Jakarta – Aktivitas menyampaikan kritik terhadap proses penegakan hukum melalui media sosial tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perintangan proses hukum (obstruction of justice). Hal tersebut ditegaskan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 9099 K/Pid.Sus/2026 yang menolak permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas Terdakwa M. Adhiya Muzakki.
Perkara ini bermula dari dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana merintangi proses hukum dalam perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp600 juta.
Namun, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Maret 2026 menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi.
Baca Juga: Saat Kritik Berubah Jadi Intimidasi, Memahami Batas Kebebasan Berekspresi di Pengadilan
Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum judex facti telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Salah satu pertimbangan mendasar yang dikemukakan adalah bahwa aktivitas Terdakwa di media sosial merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang menempati posisi penting dalam menjaga negara demokratis, mendorong akuntabilitas kekuasaan, serta mewujudkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Jaminan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, serta menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi juga memperoleh pengakuan dalam instrumen hukum internasional, antara lain Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Hal menarik lainnya dalam pertimbangan Mahkamah Agung adalah mengenai adanya sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari saksi Marcella Santoso melalui stafnya berkaitan dengan aktivitas Terdakwa di media sosial. Menurut Mahkamah Agung, fakta tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai niat jahat yang melatarbelakangi tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Aktivitas tersebut lebih berkaitan dengan persoalan etika demokrasi.
Mahkamah Agung juga menilai bahwa kegiatan yang digagas maupun dilakukan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan secara objektif tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang bertujuan mengganggu atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, ataupun memengaruhi pertimbangan hukum Hakim agar membebaskan suatu perkara.
Pertimbangan tersebut semakin diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 tanggal 2 Maret 2026. Dalam putusan tersebut, frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam unsur Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, unsur perbuatan dalam ketentuan tersebut tidak lagi mencakup rumusan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung, melainkan harus merujuk pada perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun saksi dalam perkara korupsi.
Baca Juga: PN Jakpus Vonis Bebas Eks Direktur JAKTV di Kasus Obstruction of Justice, Ini Pertimbangannya!
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara objektif Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 21 tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan judex facti yang membebaskan Terdakwa dinilai telah tepat.
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut,” ucap Majelis Hakim yang diketuai Dr. Jupriyadi, dengan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi H. Arizon Mega Jaya dan Hakim Agung Ainal Mardhiah, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu (12/8). (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
