Bogor – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung melalui Pusdiklat Teknis Peradilan akan menggelar Training of Facilitators (ToF) untuk Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Kegiatan ini digarap bersama Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan dijadwalkan berlangsung pada 24 sampai 28 November 2026 dengan 20 orang peserta.
Rencana itu tertuang dalam surat pemanggilan peserta Nomor 825/BSDK.3/DL1.6/XI/2026 tertanggal 17 November 2026. Surat tersebut ditujukan antara lain kepada Plt. Panitera Mahkamah Agung, Plt. Kepala BSDK, serta para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.
Lewat surat itu, BSDK meminta pimpinan satuan kerja menugaskan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran untuk mengikuti sesi pada Kamis, 26 November 2026, secara daring melalui Zoom Meeting. Sesi dimulai pukul 08.30 dan berakhir pukul 12.00 WIB.
Baca Juga: Tips Memilih Klasifikasi Perkara Lingkungan Hidup di SIPP
Sesi tersebut mengusung materi Pengayaan Hukum Lingkungan. Ada lima pokok bahasan yang akan dibedah, yakni jenis-jenis hak gugat, objek gugatan dalam perkara lingkungan hidup, bukti ilmiah, litigasi iklim dengan rujukan Advisory Opinion Mahkamah Internasional (AO ICJ), serta pemulihan atau remedies. Materi akan dibawakan oleh Prof. Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, Windu Kisworo, dan Josi Khatarina.
Sembilan nama tercantum dalam daftar peserta. Dari lingkungan peradilan umum ada Raden Heru Wibowo Sukaten dan Syihabuddin (BSDK), Frensita Kesuma Twinsani (PN Jakarta Selatan), Dr. Sriti Hesti Astiti dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah (PN Jakarta Pusat), Arief Sapto Nugroho (Kamar Perdata), Guse Prayudi (PN Ciamis), serta Dodik Setyo Wijayanto (Kamar Pidana). Dari lingkungan peradilan tata usaha negara ada Maria Fransiska Walintukan dari PTUN Serang.
Peserta diminta mendaftar lewat laman laskar.bsdk.mahkamahagung.go.id, baik yang bersedia maupun yang tidak bersedia ikut. Peserta yang bersedia wajib mengunggah surat tugas dan pas foto berlatar merah. Batas registrasi jatuh pada 19 November 2026. Lewat dari tanggal itu, peserta yang belum mendaftar dianggap tidak bersedia.
Selama pelatihan, materi bisa diakses di elearning.mahkamahagung.go.id. Karena itu setiap peserta harus punya akun SSO/SIMARI Mahkamah Agung. Peserta juga diminta bergabung ke grup WhatsApp yang disiapkan panitia dan mengenakan batik selama kegiatan.
Surat itu juga mengingatkan soal kepatuhan. Merujuk Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Nomor 57/Tuaka Bin/M/V/2021, hakim dan aparatur yang menolak ikut diklat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dinilai melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, khususnya butir berperilaku profesional. Peserta yang tidak bersedia wajib membuat surat pernyataan disertai alasan dan bukti pendukung. Pernyataan itu akan diteruskan kepada Direktur Jenderal badan peradilan terkait dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
Baca Juga: Manifesto Kepemimpinan Mahkamah Agung sebagai Komitmen Mewujudkan Peradilan Hijau: Tetra Policy
BSDK juga menegaskan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun, baik untuk perorangan maupun lembaga. Bila ada penyimpangan dalam pelayanan, peserta dapat melapor melalui Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) Mahkamah Agung.
Pelatihan bagi calon fasilitator ini menjadi bagian dari persiapan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Dengan bekal materi soal hak gugat, pembuktian ilmiah, hingga litigasi iklim, para fasilitator diharapkan siap mendampingi hakim peserta sertifikasi menangani perkara lingkungan yang makin beragam. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI