Sejak 2 Januari 2026, Indonesia mulai memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2023). Salah satu pembaruan yang menarik perhatian adalah hadirnya pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan selain penjara.

Kehadiran pidana ini patut diapresiasi karena tidak semua pelaku tindak pidana harus berakhir di balik jeruji besi. Dalam perkara tertentu, pidana kerja sosial dapat menjadi pilihan yang lebih tepat. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meski begitu, penerapan pidana kerja sosial bukanlah tanpa tantangan. Sebab dalam persoalannya bukan hanya mengenai apakah hakim dapat menjatuhkan pidana tersebut, tetapi juga apakah putusan itu nantinya benar-benar bisa dilaksanakan. Berbeda dengan pidana penjara yang sudah memiliki lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan, pidana kerja sosial membutuhkan lokasi, jenis pekerjaan yang sesuai, pengawasan, serta pencatatan jam kerja. Tanpa persiapan yang memadai, pidana kerja sosial dikhawatirkan hanya menjadi putusan yang baik di atas kertas, tetapi sulit diterapkan dalam kenyataan.

Baca Juga: Penggunaan Data SIPP Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Perdata

Karena itu, perlu dipikirkan bagaimana menghubungkan putusan hakim dengan pelaksanaan pidana kerja sosial secara lebih tertib. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah Buku Kerja Sosial Elektronik (BKSE) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pembahasan

Pasal 85 KUHP telah mengatur pidana kerja sosial beserta sejumlah persyaratan dan pertimbangan yang harus diperhatikan hakim (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 2023). Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan.

Pertama, ketersediaan tempat kerja sosial. Hakim perlu mengetahui apakah ada lokasi yang bersedia menerima terpidana dan menyediakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

Kedua, pencatatan jam kerja. Harus ada kejelasan mengenai berapa jam kewajiban yang sudah dijalani dan berapa jam yang masih tersisa.

Ketiga, pengawasan pelaksanaan. Apabila terpidana tidak hadir atau telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, harus ada catatan yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban.

Persoalan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi justru dapat menentukan berhasil atau tidaknya penerapan pidana kerja sosial. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan, tetapi harus benar-benar hadir dalam kehidupan Masyarakat (Rahardjo, 2012). Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Artinya, pembaruan hukum pidana perlu diikuti dengan kesiapan pelaksanaannya (Soekanto, 1983). Jangan sampai aturan sudah memberikan pilihan pemidanaan yang lebih maju, tetapi sarana untuk menjalankannya belum tersedia.

Berangkat dari persoalan tersebut, penulis mengusulkan adanya Buku Kerja Sosial Elektronik (BKSE), yaitu sebuah modul digital yang dapat diintegrasikan dengan SIPP. BKSE tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan, melainkan menjadi sarana pendukung untuk mencatat, memantau, dan menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial.

BKSE dapat memuat tiga fitur utama.

Pertama, direktori lokasi kerja sosial Dimana pengadilan bersama pemerintah daerah dapat mendata tempat-tempat yang bersedia menerima terpidana, seperti puskesmas, panti sosial, sekolah, maupun fasilitas pelayanan publik lainnya. Setiap lokasi dilengkapi informasi mengenai jenis pekerjaan, kapasitas penerimaan, jam operasional, serta penanggung jawabnya. Dengan informasi tersebut, hakim memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kemungkinan pelaksanaan pidana kerja sosial sebelum menjatuhkan putusan.

Kedua, pencatatan kehadiran dan jam kerja. BKSE dapat dilengkapi fitur pencatatan kehadiran yang diverifikasi oleh penanggung jawab lokasi. Verifikasi dapat dilakukan melalui kode khusus, tanda tangan elektronik, atau cara sederhana lainnya. Menurut penulis, sistem ini tidak perlu dibuat terlalu rumit. Hal terpenting adalah memastikan bahwa setiap jam kerja yang dijalani benar-benar tercatat dan dapat diperiksa apabila diperlukan. Dengan begitu, baik terpidana maupun pihak yang mengawasi memiliki kepastian mengenai kewajiban yang telah dipenuhi.

Ketiga, laporan perkembangan pelaksanaan. Sistem dapat menampilkan jumlah jam kerja yang telah dijalani, sisa kewajiban, serta catatan apabila terpidana tidak hadir. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya pencatatan ini, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya bergantung pada laporan manual, tetapi memiliki dokumentasi yang lebih tertib dan mudah ditelusuri.

Gagasan BKSE tentu bukan untuk menciptakan norma atau kewenangan baru, melainkan membantu agar ketentuan yang sudah ada dapat dijalankan dengan lebih baik. Mahkamah Agung sendiri telah mengembangkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (Peraturan Mahkamah Agung, 2022).

Pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan sistem pencatatan pelaksanaan pidana kerja sosial. Selain itu, gagasan ini juga sejalan dengan semangat Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mendorong pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan dan keseimbangan dalam Masyarakat (Peraturan Mahkamah Agung , 2024).

Penerapan BKSE sebaiknya dilakukan secara bertahap, misalnya melalui proyek percontohan di beberapa pengadilan negeri. Mahkamah Agung dapat berkoordinasi dengan kejaksaan dan pemerintah daerah untuk memetakan lokasi kerja sosial sekaligus menyusun mekanisme pencatatan dan pengawasannya. Setelah berjalan, sistem tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui kendala yang muncul di lapangan sebelum diterapkan secara lebih luas.

Di samping itu, pelaksanaan pidana kerja sosial tetap harus memperhatikan martabat terpidana. Pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan, dengan tidak merendahkan, dan tetap memperhatikan keselamatan kerja. Data pribadi terpidana juga perlu dijaga agar pelaksanaan pidana ini tidak justru menimbulkan stigma di Masyarakat (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, 2022). Bagaimanapun, pidana kerja sosial dimaksudkan sebagai sarana pertanggungjawaban sekaligus pembinaan, bukan sebagai kesempatan untuk mempermalukan seseorang.

Jika dapat diterapkan dengan baik, BKSE akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Seperti Hakim memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kelayakan pelaksanaan pidana kerja sosial. Terpidana memperoleh kepastian mengenai jumlah jam kerja yang harus dipenuhi. Masyarakat juga dapat melihat bahwa pidana alternatif bukan berarti pelaku bebas dari konsekuensi perbuatannya. Sementara itu, bagi negara, pidana kerja sosial dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara.

Penutup

Pemberlakuan KUHP Nasional membawa harapan baru bagi sistem pemidanaan di Indonesia. Namun, perubahan hukum tidak cukup hanya dengan menghadirkan jenis pidana baru. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pidana tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut penulis, BKSE yang terintegrasi dengan SIPP dapat menjadi salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui pendataan lokasi, pencatatan jam kerja, dan laporan perkembangan pelaksanaan, putusan hakim dapat diikuti dengan mekanisme pengawasan yang lebih jelas. Sehingga, pekerjaan pengadilan tidak semestinya dipandang selesai ketika palu diketukkan dan amar putusan dibacakan. Sebab, putusan baru benar-benar memiliki arti ketika dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan pemidanaan. Jangan sampai kita berhasil menghadirkan pidana alternatif yang lebih manusiawi, tetapi lupa menyiapkan cara agar pidana tersebut benar-benar dapat dijalankan. (ldr)

References

Peraturan Mahkamah Agung . (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.

Peraturan Mahkamah Agung. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (2023). Pasal 85 ayat (1) sampai dengan ayat (9).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Baca Juga: Resensi Buku: Hukum Pembuktian Pidana Modern

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI