Palembang – Empat hakim agung dari berbagai kamar Mahkamah Agung (MA) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan bagi empat lingkungan peradilan di wilayah Sumatera Selatan, pada Kamis (12/11). Kegiatan ini menjadi sarana penyampaian kebijakan terbaru MA sekaligus menjaring berbagai persoalan hukum yang dihadapi pengadilan di daerah.
Ketua Kamar Agama MA, Dr. Yasardin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaktifan kembali program Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah melalui keputusan Ketua MA pada awal tahun 2026.
Dalam kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut, Yasardin hadir bersama tiga hakim agung lainnya, yakni Dr. Lucas Prakoso dari Kamar Perdata, Sigid Triyono dari Kamar Pidana, dan Dr. Hari Sugiharto dari Kamar Tata Usaha Negara.
Baca Juga: Hakim Agung Bedah Regulasi Baru, Perkuat Kesamaan Persepsi Peradilan di Riau
"Kami bekerja secara kolektif. Tidak ada ketua rombongan, semuanya memiliki kedudukan yang sama," jelas Yasardin.
Ia mengungkapkan bahwa pembinaan di Sumatera Selatan semula direncanakan berlangsung pada Oktober 2026, tetapi harus dijadwalkan ulang akibat bencana alam.
Lebih lanjut, Yasardin mengungkapkan kegiatan ini tidak hanya berupa penyampaian materi pembinaan. Para hakim agung juga ingin mendengar langsung berbagai persoalan hukum yang dihadapi pengadilan di daerah.
"Jika ada persoalan hukum di daerah, silakan disampaikan. Persoalan tersebut akan kami himpun dan bukan tidak mungkin nantinya dapat menjadi bahan perumusan SEMA," ungkapnya.
Usai memberikan sambutan, Yasardin mengawali sesi pembinaan dengan mengulas tiga kebijakan MA, yakni SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, PERMA Nomor 4 Tahun 2025 tentang tata cara mengadili gugatan yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya pelindungan konsumen, serta SK KMA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan.
Dalam pemaparannya, Yasardin antara lain menyoroti perkembangan hukum mengenai hak asuh anak (hadanah). Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025, hakim diberikan ruang untuk menggali fakta dan menetapkan hak asuh anak meskipun tidak dimohonkan para pihak, sepanjang memenuhi kondisi yang ditentukan dan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.
Ia juga menjelaskan perkembangan penetapan wali yang tidak lagi terbatas pada pengurusan harta anak, tetapi dapat mencakup keperluan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat maupun instansi lain.
Sementara dalam perkara ekonomi syariah, Yasardin mengingatkan bahwa penentuan jenis akad tidak cukup hanya melihat nama yang tercantum dalam perjanjian.
Baca Juga: Mr. Sutan Mohammad Amin Nasution : Deklarator Sumpah Pemuda, Hakim dan Gubernur Sumut Pertama
"Yang menjadi acuan dalam kontrak adalah tujuan dan substansinya, bukan semata-mata nama atau redaksi akad tersebut," terangnya.
Para hakim agung berharap agar pada pembinaan selanjutnya dapat langsung bertatap muka serta dapat menyampaikan perkembangan kebijakan MA sekaligus memperoleh gambaran mengenai berbagai persoalan hukum dalam praktik peradilan di daerah. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
