Painan, Sumatera Barat - Pengadilan Negeri (PN) Painan berhasil menyelesaikan sengketa perdata lingkungan hidup pada perkara nomor 48/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn melalui mediasi pada hari Kamis (5/11).
Perkara tersebut terdiri atas Aliansi Jurnalis PenyelamatLingkungan hidup (AJPLH) sebagai penggugat melawan PT Barakara Ranah Pesisir, PT Atoz Nusantara Mining masing-masing sebagai Tergugat I dan II dan juga Bupati Pesisir selatan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Dinas lingkungan hidup provinsi sumatera barat sebagai turut tergugat.
Dalam kesepakatan perdamaian yang difasilitasi oleh Yovan Adhiyaksa, para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan melalui mediasi dan dengan persetujuan tertulis pada hari Senin (2/11).
Baca Juga: Simak! Ini 20 Alasan PT Pontianak Bebaskan WN China di Kasus Tambang Emas
Dalam kesepakatan perdamaian tersebut, secara bersama-sama berkomitmen untuk selalu berupaya melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Para Tergugat mengakui bahwa aktivitas penambangan batubara yang dilakukannya di Kenagarian Tambang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan.
Baca Juga: Hakim PN Marisa Cek Excavator hingga Sungai dalam Perkara Tambang Ilegal
Oleh sebab itu, dalam rangka mengatasi dampak terhadap lingkungan hidup dan memulihkan fungsi lingkungan hidup, Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan kewajiban seperti 2. Melakukan normalisasi dan perbaikan gorong-gorong pada tanggul /sempadan Anak Sungai Salido Lubuk Agung paling lambat sampai saat kesepakatan ini ditandatangani dan 3. Membuat kolam endapan di hulu Anak Sungai Salido Lubuk Agung sebanyak 4 kolam sebagai filter (penjernihan) terhadap air sungai yang keruh akibat aktivitas penambangan.
Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut, PN Painan dalam putusannya 1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut. Ucap Majelis hakim yang dipimpin oleh Al Fadjri selaku hakim ketua didampingi oleh Vivi Hariani Damanik dan Albima Sakti masing-masing sebagai hakim anggota. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
