Pontianak, Kalimantan Barat - Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi persoalan yang dihadapi aparat penegak hukum. Mulai dari kesulitan mengklasifikasikan perkara dan mengidentifikasi korban, keterbatasan pembuktian digital dan keuangan, hingga belum optimalnya koordinasi antarinstansi serta pemenuhan restitusi. Persoalan tersebut mendorong Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) menyelenggarakan Pilot Training bagi aparat penegak hukum di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa hingga Kamis, 10-12 November 2026.
Pelatihan bertajuk “Program Pengembangan Kapasitas bagi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Manusia (Kerja Paksa dan Perdagangan Orang)” ini diikuti 24 peserta dari unsur aparat penegak hukum di Kalimantan Barat. Mereka terdiri atas delapan penyidik Kepolisian, delapan penuntut umum Kejaksaan, serta delapan hakim atau perwakilan lingkungan peradilan. Kegiatan berlangsung secara tatap muka di Hotel Mercure Pontianak.
Ketua Tim sekaligus Dosen STH Indonesia Jentera, Asfinawati, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Training Needs Assessment (TNA), terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam penanganan perkara TPPO yang membutuhkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.
Baca Juga: Hakim PN Pontianak Ikuti Trainers Convention Calon Pelatih Penanganan TPPO Berbasis HAM
Persoalan tersebut mencakup kesulitan dalam menentukan klasifikasi perkara dan mengidentifikasi korban TPPO, keterbatasan pengembangan alat bukti digital maupun bukti keuangan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dan kerja sama lintas negara. Selain itu, pelaksanaan restitusi dan pemulihan hak korban juga masih menghadapi kendala.
Temuan tersebut menjadi dasar penyusunan materi pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan nyata aparat penegak hukum. Menurut Asfinawati, program ini tidak sekadar memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk menjawab persoalan yang ditemukan dalam praktik penanganan perkara eksploitasi manusia.
Tantangan penanganan TPPO semakin kompleks seiring berkembangnya modus kejahatan. Perekrutan tenaga kerja melalui media sosial dan platform daring, eksploitasi pekerja migran, penggunaan rekening milik pihak lain, hingga pemanfaatan aset digital menuntut kemampuan aparat untuk mengembangkan pembuktian secara lebih komprehensif. Penanganan perkara tidak cukup hanya bertumpu pada identifikasi perbuatan pelaku, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengungkap pola eksploitasi dan menelusuri aliran keuntungan hasil kejahatan.
Pilot Training ini merupakan pelaksanaan pertama modul pelatihan yang sebelumnya disusun melalui serangkaian tahapan, mulai dari TNA, konsultasi, Validation Workshop, hingga Trainers’ Convention. Dengan demikian, pelatihan di Pontianak sekaligus menjadi ruang pengujian terhadap kesesuaian materi, metode pembelajaran, dan efektivitas modul sebelum diterapkan di wilayah lain.
Selama tiga hari, peserta mengikuti pembelajaran dengan pendekatan partisipatif dan berbasis studi kasus. Metode yang digunakan meliputi pembelajaran mandiri, pemaparan materi, diskusi kelompok lintas institusi, permainan peran, simulasi penanganan perkara, serta presentasi hasil latihan dan pemberian umpan balik. Kemajuan pemahaman peserta juga diukur melalui pre-test dan post-test.
Sejumlah narasumber dan fasilitator turut memberikan materi, di antaranya Dodik Setyo Wijayanto, S.H., M.H., (Hakim Yustisial Kamar Pidana Mahkamah Agung RI), Rusdiani, S.I.K., M.Si. (Polda Kalimantan Barat), Suhartatik, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung), Dr. Urif Syarifudin (Hakim di Kalimantan Barat) serta perwakilan STH Indonesia Jentera, IJMI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca Juga: Reformasi Hukum Acara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Keterlibatan unsur penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam satu forum menjadi bagian penting dari rancangan pelatihan. Persoalan TPPO tidak hanya berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga menyangkut pembuktian di persidangan, perlindungan korban, serta pemenuhan hak atas restitusi. Penguatan kapasitas secara lintas institusi diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan pemahaman dan praktik penanganan perkara.
Melalui pilot training ini, Jentera dan IJMI menguji model pengembangan kapasitas yang berangkat dari persoalan konkret di lapangan. Hasil pelatihan di Pontianak diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan modul sekaligus memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani TPPO dan kerja paksa secara lebih terkoordinasi, dengan tetap menempatkan perlindungan dan pemulihan hak korban sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
