Cari Berita

Tak Hanya Hukum Pelaku, PN Muara Enim Perintahkan Pemulihan Medis Anak Korban Pemerkosaan

Humas PN Muara Enim - Dandapala Contributor
2026-11-17 10:15:04
Dok. PN Muara Enim

Muara Enim, Sumsel - Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. menjatuhkan vonis kepada Anak Pelaku dalam tindak pidana kasus pemerkosaan yakni tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)  kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun dan perbaikan akibat tindak pidana berupa pembayaran uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilaksanakan oleh orang tua Anak Pelaku (11/11/2026).

Menjadi hal baru di PN Muara Enim adalah dalam putusan juga memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menginstruksikan UPTD PPA wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memfasilitasi Anak Korban memperoleh hak pemulihan berupa rehabilitasi medis secara komprehensif (holistik) bagi korban kasus tindak pidana perkosaan.

Hal baru tersebut menjadi menarik karena Hakim dalam putusannya tidak hanya fokus menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku dengan mengikuti ketentuan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang SPPA, akan tetapi Hakim turut pula mempertimbangkan kondisi Anak Korban.

Baca Juga: Sebarkan Komitmen Integritas, PN Muara Enim Gelar Kampanye Publik Dengan Radio

Pasalnya, selama proses persidangan terungkap fakta bahwa Anak Korban beserta keluarga mengalami kerugian yang menyebabkan terguncangnya kondisi fisik maupun psikologis akibat peristiwa pemerkosaan tersebut yang menyebabkan Anak Korban kehilangan keperawanan.  Sedangkan keperawanan itu, berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia sangat bernilai sakral dan suci serta memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum in casu perempuan yang menjadi korban atas tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya kurang mendapat perhatian di dalam proses penegakan hukum karena berbagai faktor, baik secara teknis maupun non teknis, sehingga hak-hak yang telah diberikan oleh negara kepada korban tersebut di beberapa peristiwa tidak terlaksana.

Menghadapi permasalahan tersebut, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum (Judicial protection) bagi warganya terkhusus di dalam perkara ini bagi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yakni dalam bentuk rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Ketentutan tersebut sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 89  dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat 2 Undang-Undang SPPA juncto BAB V Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang TPKS, khususnya mengenai pemulihan hak korban tersebut dapat diberikan sebelum dan selama proses peradilan maupun setelah proses peradilan.

Kasus ini bermula pada hari Minggu tanggal 05 April 2026  pukul 10.30 WIB saat Anak Pelaku sedang bermain ke rumah Anak korban. Anak Pelaku yang masih belum genap berusia 14 (empat belas) tahun melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada Anak korban yang tidak lain adalah teman dekatnya. Lokasi kejadian di rumah Anak Korban dan terjadi pada siang hari.  

Modus operandi Anak Pelaku yakni meminta tolong kepada Anak Korban untuk mencharger handphone milik Anak Pelaku, dan pada saat Anak Korban menuju kamarnya untuk mencharge, Anak Pelaku langsung melancarkan Aksi pemerkosaan kepada Anak Korban.

Kejadian tersebut diketahui oleh pihak Keluarga Anak Korban yakni orang tua serta saudarinya ketika orang tuanya pulang ke rumah dan melihat kondisi Anak Pelaku dan Anak Korban berduaan saja di dalam rumah milik mereka serta melihat kondisi kamar Anak Korban dalam keadaan berantakan. Keluarga menaruh curiga atas apa yang terjadi terhadap Anak Pelaku dan Anak Korban. Anak Korban diajak oleh pihak keluarga untuk memeriksa keadaannya ke bidan dan terungkaplah peristiwa pemerkosaan tersebut. Tidak hanya Anak Korban yang terpukul atas kejadian tersebut, akan tetapi juga dengan pihak keluarganya.

Atas putusan Hakim tersebut, baik Anak Pelaku yang di dampingi oleh ibu kandungnya serta Anak Korban beserta keluarganya menerima putusan yang telah dijatuhkan. Tangis haru mewarnai ruang sidang sidang itu lantaran isak tangis dari keluarga Anak Korban setelah mendegar putusan tersebut.

Sebelum persidangan ditutup, setelah Anak Pelaku menyatakan menerima putusan tersebut, keluarga Anak Korban juga menyampaikan beberapa patah kata kepada Hakim kalau mereka tidak menyangka bahwa negara telah benar-benar hadir memberikan perlindungan bagi Anaknya yang menjadi korban dari tindak pidana pemerkosaan. Keluarga korban juga berharap putusan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh instansi yang diperintahkan hakim untuk itu, agar hak-hak anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yakni pemerkosaan, dapat diberikan penanganan terbaik berupa rehabilitasi secara komprehensif, tidak hanya secara psikikis, tapi juga secara fisik.

Baca Juga: Meski Sempat Ricuh, PN Muara Enim Eksekusi Perkara Tunggu Tubang di Semendo

Atas putusan tersebut, Penuntut Umum pun menerima dan siap melaksanakan putusan hakim tersebut, sehingga terhadap perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (rw/zm/wi)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…