DI HULU Sungai Digoel, di bagian selatan Pulau Papua, kini berdiri Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Boven Digoel. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, kabupaten ini menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan. Hampir seabad silam, nama Digoel menjadi momok bagi kaum pergerakan. Di tempat inilah pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang lebih dari seribu orang yang dianggap mengancam ketenteraman dan ketertiban. Mereka dikirim ke sana bukan berdasarkan putusan pengadilan, melainkan atas keputusan Gubernur Jenderal.
Pada tanggal 18 November 1926, Raad van Nederlandsch-Indië menggelar rapat luar biasa dan memutuskan pembangunan kamp pembuangan. Melalui keputusan pemerintah tertanggal 10 Desember 1926, Boven Digoel ditetapkan sebagai onderafdeeling, yakni wilayah administratif baru di Nieuw-Guinea. Kapten L.Th. Becking dari KNIL memimpin pembukaan lahan sejak Januari 1927. Pada Maret 1927, rombongan pertama yang terdiri atas 50 orang buangan beserta 30 anggota keluarganya tiba di Tanah Merah.
Kunci keberadaan Digoel terletak pada exorbitante rechten, yakni hak-hak luar biasa Gubernur Jenderal yang sejak 1854 tercantum dalam hukum ketatanegaraan Hindia Belanda dan kemudian dimuat dalam Indische Staatsregeling. Kewenangan itu memungkinkan Gubernur Jenderal menginternir siapa pun yang dianggapnya berbahaya bagi ketertiban umum. Internering merupakan tindakan administratif, bukan vonis. Tidak ada pemeriksaan di muka hakim, tidak ada batas waktu, dan tidak tersedia upaya banding.
Baca Juga: Menjaga Independensi Hakim di Era AI: Batas Etika Penggunaan AI dalam Peradilan
Pada April 1930, jumlah penghuni kamp ini terus bertambah dan menampung sekitar 1.308 orang dan sekitar 700 anggota keluarga. Kamp utama berada di Tanah Merah. Tahanan di Boven Digoel dibagi mejadi 2 Jenis yang pertama bagi penghuni yang bersedia bekerja untuk pemerintah (werkwillig) akan mendapatkan dan menerima upah, sedangkan yang menolak (naturalis) hanya mendapat jatah bahan makanan. Bagi mereka yang dianggap paling tidak dapat diajak bekerja sama, disediakan Tanah Tinggi, lokasi yang lebih terpencil di hulu sungai dengan jatah makananan maupun minuman yang terbatas, hutan lebat, rawa, buaya, dan malaria membuat pelarian nyaris mustahil, belum lagi penyakti endemik berupa Malaria pula yang merenggut nyawa Mas Marco Kartodikromo, tokoh pers pergerakan, pada Tahun 1932.
Ada ironi yang patut dicatat, Inventaris arsip Boven Digoel yang disusun Arsip Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa di dalam kamp terdapat pengadilan untuk perkara sehari-hari, seperti pencurian atau perkelahian antarpenghuni, dengan susunan jaksa, panitera, dan Petugas Administratif yang diperbantukan. Arsipnya pun memuat proses persidangan dan vonis. Dengan demikian ironi yang terjadi adalah, pencurian dan kejahatan lain yang ada di dalam kamp diperiksa dan diputus, sementara alasan seseorang berada di kamp itu sendiri tidak pernah diuji oleh seorang hakim pun.
Digoel juga menampung tokoh nasionalis. Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir tiba di Tanah Merah pada 28 Januari 1935. Hatta memilih tidak bekerja untuk pemerintah kolonial dan masuk golongan naturalis. Keduanya kemudian dipindahkan ke Banda Neira dan tiba di sana pada Februari 1936.
Perang Pasifik mengakhiri riwayat Digoel. Pada Maret 1943, sebanyak 512 orang dari Digoel diberangkatkan ke Australia. Pada Agustus 1945, perintah pembuangan terhadap 267 orang yang berada di Australia dicabut. Pembongkaran kamp dimulai pada 1946, dan 24 tahanan terakhir dibebaskan. Papua juga menjadi tempat pengasingan pada masa revolusi. Pada 1946–1948, Belanda mengasingkan Dr. Sam Ratulangi bersama sejumlah pemimpin dari Sulawesi ke Serui, kota yang kini menjadi tempat kedudukan Pengadilan Negeri Serui.
Indonesia merdeka memilih jalan yang berbeda. UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1)). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa orang tersebut bersalah atas perbuatan yang didakwakan. Pasal 7 undang-undang yang sama menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah, dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang. Hukum acara pidana juga menyediakan lembaga praperadilan sebagai sarana menguji keabsahan upaya paksa.
Digoel mengingatkan bahwa vonis hakim bukan sekadar formalitas. Vonis adalah hasil dari proses ketika tuduhan diuji, alat bukti diperiksa, dan orang yang dituduh didengar. Ketika kewenangan merampas kemerdekaan berada sepenuhnya di tangan pejabat pemerintahan tanpa pengujian oleh pengadilan, ukuran salah dan benar hanya ditentukan oleh penilaian penguasa. Bagi para hakim hari ini, Tanah Merah adalah pengingat yang bahwa setiap perampasan kemerdekaan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan yang terbuka dan merdeka. (al)
Rujukan
1. Arsip Nasional Republik Indonesia. Inventaris Arsip Boven Digoel (disusun oleh Inna Mirawati). Jakarta: ANRI, 1990.
2. Peeperkorn-van Donselaar, L.A. “Interneringskamp Boven-Digoel 1926–1943.” Leidschrift: Indonesia 1900–1958, Vol. 2 (1986), hlm. 33–69.
3. de Grood, Victor. Het toepassen van de exorbitante rechten bij het interneren van communisten naar Digoel: 1926–1931. Tesis Magister, Universiteit Leiden, 2018.
4. Tirto.id. “Digoel, Tempat Buangan Para Pembangkang.”
5. Wikipedia. “Boven-Digoel concentration camp.”
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Baca Juga: Tanah Sebagai Mama, Filosofi Kepemilikan Tanah dalam Hukum Adat Papua
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI