Cari Berita

Di RRI Fakfak, Hakim PN Fakfak Ingatkan Risiko Mengasuh Anak Tanpa Penetapan

Bintoro W Prasojo - Dandapala Contributor
2026-11-20 12:35:34
Dok. Ist

Fakfak, Papua – Mengasuh anak orang lain atas dasar kesepakatan keluarga sudah lazim di tengah masyarakat. Namun, tanpa penetapan pengadilan, status anak tersebut tidak punya pijakan hukum yang kuat. Persoalan inilah yang dibahas Hakim Fitra Faraouky Lubis dalam dialog interaktif “Fakfak Siang Ini” di RRI Fakfak, Kamis (19/11/2026) pukul 10.00 WIT.

Dialog yang dipandu Juleka itu mengangkat tema mekanisme pengesahan, pengakuan, dan pengangkatan anak di pengadilan. Di awal perbincangan, Fitra menegaskan bahwa pengangkatan, pengakuan, maupun pengesahan anak perlu dikukuhkan lewat penetapan pengadilan. Dengan penetapan itu, status anak tercatat resmi dan hak-haknya terlindungi.

Ia lalu menguraikan syarat bagi calon orang tua angkat. Calon orang tua harus pasangan suami-istri, bukan pasangan sejenis, dengan usia perkawinan paling singkat lima tahun. Usia mereka disarankan antara 30 dan 55 tahun. Pengangkatan anak juga dibatasi paling banyak dua kali.

Baca Juga: PN Fakfak Gandeng SLB, Penyandang Disabilitas Kini Lebih Mudah Mengakses Keadilan

Sebelum penetapan dijatuhkan, calon orang tua angkat menjalani masa pengasuhan selama enam bulan. Dinas Sosial memantau masa ini untuk memastikan anak tumbuh dalam kondisi yang baik. Menurut Fitra, ukuran utamanya tetap kepentingan terbaik bagi anak.

Soal tempat mengajukan permohonan, Fitra menjelaskan bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang nonmuslim.

Ia juga mengingatkan satu kewajiban yang kerap terlupakan. Orang tua angkat wajib memberi tahu anak tentang asal-usulnya pada waktu yang tepat. Menyembunyikan identitas asli anak, kata dia, melanggar hukum. Keterbukaan itu juga penting bagi kondisi psikologis anak.

Selama siaran, sejumlah pendengar menanyakan perwalian untuk keperluan pendaftaran TNI. Fitra menjelaskan, penetapan perwalian dibutuhkan jika anak belum dewasa, yakni di bawah 21 tahun menurut KUH Perdata. Penetapan itu menjadi dasar untuk kepentingan administrasi pendaftaran.

Baca Juga: PN Fakfak Gandeng RRI, Informasi Layanan Peradilan Kini Mudah Diakses oleh Masyarakat

Mengenai biaya, Fitra menyebut pendaftaran perkara kini bisa dilakukan melalui e-Court. Biaya resminya berkisar Rp200.000 hingga Rp220.000. Bagi warga yang memenuhi kriteria, tersedia pula layanan prodeo atau berperkara tanpa biaya.

Menjelang akhir dialog, Fitra kembali menekankan bahwa mengasuh anak hanya berdasarkan kesepakatan keluarga menyimpan risiko hukum yang besar, terutama bila kelak timbul sengketa. Karena itu, ia mengajak masyarakat mengurus penetapan pengadilan sejak awal agar hak anak dan orang tua angkat sama-sama terlindungi. (zm/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…