Liputan Khusus COP31 Turkey — Antalya, Türkiye, 19 November 2026
Mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum cukup untuk mewujudkan keadilan lingkungan. Putusan yang menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, atau yang menghukumnya membayar ganti rugi, juga belum menjadi titik akhir. Perkara lingkungan hidup menyimpan kewajiban yang lebih mendasar: kerusakan yang sudah terjadi harus dipulihkan, dan fungsi ekologis yang terganggu harus diberi kesempatan untuk bekerja kembali.
Gagasan itulah yang saya sampaikan di forum 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye. Paparan saya berjudul Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms. Di sana saya menceritakan pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun mekanisme peradilan yang tidak berhenti pada soal siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga peduli pada apakah lingkungan benar-benar pulih.
Baca Juga: Tips Memilih Klasifikasi Perkara Lingkungan Hidup di SIPP
Isu ini sangat dekat dengan Indonesia. Keanekaragaman hayati kita kaya, hutan dan ekosistem gambut kita luas. Karena itu, kerusakan lingkungan di sini tidak hanya merugikan alam dan masyarakat, tetapi juga ikut berdampak pada perubahan iklim. Penegakan hukum lingkungan perlu mengejar dua sasaran yang saling terkait: pertanggungjawaban atas kerusakan dan langkah nyata untuk memulihkannya.
Pembaruan Hukum untuk Peradilan Lingkungan
Upaya Indonesia memperkuat peradilan lingkungan sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Salah satu tonggaknya adalah Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang dibentuk Mahkamah Agung pada 2012. Lewat program ini, hakim dibekali kemampuan menangani perkara yang menyangkut persoalan ilmiah, pembuktian kerusakan ekologis, hubungan sebab-akibat, dan penerapan asas-asas hukum lingkungan.
Langkah berikutnya adalah pembentukan kelompok kerja khusus di Mahkamah Agung serta penyusunan pedoman pemeriksaan perkara lingkungan. Dari proses itu lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. PERMA inilah yang menjadi pokok paparan saya. Regulasi ini memberi hakim sejumlah instrumen agar putusan tidak sekadar benar secara normatif, tetapi juga mampu mendorong pemulihan atas kerusakan yang sudah terbukti.
Semua ini terjadi ketika perhatian dunia terhadap litigasi perubahan iklim terus naik. Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review, yang saya kutip dalam paparan, mencatat 17 perkara terkait perubahan iklim di Indonesia. Sebagian besar menyangkut kebakaran hutan dan lahan. Angka ini menunjukkan perkara lingkungan di pengadilan kita makin erat kaitannya dengan isu iklim.
Kebakaran hutan dan lahan, terlebih di lahan gambut, tidak hanya merusak wilayah yang terbakar. Kebakaran itu juga melepaskan gas rumah kaca dan mengurangi kemampuan ekosistem menyimpan karbon. Di sinilah pengadilan berperan: memastikan pertanggungjawaban hukum tidak lepas dari tujuan memulihkan dan melindungi ekosistem.
Pemulihan sebagai Bagian dari Keadilan
Di COP31 saya menegaskan bahwa pemulihan lingkungan harus mendapat tempat penting dalam keadilan lingkungan.
Dalam perkara perdata lingkungan, ganti rugi dan pemulihan adalah dua bentuk pertanggungjawaban yang fungsinya berbeda. Uang tidak otomatis mengembalikan lingkungan yang sudah rusak. Ekosistem yang rusak memerlukan tindakan pemulihan yang direncanakan, dijalankan, dan diukur hasilnya. Karena itu, putusan pemulihan harus bertumpu pada pembuktian yang cukup dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga bisa dilaksanakan.
PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mengatur hal ini melalui ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemulihan. Pasal 55, misalnya, menekankan perlunya langkah atau rencana pemulihan dalam gugatan yang menuntut pemulihan lingkungan. Rencana itu memuat lokasi, luas area yang dipulihkan, komponen lingkungan yang rusak, standar pemulihan, jadwal, sampai kebutuhan biaya dan pemantauan.
Ketentuan ini penting karena pemulihan adalah kerja ilmiah dan teknis. Perintah pemulihan yang kabur akan menyulitkan eksekusi. Jadi, mutu putusan tidak hanya diukur dari tepat-tidaknya hakim menilai tanggung jawab hukum, tetapi juga dari jelas-tidaknya tindakan pemulihan yang diperintahkan.
