Barabai, Kalimantan Selatan – Pengadilan Negeri (PN) Barabai kembali menunjukkan komitmennya dalam menerapkan penyelesaian perkara Anak melalui mekanisme diversi. Untuk ketiga kalinya sepanjang 2026, PN Barabai menetapkan kesepakatan diversi dalam perkara Anak yang terlibat tindak kekerasan terhadap Anak hingga mengakibatkan Anak Korban mengalami luka.Penetapan tersebut dilakukan pada Kamis (12/11), berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Div/2026/PN Brb. Perkara ini melibatkan NAP, seorang Anak berusia 15 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Lampiran I Angka 111 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kesepakatan diversi sebelumnya telah dicapai melalui proses musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Diversi tanggal 10 November 2026. Proses tersebut melibatkan Anak beserta orang tuanya, Anak Korban beserta orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, Dinas Sosial, Tokoh Masyarakat, serta Jaksa Fasilitator. Dalam kesepakatan tersebut, keluarga Anak memberikan kompensasi kepada keluarga Anak Korban sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, disepakati pula bahwa Anak dipindahkan dari sekolah semula agar tidak lagi bersekolah di tempat yang sama dengan Anak Korban.
“Kesepakatan diversi ini merupakan wujud penyelesaian perkara Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, pemulihan hubungan dengan korban atau keluarga korban, serta mendorong Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya,” demikian inti pertimbangan PN Barabai dalam penetapannya.
Baca Juga: Kedua Kalinya di 2026, PN Barabai Tetapkan Diversi Perkara Anak
PN Barabai mempertimbangkan bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat, dan kesusilaan. Kesepakatan tersebut juga dinilai dapat dilaksanakan dan tidak menunjukkan adanya itikad tidak baik.
Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai turut menjadi pertimbangan. Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa Anak masih berstatus pelajar, belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, serta memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga dan masyarakat.
Baca Juga: Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Dewasa Melalui Mekanisme Diversi
PN Barabai kemudian mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi. Penuntut Umum juga diperintahkan bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan tersebut dilaksanakan. Setelah kesepakatan dilaksanakan, satu unit handphone merek iPhone XR berwarna hitam dikembalikan kepada Anak, sedangkan satu lembar baju dan satu lembar celana panjang dimusnahkan.
Penetapan ini sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian perkara Anak tidak semata-mata berorientasi pada proses pemidanaan, tetapi juga membuka ruang bagi musyawarah, pemulihan, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik bagi Anak. Dengan ditetapkannya perkara ini, PN Barabai mencatat tiga penetapan diversi sepanjang 2026. Hal tersebut menunjukkan keberlanjutan penerapan mekanisme diversi sebagai bagian penting dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum PN Barabai. (ayt/zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI