Pulang Pisau – Pengadilan Negeri (PN) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada NT (32), kepala kelompok pekerja borongan pemupukan di perkebunan kelapa sawit PT BAFM, karena menggelapkan pupuk urea milik perusahaan. Putusan Nomor 64/Pid.B/2026/PN Pps tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa (10/11/2026).
Majelis Hakim yang diketuai Veni Wahyu Mustikarini dengan Hakim Anggota Mohammad Khairul Muqorobin dan Cok Istri Bhagawanthi Pemayun menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan karena mendapat upah” sebagaimana Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu. Pidana tersebut lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, yakni 8 bulan penjara.
Dalam fakta hukum putusan terungkap, Terdakwa tiga kali menyisihkan pupuk dari lokasi pemupukan, yaitu pada 26 Juni, 5 Juli, dan 9 Juli 2026, dengan jumlah seluruhnya 30 karung atau 1.125 kilogram. Pupuk itu dijual kepada seorang pembeli yang perkaranya diperiksa secara terpisah. Sebagian pupuk dipindahkan ke karung lain agar tidak mudah dikenali sebagai milik perusahaan. Dari penjualan itu Terdakwa menerima Rp1,9 juta; Rp1,2 juta digunakan sendiri dan Rp700 ribu diberikan kepada tiga rekannya. Perbuatan tersebut terbongkar ketika petugas keamanan menghentikan mobil pikap pengangkut pupuk di pos portal pada 9 Juli 2026.
Baca Juga: PN Pulang Pisau Gelar Monev E-Berpadu & Persiapankan Wasmat Menurut KUHAP Baru
Advokat Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan perbuatan kliennya sebagai pembelaan terpaksa (noodweer) menurut Pasal 34 KUHP, karena dilakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga akibat upah yang didalilkan di bawah ketentuan upah minimum. Majelis menolak dalil itu. Menurut Majelis, tidak ditemukan fakta adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Alasan ekonomi tersebut dinilai sebagai motif, yang baru relevan dalam pertimbangan pemidanaan.
Majelis juga mengesampingkan dalil bahwa perkara harus diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Penggelapan yang didakwakan adalah tindak pidana umum, bukan tindak pidana ketenagakerjaan, sehingga tetap diperiksa melalui sistem peradilan pidana. Sebaliknya, tuntutan atas upah dan bantuan bagi keluarga pekerja yang ditahan, yang oleh Majelis dirujuk pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, merupakan perselisihan hak. Majelis menilai “kurang tepat apabila Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mengambil alih penyelesaian perselisihan tersebut”.
Permintaan agar pimpinan perusahaan turut dipidana pun tidak dapat dipertimbangkan. Merujuk Pasal 232 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, musyawarah Majelis harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Apabila menemukan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan, Terdakwa maupun Advokat dapat membuat laporan melalui mekanisme yang tersedia.
Terhadap dalil bahwa kerugian perusahaan telah tertutup oleh pemotongan upah, Majelis berpendapat nilai pupuk yang digelapkan dan pemotongan upah akibat pekerjaan pemupukan yang tidak sesuai dosis adalah dua hal yang berbeda.
Sebelum pembuktian, Majelis telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dan korban berdasarkan Pasal 204 KUHAP, namun tidak tercapai kesepakatan.
Baca Juga: Tanpa Persetujuan Pekerja & Bukti Hardship, Pemotongan Upah Oleh Perusahaan Tidak Sah
Dalam menjatuhkan pidana, Majelis berpedoman pada Pasal 54 ayat (1) KUHP. Keadaan yang memberatkan, perbuatan dilakukan berulang dengan memanfaatkan penguasaan pupuk dalam pekerjaan dan merugikan perusahaan. Keadaan yang meringankan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, serta merupakan tulang punggung keluarga. Majelis juga memperhatikan bahwa seluruh pupuk telah ditemukan kembali.
Menurut Majelis, meskipun dalam fakta persidangan ditemukan adanya persoalan mengenai perselisihan hubungan kerja, namun penyelesaiannya harus dipisahkan secara proporsional. Perselisihan hubungan kerja yang termasuk dalam perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia, sedangkan penyelesaian terhadap perkara pidana atas tindak pidana umum harus tetap dijalankan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, sehingga penyelesaian perkara pidana maupun penyelesaian terhadap perkara perselisihan hubungan industrial tidak saling mengecualikan melainkan dapat berjalan secara beriringan. (zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
