Pontianak-Kalimantan Barat. Penanganan penyalahguna narkotika tidak selalu harus berorientasi pada pemidanaan. Bagi mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, pendekatan rehabilitasi perlu menjadi bagian dari mekanisme penanganan perkara. Untuk mendukung pendekatan tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak turut memperkuat sinergi lintas lembaga melalui Kegiatan Konsolidasi Stakeholder Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak, Rabu (11/11/2026).
Konsolidasi TAT yang berlangsung di VVIP Room Elaia Coffee & Eatery, Jalan MT Haryono Nomor 1 AB, Pontianak, mulai pukul 08.00 WIB tersebut mempertemukan unsur BNN, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi pemerintah daerah. Hadir dalam konsolidasi tersebut perwakilan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat, Satresnarkoba Polresta Pontianak, Kejaksaan Negeri Pontianak, PN Pontianak, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, serta Dinas Sosial Kota Pontianak.
Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan pelaksanaan tugas masing-masing instansi dalam Tim Asesmen Terpadu. Peran lintas lembaga diperlukan agar penanganan penyalahguna narkotika dapat mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kualifikasi hukum, kondisi medis, hingga keadaan psikososial yang bersangkutan.
Baca Juga: Memahami Esensi Pidana Narkotika Dalam Kacamata Teleologis
Melalui konsolidasi TAT, penanganan penyalahguna narkotika di wilayah Pontianak tidak hanya dilihat dari perspektif tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kemungkinan kebutuhan rehabilitasi. Hasil asesmen menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pendekatan penanganan terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum, sesuai kualifikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi PN Pontianak, keterlibatan dalam koordinasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi mengadili secara profesional dan berdasarkan hukum. Pengadilan tetap harus memastikan setiap perkara diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mempertimbangkan hasil asesmen terpadu sepanjang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Perbedaan antara pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, dan pelaku peredaran gelap narkotika menjadi aspek penting dalam menentukan arah penanganan. Ketiganya tidak dapat diperlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan fakta perkara dan kualifikasi hukumnya. Karena itu, koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga profesional diperlukan untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif.
Baca Juga: PN Pontianak Perkuat P4GN, Dukung Pemberdayaan Mantan Pengguna Narkoba
Landasan kebijakan penanganan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Partisipasi PN Pontianak dalam konsolidasi TAT juga memiliki kesinambungan dengan keterlibatan sebelumnya dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dua kegiatan tersebut memperlihatkan keterlibatan pengadilan dalam mata rantai penanganan persoalan narkotika, baik melalui dukungan terhadap mekanisme asesmen dan rehabilitasi maupun pemberdayaan setelah menjalani rehabilitasi. Sinergi BNN, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan penyalahguna narkotika tetap berada dalam koridor hukum sekaligus memperhatikan aspek pemulihan. (zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
