekan biaya perkara, meski pelaksanaannya masih menghadapi kendala. YM Ketua Mahkamah Agung menyampaikan lima bahan evaluasi: akurasi data alamat dan identitas penerima, kualitas dan profesionalitas petugas pengiriman, penguatan sistem informasi dan integrasi data, mekanisme koordinasi yang lebih responsif, serta evaluasi berkala terhadap kualitas layanan. “Di balik selembar surat panggilan, tersimpan nasib seseorang yang berhadapan dengan hukum,” tegasnya. (zm/wi)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…