PERMA ini juga membuka kemungkinan tindakan tertentu dijalankan tanpa menunggu perkara selesai seluruhnya, sepanjang syarat hukumnya terpenuhi. Pengaturan ini lahir dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan berbeda dari kerugian biasa. Dalam keadaan tertentu, menunda tindakan bisa memperparah kerusakan, memperluas pencemaran, atau mempersulit pemulihan. Hukum acara lingkungan perlu memberi ruang untuk perlindungan yang efektif, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan peradilan yang adil.
Mengawal Pemulihan Setelah Putusan
Persoalan berikutnya adalah memastikan putusan pemulihan benar-benar dijalankan. Menjatuhkan putusan dan mewujudkan isinya adalah dua hal yang berbeda. Perintah memulihkan lingkungan bisa saja tidak menghasilkan apa-apa jika tidak disertai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.
Untuk itu, Pasal 67 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pengawasan pelaksanaan putusan pemulihan oleh tim pengawas. Tim ini dapat melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan relevan: otoritas lingkungan hidup, pemerintah daerah, ahli, organisasi lingkungan, dan unsur masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan penting karena keberhasilan pemulihan tidak cukup dibuktikan dengan laporan administratif. Yang dinilai adalah tindakan yang sungguh dilakukan dan perubahan kondisi lingkungan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam paparan, saya juga menyampaikan data Kementerian Lingkungan Hidup yang dipakai dalam materi presentasi. Dari sekitar 30 gugatan lingkungan yang diajukan pemerintah, tiga perkara sudah masuk tahap pelaksanaan pemulihan dan masih berjalan, berlokasi di Provinsi Aceh dan Riau. Ini membuktikan putusan pengadilan bisa bergerak dari penetapan tanggung jawab menuju pemulihan ekologis yang nyata. Namun angka itu juga menjadi pengingat bahwa tantangan untuk melaksanakan putusan lingkungan secara efektif masih besar.
Keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak cukup dihitung dari jumlah gugatan yang dikabulkan atau besarnya ganti rugi. Ukuran yang lebih bermakna adalah seberapa jauh kerusakan tertangani dan ekosistem yang terdampak pulih.
Pemulihan Ekosistem dan Keadilan Iklim
Kaitan antara pemulihan lingkungan dan keadilan iklim adalah pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat internasional.
Pemulihan ekosistem tidak hanya bermanfaat bagi warga yang langsung terkena dampak. Dalam konteks perubahan iklim, pemulihan dapat mendukung mitigasi: ekosistem yang terdegradasi direhabilitasi, kemampuan menyerap dan menyimpan karbon meningkat, dan emisi gas rumah kaca berkurang. Artinya, pemulihan yang diperintahkan pengadilan bisa membawa manfaat yang melampaui sengketa para pihak. Gambut yang dipulihkan atau hutan yang direhabilitasi tidak hanya memperbaiki lingkungan setempat, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.
Tentu manfaat itu bergantung pada jenis kerusakan, metode pemulihan, dan keberhasilan pelaksanaannya. Karena itu, pengawasan dan evaluasi yang berbasis ilmu pengetahuan menjadi kunci.
Bagi saya, ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya memperbaiki kerugian masa lalu. Melalui pemulihan, hukum juga ikut menjaga kehidupan di masa depan. Di titik inilah keadilan lingkungan bersinggungan dengan keadilan antargenerasi. Kerusakan hari ini bisa berakibat panjang bagi generasi mendatang, sementara pemulihan yang dijalankan dengan sungguh-sungguh menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan hidup.
Keadilan yang Terwujud dalam Pemulihan
Pengalaman Indonesia dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa peradilan dapat ikut mewujudkan keadilan iklim melalui mekanisme hukum yang konkret. Hakim tidak perlu mengambil alih kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan lingkungan. Tugasnya tetap tugas yudisial: memeriksa perkara, menilai bukti, menentukan tanggung jawab, dan memutus berdasarkan hukum. Di dalam batas itu, pengadilan dapat memastikan pelanggaran hukum lingkungan membawa akibat nyata, termasuk tindakan pemulihan yang bisa dilaksanakan dan diawasi.
Baca Juga: Prosedur VS Keadilan: Bolehkah Hakim Menerobos Aturan Penahanan?
Saya yakin keadilan lingkungan tidak akan utuh jika kerusakan ekosistem hanya diakui di atas kertas tanpa diikuti upaya memperbaikinya. Melindungi lingkungan butuh lebih dari pengakuan hak, sanksi, atau kompensasi. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan fungsi ekologis, dan melindungi kehidupan manusia.
Itulah pesan yang saya bawa ke COP31: keadilan yang lahir dari pengadilan harus berarti bagi lingkungan yang hendak dilindunginya. Memulihkan lingkungan bukan semata menyelamatkan alam, melainkan juga melindungi manusia dan masa depannya. (bwp/zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI