Jakarta – Kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menawarkan kemudahan bagi aparatur peradilan dalam mengelola informasi dan menyelesaikan pekerjaan administratif. Namun, penggunaan teknologi tersebut tidak boleh menghilangkan peran utama hakim sebagai pengambil keputusan yang bertumpu pada penalaran hukum, independensi, dan nurani.
Pesan tersebut disampaikan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si., saat memberikan materi dalam Pelatihan Kecerdasan Artifisial bagi Hakim di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Gelombang 3, Rabu (11/11/2026).
Dalam materi berjudul “Kapasitas Hakim dalam Menghadapi Manipulasi Bukti dan Bias Algoritma”, Sulistyo mengingatkan bahwa keluaran AI yang terlihat objektif belum tentu netral. Sistem AI bekerja berdasarkan data, metode, dan parameter tertentu sehingga hasilnya dapat mengandung berbagai bentuk bias.
Baca Juga: Praperadilan Ni Luh Panca Tresnawati Ditolak, Kasus Skimming EDC Dilanjutkan
Ia menguraikan sejumlah potensi bias, antara lain data bias akibat data pelatihan yang tidak mewakili populasi, selection bias karena data hanya berasal dari wilayah atau kelompok tertentu, serta historical bias ketika sistem mereproduksi ketimpangan yang sudah tercermin dalam data masa lalu.
Selain itu, terdapat pula automation bias, yakni kecenderungan manusia menerima keluaran mesin secara berlebihan karena dianggap lebih akurat dan objektif. Sebagai contoh, angka kemiripan wajah sebesar 97,3 persen dapat terdengar sangat meyakinkan, padahal hasil tersebut tetap bergantung pada ambang penilaian, basis data, dan kualitas gambar yang digunakan.
Untuk menghindari ketergantungan tersebut, Sulistyo memberikan sejumlah pegangan bagi hakim. Hakim perlu membentuk penilaian awal secara mandiri, meminta penjelasan mengenai tingkat kesalahan atau error rate sistem, mencari bukti independen, serta menuangkan alasan secara jelas ketika menerima maupun menolak keluaran AI.
Ia juga memperkenalkan model pengujian TAJAM sebagai pedoman untuk menilai keluaran AI. Model tersebut mencakup lima aspek, yaitu Telusuri asal-usul, Amati keutuhan, Jelaskan cara kerja, Akurasi dan galat, serta Manusia dan mekanisme uji.
Melalui model tersebut, hakim perlu mengetahui siapa yang menjalankan sistem, data apa yang digunakan, apakah hasilnya dapat diverifikasi, bagaimana cara kerja sistem dijelaskan kepada para pihak, serta apakah akurasinya telah divalidasi untuk konteks perkara yang sedang diperiksa. Selain itu, harus tersedia ahli yang dapat diperiksa dan memberikan ruang bagi para pihak untuk membantah hasil analisis tersebut.
Sulistyo turut menekankan bahwa standar pengujian harus proporsional dengan tingkat pengaruh suatu bukti terhadap putusan. Semakin menentukan suatu keluaran AI bagi hasil akhir perkara, semakin tinggi pula standar pengujian yang harus diterapkan. Bahkan, kerahasiaan dagang penyedia teknologi tidak semestinya menjadi alasan untuk menutup akses pihak lawan terhadap pengujian. Apabila akses pengujian tidak dapat diberikan, bobot bukti tersebut perlu diturunkan.
Lebih lanjut, ia membagi penggunaan AI oleh hakim ke dalam tiga kategori. Pada kategori hijau, AI dapat dimanfaatkan untuk administrasi dan manajemen perkara, transkripsi persidangan dengan pemeriksaan ulang, penelusuran basis data resmi, serta perapian bahasa yang tidak menyentuh substansi.
Kategori kuning memerlukan kehati-hatian tinggi, seperti penggunaan AI untuk membuat ringkasan berkas, merangkum keterangan saksi, menyusun kronologi, dan membantu struktur draf. Dalam penggunaan tersebut, hakim tetap wajib membaca dan memeriksa sumber aslinya.
Sementara itu, kategori merah merupakan penggunaan yang tidak boleh dilakukan, yakni menyerahkan penentuan terbukti atau tidaknya suatu perkara, penilaian kredibilitas saksi, serta penentuan berat ringannya pidana atau besaran ganti rugi kepada AI. Hakim juga tidak diperkenankan mengunggah berkas perkara ke layanan AI publik.
Baca Juga: Sulistyo Ingatkan Hakim Waspadai Deepfake, Keaslian Bukti Digital Tak Bisa Hanya Dilihat
Paparan tersebut menjadi pengingat bahwa transformasi digital di lingkungan peradilan harus berjalan seiring dengan perlindungan independensi dan tanggung jawab yudisial. Teknologi dapat membantu mempercepat pekerjaan, tetapi tidak dapat menggantikan proses berpikir dan pertimbangan hukum seorang hakim.
Sebagaimana ditekankan Sulistyo, putusan merupakan tindakan yang lahir dari nalar dan nurani hakim. AI, sejauh apa pun perkembangannya, hanya dapat ditempatkan sebagai asisten yang setiap keluarannya wajib diverifikasi oleh manusia. (zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
