Cari Berita

Ini Sosok Yang Gegerkan Rumah Dinas Hakim PN Mempawah, Siapa Dia?

article | Berita | 2025-10-05 14:00:54

Mempawah - Rumah dinas hakim Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), geger karena hadirnya seekor biawak berukuran lebih dari satu meter. Satwa reptil itu pertama kali terlihat berkeliaran di sekitar halaman rumah dinas yang berlokasi di Gang Nusantara 2, Jalan Raden Kusno, Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalbar.Menurut warga sekitar, biawak tersebut sudah terlihat sejak Jumat (19/09/2025) dan masih beberapa kali muncul hingga awal Oktober ini. Bahkan, sesekali hewan itu dikabarkan masuk ke rumah melalui jalur belakang sebelum akhirnya kembali ke saluran air di sekitar lokasi.Biawak (Varanus salvator) memang bukan hewan yang berbahaya bagi manusia selama tidak diganggu. Namun, satwa ini dapat bersikap agresif jika merasa terancam atau wilayahnya terganggu. Meski tidak berbisa, gigitannya bisa menyebabkan infeksi karena bakteri di mulutnya.Kemunculan biawak di kawasan permukiman bukan hal baru di Mempawah. “Rumah dinas tempat kejadian berdiri di wilayah yang berdekatan dengan jalur air dan area rendah yang kerap tergenang pada musim hujan”, jelas salah satu warga yang menempati rumah dinasi tersebut.Beberapa warga menduga hewan tersebut keluar dari habitat alaminya akibat terganggunya ekosistem sekitar setelah banjir besar yang melanda Mempawah beberapa waktu lalu.Wilayah Terusan dan sekitarnya termasuk daerah yang sempat terdampak banjir besar pada awal tahun 2025. Menurut penuturan warga, setelah banjir surut, beberapa jenis satwa seperti biawak dan ular kecil lebih sering terlihat di area pemukiman. “Kemungkinan biawak ini tersesat dari rawa atau parit besar di belakang permukiman. Sejak banjir kemarin, saluran air di sini makin dalam dan banyak sampah, mungkin itu menarik biawak datang cari makan,” ujar salah satu warga lain yang enggan disebut namanya.Hingga kini, warga dan penghuni rumah dinas tetap waspada. Beberapa di antara mereka menutup celah-celah di area belakang rumah untuk mencegah biawak masuk. Pemerintah daerah atau petugas terkait seperti BKSDA dan pemadam kebakaran diharapkan dapat melakukan pemantauan agar satwa tersebut dapat ditangkap dan dikembalikan ke habitatnya dengan aman. Meskipun keberadaan biawak itu sempat membuat khawatir, warga setempat memilih untuk tidak melukai hewan tersebut dan berharap bisa ditangani oleh pihak berwenang.Kemunculan biawak di kawasan permukiman kerap menjadi indikator perubahan ekosistem. Fenomena ini mengingatkan pentingnya menjaga drainase, mengelola sampah, dan memulihkan lingkungan pascabencana agar satwa liar tidak kehilangan habitat alaminya. (Gillang Pamungkas/al)

MA Ungkap 1.829 Rumah Dinas Hakim Rusak, Ini Langkah yang Akan Diambil

article | Berita | 2025-03-13 13:30:10

Jakarta- Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto mengugkapkan kondisi rumah dinas hakim saat ini. Apa langkah yang akan dilakukan?“Sebagian besar rumah dinas hakim dalam kondisi kurang layak baik dari segi insfrastruktur atau fasilitas pendudukung,” kata Sugiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris MA dan Dirjen Badilum MA Kamis, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakpus, (13/3/2025).Tercatat kurang lebih 1.829 rumah dinas hakim dalam kondisi rusak berat maupun rusak ringan. Sekretaris MA juga menambahkan rumah dinas hakim saat ini minim pengamanan dan akses kurang strategis ke fasilitas umum. “Rumah dinas yang layak dan berada di dalam komplek yang memenuhi sistem keamanan terpadu, dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi hakim dan keluarganya”, usulnya. Atas permasalahan ini, Sekretaris MA merencanakan kesejahteraan hakim ke depan, di samping mengusulkan pengaturan tentang gaji pokok dan pensiun hakim, juga akan melakukan pembangunan flat hunian hakim.Sebelumnya, permasalahan rumah dinas hakim ini, sempat disinggung juga oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman dalam pembukaan RDP. “Mohon maaf tempat tinggalnya (rumah dinas hakim) itu kurang pas, malahan ada (singkatan) AKBP, Anak Kos Belakang Pengadilan”, ungkap Habiburokhman.Ketua Komisi III DPR RI juga menyayangkan akibat rumah dinas hakim yang kurang layak, para hakim pada akhirnya mendapat masalah kesehatan. “Bahkan ada (hakim) yang meninggal dunia,” tambah Ketua Komisi III DPR itu.Habiburokhman juga menjelaskan atas kondisi rumdin hakim saat ini, DPR akan mencarikan solusi bersama dan tidak akan membiarkan permasalahan ini terus berlanjut. Di samping mengulas rencana kesejahteraan hakim kedepan, Sekretaris MA juga menegaskan komitmen MA untuk mengupayakan pemenuhan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. “Saat ini para hakim telah menerima tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024”, ungkap Habiburokhman. Di samping itu, para hakim juga telah menerima bantuan sewa rumah dinas hakim, bantuan transportasi hakim, dan jaminan kesehatan hakim.