Tim Dandapala - 
Megamendung. Perubahan politik hukum yang ditandai oleh dominasi orientasi heavy economic growth sebagaimana tercermin dalam penyusunan UU Cipta Kerja hingga pemberlakuan Perppu No. 2 Tahun 2022 dan UU No. 6 Tahun 2023 menuntut adanya Paradigma Hukum Baru berbasis judicial environmental activism untuk mengatasi krisis bumi yang kian mengancam di era Antroposen. Disini pentingnya peran hakim dalam menyelamatkan krisis bumi.
Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. Senior Lecturer of Faculty of Law, University of Indonesia Founder and CEO of Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Founder and Board of the Indonesian Center of Environmental Law (ICEL), dalam Sertifikasi Hakim Lingkungan (10/11) menyampaikan beberapa Poin Penting mengenai Politik Hukum dan Paradigma Hukum Baru Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen dan bagaimana pengadilan harus mengambil sikap dalam pandanganya sebagai berikut:
Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah peradilan yang bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kemandirian hakim merupakan mahkota hakim yang terpenting.
Dalam negara hukum seperti Indonesia peran pengadilan sangat penting dalam menyelamatkan krisis bumi yang dialami atau akan dialami oleh Indonesia:
Pertama, menyediakan wadah masyarakat korban untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dalam bentuk ganti kerugian dan putusan-putusan lainnya yang mengatasi akar persoalan dari kasus pencemaran maupun perusakan lingkungan. Kedua, memberikan koreksi terhadap keputusan TUN dari pejabat TUN yang mengancam atau telah mengakibatkan gangguan terhadap ekosistem dan keadilan bagi masyarakat.
Ketiga, memberikan pesan penjeraan (deterrent effect) kepada pelaku pidana lingkungan baik perorangan maupun badan hukum/korporasi dengan/atau tanpa penerapan multi-door approach, termasuk penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Keempat, sebagai sarana warga negara untuk mengingatkan pejabat pemerintah (eksekutif), termasuk Presiden, untuk melaksanakan tugas dan mandat Konstitusional maupun Undang-Undang yang tidak dilaksanakan melalui prosedur Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit).
Kelima, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, perorangan, dan organisasi yang menjadi korban kriminalisasi maupun Gugatan Perdata yang bertujuan mengehntikan perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP).
Hakim dan Judicial Activism
Pasal 28 H, Pasal 33 ayat (3) dan 33 ayat (4) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan judicial activism yang berada dalam koridor hukum. Tidak semua ketentuan tentang perlindungan lingkungan ini diamandemen oleh UU Cipta Kerja. Masih banyak pasal-pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang bisa digunakan seperti pasal-pasal tentang penegakan hukum pidana yang tidak mensyaratkan ultimum remedium, dan pasal peran serta masyarakat (pasal 65 dan pasal 70).
Perlunya Hakim membuka diri dengan berbagai perkembangan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk konsep strong dan weak sustainability, konsep Critical Natural Capital (CNC), konsep EBSA (Ecologically or Biologically Significant marine Areas), hasil kajian ilmiah seperti Planetary Boundaries dan Intergovermental Panel on Climate Change Report (laporan IPCC), perkembangan Environmental Constitutionalism di berbagai belahan dunia, dan praktik-praktik judicial activism di negara-negara lain terutama kasus-kasus pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan HAM.
Hakim, scientific data dan scientific evidences
Konsistensi Hakim di dalam menggunakan scientific data dan scientific evidences dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ecologically Sustainable Development, seperti keadilan dalam satu generasi, keadilan lintas generasi, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip government responsibility, prinsip pencemar-membayar, prinsip pencegahan dan prinsip in dubio pro natura.
Apabila subtansi di atas dilaksanakan, maka tidak ada alasan bagi Hakim, untuk memiliki keraguan di dalam melakukan judicial environmental activism untuk menyelamatkan krisis lingkungan hidup berdasarkan koridor hukum. Tidak perlu adanya perlindungan hukum bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Konstitusi maupun Peraturan Perundang-Undangan. Apabila pihak eksekutif dan legislative tidak mampu untuk menyelamatkan krisis bumi, maka independent of judiciary dapat bertindak sebaliknya yaitu menyelamatkan krisis bumi sesuai dengan porsi kewenangan yang dimilikinya.
Menyikapi omnibus law
Melalui UU Cipta Kerja dengan metode fat omnibus law, mengubah beberapa pasal penting UU 32/2009 yaitu ketentuan terkait Amdal, Izin Lingkungan, Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan dan Penilaian Amdal, Izin Pengelolaan B3, Izin Dumping, Pergeseran Kebijakan Penerapan Sanksi, Perubahan frasa strict liability, dan pengembangan norma baru tentang strict liability dalam PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH.
Perubahan undang-undang lainnya seperti UU Kehutanan, UU Penataan Ruang, juga dapat memberikan implikasi terhadap potensi perusakan lingkungan hidup. Namun, implikasi terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terkait amandemen peraturan perundang-undangan di atas, diperlukan evaluasi terkait dampak UU CK terhadap kondisi lingkungan hidup secara menyeluruh.
Beberapa pasal-pasal yang terkait dengan pengawasan dan sanksi administratif, dan peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa lingkungan, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, gugatan masyarakat dan organisasi lingkungan, dan pasal-pasal ancaman pidana sebagian besar masih diatur dan berlaku berdasarkan UU 32/2009.
Sehingga, sepertinya penegakan hukum lingkungan ini di dalam praktik pelaksanaannya, akan menggunakan (tetap) Undang-Undang 32/2009 disamping UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah pelaksananya, antara lain PP 22/2021, dan undang-undang sektor lainnya.
Artinya, UU Cipta Kerja di dalam pelaksanaannya nanti bisa terjadi benturan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang terdapat dalam UU 32/2009, sehingga diperlukan satu pemahaman bagi aparat penegak hukum bahwa penggunaan Peraturan Perundang-Undangan hendaknya bukan yang kira-kira meringankan terdakwa (In dubio pro reo) tetapi yang akan menguntungkan bagi perlindungan ekosistem Indonesia (In dubio pro natura) untuk keadilan generasi saat ini (present generation) maupun generasi yang akan datang (future generation).
Pengaruh Politik Hukum Indonesia yang dicerminkan dalam UU CK terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan conditionally unconstitutional UU Cipta Kerja dapat dimanfaatkan oleh Presiden, DPR, maupun masyarakat sipil untuk memperkuat komitmen Indonesia untuk melaksanakan strong sustainable development instead of weak sustainable development or no sustainable development (instead of total economic growth), untuk menyelamatkan ekosistem Indonesia maupun dunia dari krisis bumi/planet yang saat ini sedang kita alami.
Baca Juga: Keadilan di Tengah Krisis: Urgensi Pedoman Mengadili dalam Situasi Darurat
Pada kenyataannya, pada 30 Desember tahun 2022, Presiden menetapkan Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian pada tanggal 31 Maret tahun 2023, pemerintah dan DPR menerbitkan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah dari Perppu menjadi Undang-Undang. Subtansi dari Perppu 2 tahun 2022 maupun UU No.6 tahun 2023 sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
