Masohi, Maluku Tengah – Pengadilan Negeri (PN) Masohi menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan kepada dua terdakwa, PE dan JE, dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan dan niaga minyak tanah bersubsidi. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2026/PN Msh itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat (18/9/2026).
Majelis Hakim yang diketuai Alam Aziis Anggono dengan hakim anggota Muhammad Fajrul Falah dan Iva Amiroch menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, yakni pidana penjara masing-masing 1 tahun 3 bulan.
Perkara ini bermula ketika polisi menghentikan mobil pikap yang ditumpangi para terdakwa di Jalan Trans Seram Kilometer 12, Kabupaten Maluku Tengah, pada Kamis (16/4/2026). Mobil itu memuat lima drum minyak tanah yang setelah diukur berjumlah 951 liter. Minyak tersebut dibeli dari tiga pangkalan di Kota Masohi seharga Rp4.000,00 sampai Rp4.500,00 per liter untuk dijual kembali kepada masyarakat di Desa Seakasale, Kabupaten Seram Bagian Barat, seharga Rp6.000,00 per liter. Para terdakwa tidak memiliki penunjukan sebagai penyalur resmi maupun perizinan berusaha untuk mengangkut dan memperniagakan BBM.
Baca Juga: Sempat Diwarnai Pemasangan Sasi, PN Masohi Tuntaskan Eksekusi Riil di Namaelo
Dalam pembelaannya, penasihat hukum meminta para terdakwa dibebaskan karena unsur “menyalahgunakan” dinilai tidak terbukti. Alasannya, para terdakwa tidak mengoplos, menyelundupkan, ataupun menimbun, dan minyak tanah itu dijual kepada masyarakat desa, bukan kepada industri.
Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan tersebut. Menurut Majelis, kemudahan yang dirasakan masyarakat di wilayah yang belum dijangkau penyalur resmi tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa. Jika pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali dibenarkan, distribusi akan bergeser dari mekanisme yang ditentukan berdasarkan konsumen, volume, wilayah, dan harga tertentu “menjadi distribusi berdasarkan kemampuan modal”.
Majelis juga menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme penyalur atau subpenyalur bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi resmi. Karena itu, manfaat nyata dari perbuatan para terdakwa hanya dipertimbangkan dalam menentukan berat-ringannya pidana.
Dalam menjatuhkan pidana, Majelis berpedoman pada tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana denda tidak dijatuhkan karena, dengan merujuk Pasal 80 ayat (1) KUHP, para terdakwa dinilai tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Sebagai keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa mengurangi pasokan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun yang meringankan, antara lain, perbuatan itu membantu masyarakat terpencil memperoleh minyak tanah, para terdakwa belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga, serta menyesali perbuatannya.
Hal yang menarik dari putusan ini adalah penetapan status barang bukti. Penuntut Umum menuntut agar mobil pikap yang digunakan mengangkut minyak tanah dirampas untuk negara. Majelis Hakim justru menetapkan mobil beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya, seorang saksi yang bukan terdakwa dalam perkara ini.
Baca Juga: Asas Hukum Sebagai Alat Penafsir Dalam Hukum Acara Pidana
Majelis mempertimbangkan bahwa keterkaitan kendaraan dengan tindak pidana tidak dengan sendirinya menghilangkan hak pihak lain yang secara sah memilikinya. Majelis berpedoman pada Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menentukan nilai keseluruhan benda yang disita tidak boleh melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana. Selain itu, mobil tersebut berfungsi utama mengangkut hasil pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian keluarga pemiliknya. Perampasan kendaraan dinilai akan menimbulkan akibat yang tidak proporsional dan memperluas dampak pemidanaan kepada pihak yang bukan terdakwa.
Sementara itu, minyak tanah dalam lima drum ditetapkan dirampas untuk negara. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, para terdakwa ditetapkan tetap ditahan, dan masing-masing dibebani biaya perkara Rp2.000,00. (zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
