Jakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Hukum, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, bersiap menggelar Seminar Nasional bertajuk "Darurat Regulasi Jabatan Hakim: Pengesahan RUU Jabatan Hakim sebagai Agenda Strategis Reformasi Hukum Pemerintahan Presiden Prabowo"
Baca Juga: BRIN Tawarkan Badilum Kerjasama Beasiswa Program Degree By Research S2/S3
Seminar ini dirancang untuk membedah urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang dinilai krusial dalam memperkuat pilar kekuasaan kehakiman dan kepastian status profesi hakim di Indonesia
Sejumlah pakar hukum tata negara, akademisi, praktisi peradilan, hingga wakil rakyat dihadirkan sebagai narasumber utama untuk mengupas isu dari berbagai sudut pandang strategis
Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. membawakan materi mengenai Darurat Regulasi Jabatan Hakim: Perspektif Konstitusi dan Negara Hukum
. Dr. Ismail Rumadan, M.H. mengulas topik Asta Cita dan Reformasi Kekuasaan Kehakiman: Dari Welfare Reform Menuju Institutional Reform
. Dr. Marsudin Nainggolan (Ketua Pengadilan Tinggi Jambi) menyoroti sisi praktis melalui materi RUU Jabatan Hakim: Desain Ideal Kedudukan, Rekrutmen, Karier, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hakim
. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. membahas dialektika Independensi versus Akuntabilitas: Membangun Sistem Pengawasan Hakim yang Konstitusional
. Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H. (Anggota Komisi III DPR RI) memaparkan materi penutup bertajuk Dari Prolegnas Menuju Pengesahan: Menagih Komitmen Politik Legislasi RUU Jabatan Hakim
.
Selain diselenggarakan secara luring, kegiatan ini dapat diakses oleh publik secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings dengan tautan ([https://s.brin.go.id/l/557keNpFD8] Passcode: 79520) serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pusat Riset Hukum BRIN
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
