Tokyo Rules Sebagai Salah Satu Pedoman Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023

Setelah melewati lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun pembentukan penerapan KUHP lama, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut mengawali era baru hukum pidana kita di Indonesia.

Dalam KUHP 2023 saat ini memiliki perubahan yang mencolok dari KUHP yang lama, salah satunya adalah adanya ketentuan baru mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan yang sebelumnya tidak terdapat pada KUHP lama, salah satunya jenis Pidana Kerja Sosial yang mengamanatkan tindakan sebagai pedoman pelaksanaan alternatif pidana pemenjaraan, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam KUHP Baru, yang mana disebutkan pada Pasal 65 ayat 1 bahwa Pidana Pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.

Pidana Kerja Sosial merupakan salah satu dari beberapa alternatif pidana penjara dalam KUHP 2023 yang mana bertujuan untuk mengurangi kepadatan penjara overcrowding Rutan/Lapas di Indonesia. Pasal 85 KUHP 2023 sebagai dasar terhadap Pidana Kerja Sosial yang diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun sebagai syarat hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta).

Baca Juga: Cultural Shock Amidst The New Indonesia Criminal Code

Pidana Kerja Sosial KUHP 2023 dan mengamanatkan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan/Bapas), dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sosial dilakukan oleh jaksa.

Namun, tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi hukuman Pidana Kerja Sosial, di dalam KUHP Baru kriteria penjatuhan hukuman pidana kerja sosial diatur dalam Pasal 70 yaitu:

a.    terdakwa adalah Anak;

b.    terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;

c.     terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;

d.    kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;

e.    terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;

f.      terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;

g.    tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;

h.    korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;

i.      tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

j.      kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;

k.     pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya.

Dikutip dalam bukunya Shaila Tieken, dkk, Kesempatan Kedua dalam Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Puskapa, 2020),pada hlm 66-67, sebelumnya Pidana kerja sosial atau berupa tindakan pelayanan masyarakat telah dimuat dalam dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dikenal UU SPPA.

Sebelum diterapkan Pidana Kerja Sosial yang ada saat ini, Tokyo Rules  (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures) menjadi salah satu standar atau tonggak ataupun pedoman yang menjadi acuan negara-negara dalam menerapkan jenis pidana yang bersifat non-pemenjaraan diterbitkan tahun 1990 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990 tentang Standard Minimum Rules for the Non-custodial Measures yang menekankan bahwa sanksi pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Salah satu poin penting penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan adalah fleksibilitas dan kapasitasnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan orang yang melakukan tindak pidana.

Kemudian Tokyo Rules memberikan prinsip-prinsp dasar utama untuk mendorong penggunaan tindakan non-penahanan, serta perlindungan minimum bagi orang-orang yang tunduk pada alternatif selain pemenjaraan, namun aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masing-masing negara, serta maksud dan tujuan dari sistem peradilan pidananya.

Dan sebelum ditetapkannya Tokyo Rules, sebagai bahan perbandingan dahulunya praktik-praktik alternatif pemidanaan non-pemenjaraan telah banyak diterapkan di berbagai belahan dunia. Secara historis konsep Pidana Kerja Sosial diterapkan pertama kalinya di Belanda pada 1971 ketika tiga orang pandai besi melakukan tindak pidana kekerasan, diperintahkan oleh pengadilan untuk melakukan kerja tanpa bayaran untuk kepentingan umum sebagai pengganti hukuman penjara.

Pada 1979 sebuah komite di Belanda yang menangani alternatif pemidanaan melakukan uji coba terhadap Pidana Kerja Sosial ini agar pelaksanaanya mempunyai dasar yang lebih sistematis. Pada 1980-an, didirikan berbagai organisasi sosial untuk mengoperasikan dan mengawasi pelaksanaan Pidana Kerja Sosial. Hal inilah yang melatarbelakangi awal dari transformasi Probation Service di Belanda dari lembaga pekerjaan sosial menjadi organisasi lapangan dibawah Ministry of Justice.

Sehingga selain KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht (WvS) atau (WvSr) Instrumen panduan internasional dan regional seperti Tokyo Rules dan European Probation Rules sedikit banyaknya telah memberikan panduan untuk pengembangan legislasi di indonesia untuk memperkenalkan alternatif pidana non-pemenjaraan atau Pidana Kerja Sosial di dalam Sistem Peradilan yang termuat dalam KUHP 2023.

Selain itu, Tokyo Rules telah banyak digunakan beragam wilayah di dunia, pada tahapan- tahapan sistem peradilan pidana. Dan di antaranya adalah New Zealand, Jerman, Costa Rica, Inggris & Wales, Malawi, Ghana, El Savador, Uruguay, Kazakhstan, Nigeria. Penerapan Tokyo Rules bervariasi di seluruh dunia dan memberikan kontribusui untuk menerapkan alternatif positif untuk sanksi pidana penjara menjadi pidana kerja sosial.(          ees, mma, ldr)

Referensi :

-          Asiyah  Jamilah  and  Hari Sutra  Disemadi,  “Pidana  Kerja Sosial:  Kebijakan  Penanggulangan Overcrowding Penjara,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (April 18, 2020): 26, https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726

-          Erasmus A.T. Napitupulu, et.al, 2019, Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, Jakarta: ICJR, hlm. 76-86;

-          Jurnal Podcast Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Khatolik Parahyangan “Alternatif Sanksi Pidana Penjara: Pidana Kerja Sosial dan Kaitannya dengan Tokyo Rules, di publis pada December 01, 2021;

-          Ulfah, Maria. 2021. “Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang.” Jurnal Magister Hukum Udayana

-          Shaila Tieken, dkk, Kesempatan Kedua dalam Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Puskapa, 2020), hlm 66-67.

Baca Juga: Mengenal Pengadilan Sumir dan Sistem Chotei dalam Peradilan Jepang

-          Wahyuni, Sri. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Law reform 3, no. 2 (2008): 1–27. https://ejournal.undip.ac.id /index.php /lawreform/article/view/729.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI