Jakarta - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung kembali memanggil peserta tambahan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Perkara Bidang Pertanahan Wilayah Indonesia Tengah.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat Ditjen Badilum Nomor 2970/DJU/DL1.10/XI/2026 tanggal 16 November 2026. Berdasarkan lampiran surat, terdapat 215 hakim dari berbagai pengadilan negeri yang ditetapkan sebagai peserta tambahan yang sebagian besar berasal dari pulau jawa dan kalimantan.
Dari surat resmi yang diterima Dandapala menyebut, bimtek akan diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan memanfaatkan aplikasi Badilum Learning Center (BLC). Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan sekaligus pengarahan pada Senin (23/11/2026), pukul 08.30 WIB hingga selesai, yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
Baca Juga: Putusan MK: Larangan Pertanyaan Menjerat Tak Berlaku bagi Ahli
Selanjutnya, peserta mengikuti pembelajaran mandiri melalui metode blended learning pada 23 hingga 24 November 2026. Dalam tahapan ini, peserta diminta menyelesaikan seluruh materi dan tahapan pembelajaran yang tersedia dalam aplikasi pada setiap sesi.
Kegiatan utama Bimtek dijadwalkan berlangsung pada Kamis hingga Jumat 26–27 November 2026. Pada hari pertama, peserta akan mengikuti pembelajaran dari Hakim Agung Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Agus Subroto, dengan tema “Pemahaman Template Putusan Perdata dalam Menyusun Putusan Perdata yang Berkualitas dan Upaya Hukum Perdata”.
Materi berikutnya yang akan disajikan kepada peserta bimtek yakni “Permasalahan Sengketa Bidang Pertanahan dan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan pada Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Bidang Pertanahan”. Materi tersebut akan disampaikan oleh Dr. Zahrul Rabain, Purnabakti Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Sementara itu, pada Jumat (27/11/2026), peserta akan memperoleh materi dari pejabat atau tenaga ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan uji komprehensif melalui aplikasi BLC dan ditutup pada pukul 17.00 WIB.
Baca Juga: BLC: Platform Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Teknis Badilum
Melalui surat yang sama, Ditjen Badilum juga menegaskan pihaknya selalu berkomitmen untuk terus menjaga integritas, memberikan pelayanan terbaik, serta menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan.
“Dalam rangka mewujudkan zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik serta menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan," sebagaimana bunyi penutup surat. (al)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI