Cari Berita

Tujuh PN Baru Segera Diresmikan, Ini Wilayah Hukum dan Lokasinya!

Hendra Wahyudi - Dandapala Contributor
2026-11-18 20:45:42
Dok. Ist

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) akan meresmikan gedung dan operasional tujuh Pengadilan Negeri (PN) baru pada 30 November 2026 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran tujuh satuan kerja peradilan tersebut diharapkan semakin mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap keadilan (access to justice).

Rencana peresmian tersebut tertuang dalam surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi (BUA) MA Nomor 655/BUA.4/PL1.1.3/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026.

Ketujuh PN tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025. Adapun pengadilan yang akan segera beroperasi meliputi PN Kabupaten Badung, PN Kabupaten Morowali, PN Kabupaten Sumbawa Barat, PN Kabupaten Bangka Selatan, PN Kabupaten Sukamara, PN Kota Subulussalam, dan PN Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Baca Juga: Simak! Ini 20 Alasan PT Pontianak Bebaskan WN China di Kasus Tambang Emas

Pembentukan pengadilan-pengadilan baru ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil, diharapkan dapat memperoleh layanan hukum secara lebih mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh yang membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit.

Perlu diketahui, beroperasinya PN baru tidak serta-merta mengakibatkan seluruh perkara yang sedang berjalan di pengadilan sebelumnya langsung dialihkan. Perkara pidana maupun perdata yang telah berjalan tetapi belum diputus tetap diselesaikan oleh PN yang sebelumnya memiliki kewenangan atas perkara tersebut. Sementara itu, perkara yang belum diperiksa akan dilimpahkan kepada PN baru sesuai dengan wilayah hukumnya.

Lantas, di mana lokasi ketujuh PN baru tersebut dan wilayah mana saja yang menjadi kewenangannya? Berikut rinciannya.

1. PN Kabupaten Badung

PN Kabupaten Badung memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan.

Sebelumnya, wilayah tersebut termasuk dalam yurisdiksi PN Denpasar. Mengutip informasi Pemerintah Kabupaten Badung, kantor PN Kabupaten Badung berlokasi di Jalan Adhyaksa, Mengwitani, Kecamatan Mengwi. Lokasinya berada di sebelah timur Terminal Mengwi dan berdampingan dengan Kantor Kejaksaan Negeri Badung.

2. PN Kabupaten Morowali

PN Kabupaten Morowali akan memiliki wilayah hukum Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, wilayah tersebut termasuk dalam yurisdiksi PN Poso.

Untuk sementara, kantor PN Kabupaten Morowali berlokasi di Gedung Eks DPRD Kabupaten Morowali, Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Bungku Tengah, yang berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Morowali.

Kehadiran pengadilan baru ini diharapkan memangkas jarak masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan. Sebelumnya, masyarakat harus menempuh perjalanan lebih dari 300 kilometer atau sekitar delapan jam untuk mencapai PN Poso.

3. PN Kabupaten Sumbawa Barat

PN Kabupaten Sumbawa Barat memiliki wilayah hukum yang mencakup delapan kecamatan, yakni Seteluk, Poto Tano, Brang Ene, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, Maluk, dan Sekongkang.

Sebelumnya, wilayah Kabupaten Sumbawa Barat termasuk dalam yurisdiksi PN Sumbawa Besar. Kondisi tersebut mengharuskan masyarakat menempuh perjalanan sekitar tiga jam untuk mendapatkan layanan peradilan.

Mengutip informasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, kantor PN Kabupaten Sumbawa Barat berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektare yang berlokasi di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, tidak jauh dari Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Imigrasi Sumbawa Barat.

4. PN Kabupaten Bangka Selatan

PN Kabupaten Bangka Selatan memiliki wilayah hukum yang meliputi seluruh Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, wilayah tersebut termasuk dalam yurisdiksi PN Sungailiat.

Untuk sementara, operasional PN Kabupaten Bangka Selatan akan diselenggarakan di Gedung Diklat Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Toboali, yang berada di kawasan Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Daerah.

Dengan hadirnya pengadilan baru tersebut, masyarakat Bangka Selatan tidak perlu lagi menempuh perjalanan hingga kurang lebih 100 kilometer menuju PN Sungailiat di Kabupaten Bangka untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan.

5. PN Kabupaten Sukamara

PN Kabupaten Sukamara memiliki wilayah hukum yang mencakup lima kecamatan di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kecamatan Sukamara, Jelai, Pantai Lunci, Balai Riam, dan Permata Kecubung.

Sebelumnya, wilayah tersebut termasuk dalam yurisdiksi PN Pangkalan Bun yang juga melayani Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk sementara, operasional PN Kabupaten Sukamara akan diselenggarakan di Jalan Tjilik Riwut, Desa Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara. Lokasinya tidak jauh dari Pengadilan Agama Sukamara.

6. PN Kota Subulussalam

PN Kota Subulussalam memiliki wilayah hukum yang meliputi lima kecamatan, yaitu Simpang Kiri, Penanggalan, Rundeng, Longkip, dan Sultan Daulat.

Sebelumnya, wilayah Kota Subulussalam termasuk dalam yurisdiksi PN Singkil. Mengutip pemberitaan Bumpnews.id, operasional sementara PN Kota Subulussalam akan menempati Eks Gedung Kantor Camat Simpang Kiri.

Kehadiran pengadilan baru ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan. Sebelumnya, masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar dua jam menuju PN Singkil.

7. PN Kabupaten Kepulauan Mentawai

PN Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, wilayah tersebut termasuk dalam yurisdiksi PN Padang.

Mengutip pemberitaan Valora News, untuk sementara PN Kabupaten Kepulauan Mentawai akan beroperasi di gedung yang berlokasi di SP 3 Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara.

Ke depannya, kantor permanen PN Kabupaten Kepulauan Mentawai direncanakan berlokasi di kawasan Kilometer 9, Jalan Raya Tuapeijat, yang juga berada di Kecamatan Sipora Utara.

Kehadiran pengadilan baru ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Kepulauan Mentawai. Selama ini, masyarakat harus menyeberangi lautan menuju PN Padang untuk mendapatkan layanan peradilan. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri, baik dari segi waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Baca Juga: Hakim Agung Surya Jaya Dissenting Opinion, Eks Menkominfo Harusnya Dikenai Pasal 3 UU Tipikor

Beroperasinya tujuh PN baru ini bukan sekadar penambahan jumlah satuan kerja di lingkungan peradilan, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat pelayanan hukum yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan semakin dekatnya lembaga peradilan dari tempat tinggal masyarakat, hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala diharapkan dapat dikurangi. Pada akhirnya, kehadiran pengadilan tidak hanya menjadi simbol kelembagaan negara, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen peradilan dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (ans/zm/fac)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…