Palembang – Penerapan KUHP dan KUHAP baru sejak awal tahun 2026 masih menghadirkan sejumlah persoalan dalam praktik peradilan. Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Dr. Sigid Triyono, menyoroti perlunya penyelarasan berbagai pedoman peradilan sekaligus mengajak hakim di daerah menyampaikan kendala yang dihadapi.
Hal tersebut disampaikan Sigid dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan bagi empat lingkungan peradilan di wilayah Sumatera Selatan yang berlangsung secara daring, Kamis (12/11/2026).
"KUHP dan KUHAP baru sudah berlaku tahun ini. Namun, dalam penerapannya masih banyak hal yang menimbulkan pertanyaan dan memerlukan penyamaan pemahaman," ungkapnya.
Baca Juga: Menakar Legalitas Sanksi Tindakan Antara Hukum Materiil dan Formil
Sigid menjelaskan bahwa MA telah menerbitkan sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta memberlakukan pembaruan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan. Namun, berdasarkan pembinaan dan masukan dari daerah, masih ditemukan beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan hukum terbaru.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, termasuk kemungkinan pembahasan lebih lanjut dalam rapat pleno kamar.
Dalam pemaparannya, Sigid mengulas sejumlah kebijakan MA, dimulai dari SEMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Salah satu hal penting ialah penerapan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan terdakwa (lex favor reo) dalam masa transisi.
Selanjutnya, melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2026, MA memberikan pedoman pengajuan kasasi perkara pidana. Sejak 1 Agustus 2026, tenggang waktu permohonan kasasi atas putusan pengadilan tinggi pada prinsipnya dihitung selama 14 hari sejak putusan dibacakan, dengan memperhatikan ketentuan pemberitahuan putusan apabila terdakwa tidak hadir.
Sigid juga menyinggung SEMA Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur hubungan antara permohonan praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara. Menurutnya, pedoman ini diperlukan agar pengajuan praperadilan tidak terus-menerus menghambat pemeriksaan perkara pokok.
Dalam SEMA tersebut, waktu pendaftaran menjadi penentu. Praperadilan yang lebih dahulu didaftarkan mengakibatkan pemeriksaan pokok perkara harus menunggu putusan praperadilan, sedangkan permohonan yang didaftarkan setelah pelimpahan perkara tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara.
Pembinaan kemudian berlanjut pada SEMA Nomor 4 Tahun 2026 mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas, putusan lepas, serta permohonan banding dan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal.
Sigid menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah MA menemukan perbedaan praktik di pengadilan, termasuk pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas yang menurut KUHAP baru tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.
Selain itu, ia mengingatkan pengadilan tingkat banding agar cermat menyikapi permohonan pemeriksaan ulang. Menurutnya, tidak setiap permohonan menghadirkan kembali pihak atau saksi harus serta-merta dikabulkan, melainkan perlu dinilai berdasarkan kebutuhan pemeriksaan perkara.
Menutup pemaparannya, Sigid kembali mengharapkan masukan dari pengadilan di daerah, khususnya terhadap ketentuan Buku II maupun pedoman lainnya yang masih menimbulkan kesulitan dalam praktik.
"Kami ingin mendapatkan masukan dari daerah. Jika terdapat ketentuan yang sulit diterapkan atau belum sesuai dengan kebutuhan praktik, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan," pesannya.
Baca Juga: Hakim di Persimpangan Transisi KUHP–KUHAP: Antara Keadilan, Kekosongan Hukum & Etik
Ia juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan hakim dalam menghadapi masa transisi hukum pidana.
"Ketidaksempurnaan aturan bukanlah akhir dari keadilan. Di sinilah kebijaksanaan hakim diperlukan dalam mengadili perkara," pungkasnya. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
