JAKARTA – Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) membuka kesempatan kepada aparatur peradilan dan masyarakat untuk memberikan masukan serta pendapat terhadap calon hakim yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Tahun 2026 yang berasal dari PNS Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Melalui surat Nomor 9433/BP/KP1.1.2/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, Bawas MA mengajak publik berpartisipasi dalam mengawal proses seleksi dengan menyampaikan catatan maupun rekam jejak negatif calon hakim.
Terdapat tiga aspek utama yang menjadi parameter penilaian dalam uji publik tersebut, yakni kejujuran, profesionalisme, dan kesusilaan.
Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan
Aspek kejujuran meliputi perilaku antisuap, antigratifikasi, tidak melakukan pungutan liar, penyalahgunaan keuangan negara maupun keuangan perkara, serta kejujuran dalam pelaporan harta kekayaan.
Baca Juga: Menjaga Efektivitas Penilaian Kinerja, Hindari 4 Bias Ini
Sementara itu, aspek profesionalisme mencakup kepatuhan terhadap etika jabatan, tidak berinteraksi dengan pihak beperkara secara tidak semestinya, disiplin kerja, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga netralitas politik dan hubungan kerja. Adapun aspek kesusilaan mencakup kepatuhan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, tidak melakukan perjudian maupun penyalahgunaan narkoba, bertanggung jawab dalam kewajiban utang piutang, serta tidak memamerkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan (flexing).
Masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran perilaku atau rekam jejak negatif calon hakim dapat menyampaikan pendapat melalui laman **https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji_publik** paling lambat 23 November 2026. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
