Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung meminta seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia memastikan hakim serta tenaga teknis peradilan umum yang telah menerima layanan kepegawaian mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Permintaan tersebut tertuang dalam surat Ditjen Badilum Nomor 2721/DJU/KP1/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026 tentang Survei Layanan SDM.
Survei ini dilakukan untuk mengukur Indeks Layanan SDM pada Ditjen Badilum.
Baca Juga: MA Gelar Survei Survei Kepuasan Layanan Fasilitas dan Sarana Pengadilan
Pengisian survei dilakukan melalui laman https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/. Layanan yang menjadi objek survei meliputi promosi dan mutasi hakim, kenaikan pangkat, izin ke luar negeri, pensiun, serta fit and proper test hakim.
Selain itu, survei mencakup layanan promosi dan mutasi kepaniteraan, kenaikan pangkat kepaniteraan, izin ke luar negeri bagi kepaniteraan, usulan jurusita pengganti, fit and proper test kepaniteraan, bimbingan teknis Ganis, izin belajar hakim dan tenaga teknis kepaniteraan, serta Ruang Tamu Virtual (RTV).
Baca Juga: Badilum Minta Seluruh Satker Isi Survey SKM, Catat Batas Waktunya!
Melalui survei tersebut, Ditjen Badilum menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya manusia di lingkungan peradilan umum. Upaya ini juga menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ditjen Badilum turut menegaskan komitmennya menjaga integritas, memberikan pelayanan terbaik, serta menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
