Cari Berita

Mahkamah Agung RI Paparkan Pengalaman Peradilan Lingkungan Indonesia di COP31

Dr. Syamsul Arief (Hakim Agung Kamar Perdata MA) - Dandapala Contributor
2026-11-20 17:15:33
Dok. Ist

Antalya, Türkiye – Mahkamah Agung RI ikut ambil bagian dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang digelar di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026. Di Indonesia Pavilion, tiga pimpinan MA memaparkan peran peradilan Indonesia dalam mewujudkan keadilan iklim.

Ketiganya adalah Ketua Kamar Pidana Dr. H. Prim Haryadi, Ketua Kamar Perdata Dr. Hamdi, serta Hakim Agung Kamar Pidana yang juga Kepala BSDK MA RI Dr. Syamsul Arief. Masing-masing menyoroti satu sisi: pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan, kapasitas dan independensi hakim, serta pemulihan ekosistem.

Penegakan Hukum Tak Berhenti di Pemidanaan

Baca Juga: Dari Ruang Pendidikan ke Ruang Sidang: Hakim, Keberanian, dan Keadilan Iklim

Prim Haryadi membawakan materi The Role of the Judiciary in Addressing Environmental Pollution and Damage to Achieve Climate Justice. Menurutnya, penegakan hukum lingkungan tidak cukup sampai penjatuhan pidana. Pertanggungjawaban, pencegahan, dan pemulihan juga harus hadir.

Ia mencontohkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Dampaknya merusak ekosistem dan kesehatan warga, sekaligus melepas cadangan karbon ke atmosfer. Meski begitu, ia menegaskan pengadilan bukan perumus kebijakan iklim dan hakim tidak mengambil alih kewenangan pemerintah. Ketika perkara lingkungan masuk, tugas hakim adalah memeriksa dan memutus pertanggungjawaban hukum sesuai fakta dan aturan yang berlaku.

Dua perkara ia angkat sebagai contoh. Perkara PT Kallista Alam terkait pembakaran lahan gambut di Rawa Tripa, Aceh, menunjukkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun perkara PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau, memadukan pemidanaan dengan kewajiban memperbaiki lahan yang rusak.

1.903 Hakim Bersertifikat Lingkungan

Syamsul Arief membawakan materi From Judicial Certification to Climate Justice. Ia memandang krisis iklim sebagai ujian bagi keberanian hakim, terutama saat perlindungan lingkungan berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Negara berkembang memang butuh investasi dan lapangan kerja, tetapi pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. Hakim, katanya, tidak menentang pembangunan, melainkan memastikan pembangunan tetap taat hukum.

Ia lalu memaparkan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang sejak 2012 hingga 2026 telah melatih 1.903 hakim dalam 23 angkatan. Materinya mencakup pembuktian ilmiah, prinsip kehati-hatian, pertanggungjawaban mutlak, hingga pemulihan ekologis. Hakim tidak harus menjadi ilmuwan, ujarnya, tetapi perlu memahami ilmu pengetahuan agar putusannya berkualitas.

Sejumlah putusan turut ia singgung, antara lain perkara PT Kallista Alam (sekitar Rp366 miliar), PT Merbau Pelalawan Lestari (sekitar Rp16,2 triliun), pencemaran udara Jakarta, perizinan lingkungan PLTU Tanjung Jati A, serta perlindungan pembela lingkungan melalui prinsip Anti-SLAPP. Namun, ia mengingatkan bahwa perkembangan putusan itu tidak bisa langsung dianggap hasil program sertifikasi. Pesannya singkat: "The Earth needs good judges."

Pemulihan Diawasi Lewat Perma 1/2023

Hamdi membawakan materi Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms. Baginya, keadilan lingkungan belum tuntas bila hanya berupa sanksi atau ganti rugi. Kerusakan harus benar-benar diperbaiki.

Ia menguraikan Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 55 tentang rencana pemulihan, Pasal 58 dan Pasal 59 tentang mekanisme pelaksanaan tertentu, serta Pasal 67 tentang pengawasan pelaksanaan pemulihan. Mekanisme ini dibutuhkan karena kompensasi uang tidak selalu mampu mengembalikan kondisi ekologis.

Baca Juga: Keadilan Lingkungan Belum Tuntas Saat Palu Diketuk

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup, Hamdi menyebut dari sekitar 30 gugatan lingkungan yang diajukan pemerintah, tiga perkara di Aceh dan Riau sudah memasuki tahap pelaksanaan pemulihan.

Keikutsertaan MA di COP31 juga membuka peluang kerja sama internasional. Syamsul Arief mendorong penguatan dukungan bagi pendidikan hakim lingkungan, mulai dari pendanaan, pengembangan kurikulum, pertukaran pengalaman, hingga studi komparatif praktik peradilan lingkungan antarnegara. (Bwp/zm/ldr) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…