Jakarta. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Kelas IA Khusus, Moehammad Pandji Santoso, menegaskan bahwa bimbingan teknis bagi aparatur peradilan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas layanan hukum yang prima dan berkeadilan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pandji saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Layanan Prima, Integritas Pelayanan dan Layanan Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga outsourcing, di Ruang Sidang Utama Kusumah Atmadja, PN Jakarta Barat, Sabtu (29/8).
"Bimtek ini adalah upaya kita bersama untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur peradilan, supaya pelayanan hukum yang kita berikan benar-benar prima sekaligus berkeadilan," ujar Pandji di hadapan peserta.
Baca Juga: Bimtek PT Palembang, Dirbinganis Dorong Pimpinan Pengadilan Jadi Talent Developer
Menurutnya, penguatan kompetensi teknis menjadi fondasi utama dari seluruh rangkaian kegiatan ini. Ia berharap seluruh hakim, panitera, dan staf yang terlibat memiliki bekal pengetahuan yang memadai, mulai dari administrasi perkara, tata cara persidangan, hingga hukum acara yang terbaru.
"Kita ingin setiap petugas, siapa pun itu, benar-benar paham administrasi perkara, memahami tata cara persidangan, dan mengikuti perkembangan hukum acara terbaru. Itu bekal dasar yang tidak boleh ditawar," tegasnya.
Pandji turut menyoroti pentingnya layanan yang inklusif bagi kelompok rentan. Menurutnya, akses terhadap keadilan harus benar-benar terbuka bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan anak yang berhadapan dengan hukum.
"Jangan sampai ada masyarakat yang datang ke pengadilan justru merasa dipersulit karena keterbatasan yang mereka miliki. Petugas kita harus paham betul bagaimana melayani kelompok rentan dengan setara," ungkapnya.
Ia juga mendorong petugas PTSP untuk menerapkan pelayanan prima atau service excellent dalam setiap interaksi dengan masyarakat pencari keadilan.
"Petugas PTSP adalah wajah pertama pengadilan yang dilihat masyarakat. Kalau di titik itu saja masyarakat sudah merasa puas dan terbantu, kepercayaan publik terhadap peradilan kita akan ikut terangkat," katanya.
Lebih lanjut, Pandji menekankan bimtek ini juga menjadi sarana penyamaan persepsi hukum di antara aparatur, sekaligus mendorong percepatan penyelesaian perkara melalui optimalisasi sistem administrasi berbasis elektronik.
"Kita punya e-Court, e-Berpadu, dan Era Terang. Semua sistem itu percuma kalau persepsi dan pemahaman petugas di lapangan tidak seragam. Bimtek ini yang menyatukannya," jelasnya.
Kegiatan yang mengusung nilai BerAKHLAK dan semangat Bangga Melayani Bangsa ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya DR. Paisol, Eko Suharjono, Hadiarti Trimulyami, Arham Nawir, Endang Purwaningsih, Wasino, serta perwakilan dari BRI, dengan materi mulai dari standar pelayanan, persyaratan eksekusi, tata cara persidangan, hingga tata naskah dinas.
Di akhir sambutannya, Pandji berpesan agar seluruh peserta membawa semangat perubahan ini kembali ke unit kerja masing-masing.
"Ilmu yang didapat hari ini jangan berhenti di ruangan ini saja. Bawa pulang, praktikkan, dan jadikan standar kerja kita sehari-hari," pungkasnya.
Baca Juga: BLC: Platform Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Teknis Badilum
Kegiatan ini ditutup dengan sesi executive summary, penyerahan piagam penghargaan kepada peserta, serta foto bersama. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
