Jakarta-Kepala Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) melarang seluruh aparatur MA menggelar bimbingan belajar (bimbel) seleksi calon hakim (cakim) dan calon pengawai negeri sipil (CPNS) MA. Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 5 tahun 2026 tertanggal 11 November 2026.
“Sehubungan dengan dimulainya tahapan seleksi Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta memperhatikan maraknya penyediaan layanan bimbingan belajar persiapan seleksi yang mencantumkan nama instansi, jabatan, maupun atribut Mahkamah Agung dalam berbagai media promosi, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan larangan bagi seluruh Aparatur Mahkamah Agung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut…”, tegas Kepala Bawas dalam surat edarannya.
Ketentuan dalam nilai dasar dan kode etik ASN pada UU ASN, pengaturan konflik kepentingan dalam UU Administrasi Pemerintahan, Disiplin PNS dan larangan benturan kepentingan dalam PP Disiplin PNS, kode etik dan pedoman perilaku hakim dan keputusan sekretaris MA tentang aturan perilaku MA menjadi pedoman bagi Bawas MA untuk menerbitkan larangan tersebut. Selain itu Bawas juga mengingat dan memperhatikan bahwa konflik kepentingan merupakan akar praktik KKN.
Baca Juga: Revolusi Akal-Integritas, 1.456 Calon Hakim Indonesia Ikuti Ujian Akhir
Dalam surat edarannya Kepala Bawas menyampaikan bahwa guna menjaga akuntabilitas dan profesionalisme, menjamin pelaksanaan prinsip yang kompetitif dan adil dalam seleksi Calon Hakim dan CPNS, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka MA tegas melarang hal-hal sebagai berikut;
1. Menjadi pemilik, pendiri, pengelola, penasihat, konsultan, dan/atau pengajar pada lembaga, badan usaha, maupun penyelenggara bimbingan belajar/kursus persiapan seleksi Calon Hakim dan CPNS;
2. Memanfaatkan dan mencantumkan nama instansi (Mahkamah Agung/Badan Peradilan di bawahnya), jabatan, seragam, logo, sertifikat, maupun atribut kedinasan lainnya dalam media promosi, brosur, atau materi pemasaran bimbingan belajar;
3. Membocorkan informasi internal, data, kisi-kisi, dan modul yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum yang berkaitan dengan proses dan materi seleksi Calon Hakim dan CPNS;
4. Melakukan aktivitas perantara (calo) atau memberikan jaminan kelulusan yang dapat menimbulkan kesan adanya pemberian keuntungan (undue advantage) karena posisi dan jabatannya di Mahkamah Agung.
Kepala Bawas juga menghimbau seluruh aparatur MA untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berkaitan dengan kedudukan dan jabatannya.
Baca Juga: Selamat! CPNS MA Resmi Bertugas Mulai 1 Juni 2025 di Seluruh Indonesia
“Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini akan diproses dan dijatuhi sanksi/hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, tegas Kepala Bawas.
Demikian disampaikan dalam surat edaran tersebut agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
