Pontianak-Kalimantan Barat. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya menyisakan persoalan eksploitasi manusia, tetapi juga aliran keuntungan yang di ttd peroleh jaringan pelaku. Karena itu, penanganan TPPO perlu melampaui pembuktian perekrutan dan eksploitasi korban dengan menelusuri aset, mengidentifikasi penerima manfaat, serta memastikan hak ekonomi korban dapat dipulihkan melalui restitusi.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus H ke-2 Pilot Training Penanganan TPPO, Kerja Paksa, dan Eksploitasi Manusia yang diselenggarakan STH Indonesia Jentera bersama Yayasan IJMI pada 10-12 November 2026 di Hotel Mercure Pontianak, Kalimantan Barat yang melibatkhan 24 aparat penegak hukum (APH), terdiri atas delapan penyidik, delapan jaksa, dan delapan hakim.
Pelibatan tiga unsur penegak hukum dalam satu forum menjadi penting karena penanganan TPPO membutuhkan kesinambungan sejak penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pelatihan ini merupakan implementasi awal setelah rangkaian Training Needs Assessment (TNA), konsultasi, Validation Workshop, dan Trainers’ Convention untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi APH dalam menangani perkara TPPO.
Baca Juga: Reformasi Hukum Acara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan penanganan perkara yang berpusat pada pembuktian perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau eksploitasi korban. Padahal, di balik rangkaian tindakan tersebut dapat terdapat aliran dana dan keuntungan ekonomi yang melibatkan pihak-pihak yang tidak secara langsung berhadapan dengan korban.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjadi landasan penindakan pelaku sekaligus perlindungan dan pemulihan hak korban. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membuka ruang penelusuran hasil tindak pidana yang disamarkan melalui transaksi keuangan maupun penguasaan aset oleh pihak lain.
Menurut Dodik Setyo Wijayanto, narasumber yang juga Hakim Yustisial MARI, menjelaskan bahwa aspek pemulihan korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. “Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemenuhan hak korban atas ganti kerugian”, ujarnya
“Dalam praktiknya, penelusuran aset menghadapi tantangan ketika rekening digunakan atas nama orang lain, transaksi dilakukan berlapis, aset dibeli atas nama anggota keluarga, atau keuntungan dialihkan menjadi aset digital. Kondisi tersebut menuntut APH tidak berhenti pada identitas pemilik formal rekening maupun aset, tetapi menelusuri pihak yang sesungguhnya mengendalikan dana dan menikmati hasil kejahatan”, tambahnya.
Melalui pendekatan asset mapping pada H-2, peserta berlatih mengidentifikasi sumber dana, pengendali rekening, aliran transaksi, penerima akhir, hingga aset yang diduga berkaitan dengan hasil eksploitasi. Pemetaan dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni follow the money untuk menelusuri aliran uang, follow the asset untuk mengidentifikasi harta kekayaan, dan follow the beneficiary untuk menemukan pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemilik rekening belum tentu merupakan pengendali dana. Demikian pula, kepemilikan formal suatu aset belum tentu menunjukkan penerima manfaat sebenarnya. Karena itu, hasil pemetaan harus diuji dengan alat bukti dan dikaitkan dengan peran masing-masing pihak agar tidak terjadi kriminalisasi tanpa pembuktian unsur kesalahan.
Tantangan berikutnya adalah menghubungkan hasil penelusuran aset dengan penghitungan kerugian individual korban. Restitusi tidak cukup hanya didasarkan pada besarnya keuntungan pelaku, tetapi harus memperhitungkan kerugian yang dialami korban sesuai ketentuan hukum. Dalam konteks ini, koordinasi penyidik, jaksa, hakim, PPATK, dan LPSK menjadi penting agar penelusuran kekayaan, pembuktian, pengamanan aset, dan pengajuan restitusi berjalan terpadu.
Baca Juga: The Compendium of Good Practices in Adjudicating Trafficking in Persons (TIP) Cases in ASEAN
Pelatihan yang melibatkan fasilitator Dodik Setyo Wijayanto, Rusdiani, Suhartatik, Dr. Urif Syarifudin, serta perwakilan Jentera, IJMI, dan LPSK tersebut menggunakan studi kasus, diskusi lintas institusi, permainan peran, dan simulasi perkara. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, presentasi, dan umpan balik untuk mengukur pemahaman peserta sekaligus menyempurnakan modul pelatihan.
Praktik pemetaan aset dalam pelatihan ini memang belum menunjukkan keberhasilan penelusuran aset dalam perkara TPPO nyata. Namun, simulasi tersebut memberikan gambaran mengenai kompetensi yang perlu diperkuat. Keberhasilan penanganan TPPO semestinya tidak hanya diukur dari terungkapnya pelaku eksploitasi, tetapi juga kemampuan membongkar jaringan keuntungan dan memastikan korban memperoleh pemulihan haknya. (zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
