Minahasa Utara, Sulut-Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi, Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan dan pengamatan (wasmat) terhadap pelaksanaan putusan khususnya putusan pidana pengawasan di gedung PN Airmadidi, Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara, Rap-Rap, Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Senin (16/11).
“Forum ini dihadiri oleh hakim wasmat PN Airmadidi, yaitu Bangkit Kushartinah dan Joshua J.E. Sumanti, perwakilan jaksa pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan perwakilan pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Manado serta 10 orang terpidana yang sedang menjalani pidana pengawasan.”, terang humas PN Airmadidi kepada Dandapala.
Kegiatan tersebut adalah wasmat ketiga yang dilaksanakan oleh hakim wasmat PN Airmadidi. Berbeda dengan dua kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kegiatan kali ini dilaksanakan di PN Airmadidi dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan putusan selain penjara untuk mengidentifikasi kendala dan membahas langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Baca Juga: Revisi RUU KUHAP di Ruang Bedah Moral: Keadilan atau Prosedural?
Selama ini, Wasmat lebih dikenal melalui kunjungan ke lapas, wawancara dengan narapidana, dan dialog dengan petugas pemasyarakatan. Namun pelaksanaan pidana pengawasan selain penjara memerlukan cara pengawasan yang berbeda.
“Pada pidana pengawasan misalnya, hakim perlu mengetahui bagaimana terpidana menjalani syarat yang ditetapkan dalam putusan, bagaimana jaksa dan pembimbing kemasyarakatan menjalankan perannya, serta kendala apa saja yang muncul. PN Airmadidi memilih forum bersama agar keterangan dari masing-masing pihak dapat dibahas dalam satu pertemuan.”, imbuh humas PN Airmadidi.
Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa setelah putusan pidana yang memuat pidana pengawasan berkekuatan hukum tetap, jaksa akan membuat berita acara pelaksanaan eksekusi kemudian berkoordinasi dengan Bapas untuk serah terima pengawasan.
Selanjutnya, pembimbing kemasyarakatan akan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap terpidana yang dilaporkan secara berkala kepada jaksa hingga masa pengawasan berakhir. Apabila proses selesai maka jaksa akan melaporkan kepada pengadilan bahwa seluruh pidana telah dijalankan.
“Forum ini penting karena memberi ruang bagi jaksa untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pidana pengawasan dan membahas langkah penyelesaian bersama atas kendala pelaksanaan agar putusan tetap dijalankan sesuai amar.”, tutur kepala seksi tindak pidana umum (Kasipidum) Kejaksaan Minahasa Utara, Natalia Katimpali yang hadir dalam kesempatan itu.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bapas, Pradana Dymala menyampaikan apresiasi kepada PN Airmadidi atas penerapan pidana pengawasan. Menurutnya, jumlah penjatuhan pidana pengawasan di PN Airmadidi merupakan yang terbanyak di Sulawesi Utara.
Baca Juga: Innalilahi, Panitera PN Airmadidi Suardi Adam Wafat Di Tengah Tugas Negara
Bagi PN Airmadidi, forum ini menjadi langkah awal untuk menerapkan ketentuan wasmat dalam KUHAP baru terhadap pelaksanaan putusan selain penjara.
“Kunjungan ke Lapas dan LPKA tetap menjadi bagian dari wasmat untuk melihat langsung proses pembinaan di dalam Lembaga, namun terhadap jenis pidana lainnya seperti pidana pengawasan, dialog dengan jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan terpidana membantu hakim wasmat mengetahui sejauh mana amar putusan telah dijalankan dan membahas langkah yang dapat diambil pada kendala yang dihadapi, agar tujuan pemidanaan tersebut terpenuhi.”, tutup humas PN Airmadidi. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI