Muara Enim, Sumsel - Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Mgs
Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. menjatuhkan vonis kepada Anak Pelaku dalam tindak
pidana kasus pemerkosaan yakni tindakan berupa perawatan di Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan selama 1
(satu) tahun dan perbaikan akibat tindak pidana berupa pembayaran uang sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilaksanakan oleh orang
tua Anak Pelaku (11/11/2026).
Menjadi hal baru di PN Muara Enim
adalah dalam putusan juga memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk
menginstruksikan UPTD PPA wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
memfasilitasi Anak Korban memperoleh hak pemulihan berupa rehabilitasi medis secara
komprehensif (holistik) bagi korban kasus tindak pidana perkosaan.
Hal baru tersebut menjadi menarik
karena Hakim dalam putusannya tidak hanya fokus menjatuhkan putusan terhadap
Anak Pelaku dengan mengikuti ketentuan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang
SPPA, akan tetapi Hakim turut pula mempertimbangkan kondisi Anak Korban.
Baca Juga: Sebarkan Komitmen Integritas, PN Muara Enim Gelar Kampanye Publik Dengan Radio
Pasalnya, selama proses
persidangan terungkap fakta bahwa Anak Korban beserta keluarga mengalami
kerugian yang menyebabkan terguncangnya kondisi fisik maupun psikologis akibat
peristiwa pemerkosaan tersebut yang menyebabkan Anak Korban kehilangan
keperawanan. Sedangkan keperawanan itu,
berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia sangat bernilai
sakral dan suci serta memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam pertimbangannya, Hakim
menyatakan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum in casu perempuan
yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya kurang
mendapat perhatian di dalam proses penegakan hukum karena berbagai faktor, baik
secara teknis maupun non teknis, sehingga hak-hak yang telah diberikan oleh
negara kepada korban tersebut di beberapa peristiwa tidak terlaksana.
Menghadapi permasalahan tersebut,
negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum (Judicial protection)
bagi warganya terkhusus di dalam perkara ini bagi perempuan yang menjadi korban
dari tindak pidana kekerasan seksual yakni dalam bentuk rehabilitasi medis
maupun rehabilitasi sosial.
Ketentutan tersebut sebagaimana
di atur di dalam ketentuan Pasal 89 dan
Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat 2 Undang-Undang
SPPA juncto BAB V Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang TPKS, khususnya
mengenai pemulihan hak korban tersebut dapat diberikan sebelum dan selama
proses peradilan maupun setelah proses peradilan.
Kasus ini bermula pada hari Minggu tanggal 05 April
2026 pukul 10.30 WIB saat Anak Pelaku sedang
bermain ke rumah Anak korban. Anak Pelaku yang masih belum genap berusia 14
(empat belas) tahun melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada Anak korban yang
tidak lain adalah teman dekatnya. Lokasi kejadian di rumah Anak Korban dan terjadi
pada siang hari.
Modus operandi Anak Pelaku yakni
meminta tolong kepada Anak Korban untuk mencharger handphone milik Anak Pelaku,
dan pada saat Anak Korban menuju kamarnya untuk mencharge, Anak Pelaku langsung
melancarkan Aksi pemerkosaan kepada Anak Korban.
Kejadian tersebut diketahui oleh
pihak Keluarga Anak Korban yakni orang tua serta saudarinya ketika orang tuanya
pulang ke rumah dan melihat kondisi Anak Pelaku dan Anak Korban berduaan saja
di dalam rumah milik mereka serta melihat kondisi kamar Anak Korban dalam keadaan
berantakan. Keluarga menaruh curiga atas apa yang terjadi terhadap Anak Pelaku
dan Anak Korban. Anak Korban diajak oleh pihak keluarga untuk memeriksa
keadaannya ke bidan dan terungkaplah peristiwa pemerkosaan tersebut. Tidak
hanya Anak Korban yang terpukul atas kejadian tersebut, akan tetapi juga dengan
pihak keluarganya.
Atas putusan Hakim tersebut, baik
Anak Pelaku yang di dampingi oleh ibu kandungnya serta Anak Korban beserta keluarganya
menerima putusan yang telah dijatuhkan. Tangis haru mewarnai ruang sidang
sidang itu lantaran isak tangis dari keluarga Anak Korban setelah mendegar
putusan tersebut.
Sebelum persidangan ditutup, setelah
Anak Pelaku menyatakan menerima putusan tersebut, keluarga Anak Korban juga
menyampaikan beberapa patah kata kepada Hakim kalau mereka tidak menyangka
bahwa negara telah benar-benar hadir memberikan perlindungan bagi Anaknya yang
menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. Keluarga korban juga berharap
putusan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh instansi yang diperintahkan
hakim untuk itu, agar hak-hak anak yang menjadi korban dari tindak pidana
kekerasan seksual yakni pemerkosaan, dapat diberikan penanganan terbaik berupa rehabilitasi
secara komprehensif, tidak hanya secara psikikis, tapi juga secara fisik.
Baca Juga: Meski Sempat Ricuh, PN Muara Enim Eksekusi Perkara Tunggu Tubang di Semendo
Atas putusan tersebut, Penuntut
Umum pun menerima dan siap melaksanakan putusan hakim tersebut, sehingga
terhadap perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku. (rw/zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI