Cari Berita

PN Kalianda Vonis Pengawasan Pada Kasus Penadahan Mobil Di Pantai Sanggar

Rio Satriawan - Dandapala Contributor
2026-11-14 09:35:43
Dok. PN Kalianda

Lampung Selatan-Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Lampung menjatuhkan pidana pengawasan terhadap terdakwa S, laki-laki (30) dan A, laki-laki (40) dalam perkara pidana nomor 343/Pid.B/2026/PN Kla di gedung PN Kalianda, Jalan Indra Bangsawan nomor 37, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada sidang yang digelar Kamis (12/11).  

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan; Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat para terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun;”, ucap hakim ketua majelis, Indira Inggi Aswijati, didampingi para hakim anggota, Echo Wardoyo dan Marlina Siagian saat membacakan putusannya.

Para terdakwa terbukti melakukan penadahan (pasal 591 huruf a KUHP). Perkara tersebut sempat viral dan menyita perhatian publik lantaran 1 unit mobil brio merah yang dibeli oleh para terdakwa dari Jayeng (DPO). Adalah mobil yang hilang beberapa waktu lalu di Kawasan wisata pantai sanggar beach, Lampung Selatan.

Baca Juga: Ragam Giat PN Kalianda Memperingati HUT IKAHI ke-72

Para terdakwa membeli 1 unit mobil brio merah dari Jayeng (DPO) seharga 42 juta rupiah tanpa surat-surat kendaraan. Selepas bertransaksi para terdakwa membawa mobil itu ke rumah terdakwa I hingga akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. 

Di persidangan, majelis hakim berhasil mendamaikan para terdakwa dan korban melalui mekanisme keadilan restoratif (MKR). Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Korban pun memaafkan para terdakwa. Para terdakwa juga bersedia memberikan uang ganti kerugian kepada korban sejumlah 10 juta rupiah.

Perdamaian tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan para terdakwa.

“Keadaan yang meringankan: telah ada kesepakatan perdamaian antara para terdakwa dengan korban sebagaimana tertuang di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 8 Oktober 2026 (Mekanisme Keadilan restoratif);”, demikian pertimbangan majelis hakim dalam putusannnya.

Baca Juga: Pantai Widarapayung, Tempat Bermain Masa Kecil Eks Hakim Agung Adi Andojo

Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana pengawasan selama 1 tahun kepada para terdakwa. Jika dalam masa pengawasan tersebut para terdakwa melakukan tindak pidana lagi maka mereka harus menjalani penjara selama 8 bulan ditambah hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang mereka lakukan itu.

Atas putusan tersebut, terdakwa dan penuntut umum mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap antara menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding. (zm/fac) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…