Jakarta – Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menjadi narasumber penanggap dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Korporasi, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum RI.
Dalam pemaparannya, Dr.Achmad Setyo Pudjoharsoyo menjelaskan sejumlah aspek terkait pemidanaan korporasi, khususnya mengenai ukuran proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Dari sepuluh hal yang menjadi pertimbangan pemidanaan dalam ketentuan tersebut, ia mengelompokkannya ke dalam empat aspek.
Pertama, konteks akibat, yang meliputi tingkat kerugian atau dampak serta nilai keadilan di masyarakat. Kedua, kesalahan dan keterlibatan, yakni keterlibatan pengurus korporasi. Ketiga, pola perilaku, yang mencakup lamanya tindak pidana dan rekam jejak korporasi. Keempat, sikap dan dampak pemidanaan, yakni pengaruh pemidanaan bagi korporasi serta kerja sama dalam penanganan perkara.
Baca Juga: Seluk Beluk Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) & Format Penetapan Pengadilan
Selain empat aspek tersebut, ia juga menekankan dua prinsip yang perlu tampak dalam putusan berdasarkan pengembangan praktik. Pertama, prinsip sarana paling ringan namun memadai, yaitu sanksi yang lebih berat dipilih apabila sanksi yang lebih ringan tidak mencukupi.
Baca Juga: Hakim Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo Jelaskan Pembuktian dalam KUHAP Baru
Kedua, pengaruh pemidanaan terhadap korporasi perlu memperhatikan dampaknya terhadap pekerja, kreditor, dan pihak ketiga yang beritikad baik.
“Apabila putusan tidak menguraikan, maka putusan kurang pertimbangan hukum,” tegas Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI