Larantuka, NTT – Sengketa tanah dan bangunan warisan keluarga yang melibatkan sejumlah anggota keluarga di Kabupaten Flores Timur akhirnya menemui titik damai. Setelah melalui proses mediasi selama hampir dua bulan, Pengadilan Negeri (PN) Larantuka berhasil mempertemukan para pihak hingga mencapai kesepakatan yang disahkan melalui Akta Perdamaian (Akta van Dading). Kesepakatan tersebut disahkan melalui Akta Perdamaian Nomor 17/Pdt.G/2026/PN Lrt pada Kamis (19/11/2026).
Perkara yang bermula dari sengketa harta warisan keluarga ini terbilang kompleks. Perselisihan mencakup kedudukan para ahli waris, keabsahan surat wasiat, status sertifikat hak milik, hingga penguasaan dan pembagian objek tanah. Bahkan, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian materiil maupun immateriil.
Mediasi berlangsung sejak 23 September hingga 12 November 2026 itu tidak berjalan mudah. Perbedaan pandangan dan kepentingan membuat perundingan berlangsung alot dan membutuhkan pendekatan persuasif secara berkesinambungan.
Baca Juga: Eksistensi Alat Bukti Bekas Hak Milik Adat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah
Melalui dialog terbuka, negosiasi, serta penggalian akar permasalahan, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Para pihak juga didorong untuk tidak semata-mata mempertahankan tuntutan masing-masing, tetapi mencari solusi yang dapat diterima dan dilaksanakan bersama.
Proses mediasi turut melibatkan Pemerintah Desa, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta kuasa hukum para pihak dalam musyawarah penentuan batas tanah. Hasilnya, para pihak sepakat membagi objek tanah melalui pemecahan sertifikat menjadi dua bidang, masing-masing diperuntukkan bagi satu pihak ahli waris dan delapan ahli waris lainnya.
“Kesepakatan juga mengatur kedudukan bangunan, perlindungan hak para ahli waris, serta tahapan administrasi pertanahan dengan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Desa Lewoingu”, sepintas bunyi kesepakatan damai.
Baca Juga: Penyelesaian Gugatan Ahli Waris Tanah Bekas Hak Eigendom
Kesepakatan tertulis itu kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim untuk disahkan melalui Akta Perdamaian. “Karena para pihak telah sepakat berdamai, tidak ada pihak yang dikalahkan”, ucap Majelis Hakim dalam pertimbangannya.
Melalui Akta Perdamaian tersebut, para pihak dihukum untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi kesepakatan. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak lagi diarahkan pada pemeriksaan pokok sengketa untuk menentukan pihak yang menang atau kalah. (al)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI