Wamena, Papua – Tim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) Pengadilan Negeri (PN) Wamena melaksanakan kunjungan resmi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena pada hari Jumat (24/4).
Adapun kegiatan Wasmat tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh 3 orang Hakim Wasmat yaitu Dean Cakra Buana Ginting, Andreas Saut Mangalan, dan Gerry Geovant Supranata Kaban dengan didampingi oleh Panitera dan staf Kepaniteraan Muda Pidana.
Baca Juga: Jalankan Wasmat, PN Sibolga Blusukan Pastikan Pelaksanaan Putusan Pidana
Kehadiran tim dari pengadilan ini disambut langsung oleh jajaran pejabat struktural Lapas Wamena.
“Tujuan utama dari kegiatan Wasmat ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim serta mengamati keadaan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama menjalani masa pidana”, jelas Dean Cakra Buana Ginting.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas selaras dengan tujuan pemidanaan, yaitu reintegrasi sosial”, timpal Andreas Saut Mangalan dan Gerry Geovant.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan beberapa agenda utama, di antaranya melakukan wawancara Langsung dengan cara melakukan dialog dengan sejumlah warga binaan untuk mendengarkan testimoni mengenai layanan kesehatan, fasilitas, dan program pembinaan yang mereka terima.
Selain itu, Tim Hakim Wasmat juga melakukan pemeriksaan Administrasi, yang mana Panitera bersama dua staf Kepaniteraan Muda Pidana melakukan sinkronisasi data terkait masa tahanan dan eksekusi putusan untuk memastikan tidak ada kekeliruan administratif.
Baca Juga: Sempat Dilepas Saat Banjir, Warga Binaan Kini Diawasi Hakim Wasmat
Terakhir, Tim Hakim Wasmat melakukan peninjauan Fasilitas seperti berkeliling melihat kondisi hunian, sarana ibadah, serta area kegiatan bagi para narapidana.
Pihak Lapas Kelas IIB Wamena mengapresiasi kunjungan ini sebagai bentuk transparansi dan penguatan sinergi antar instansi penegak hukum. Hasil dari pengawasan dan pengamatan ini nantinya akan dituangkan dalam laporan resmi yang menjadi bahan evaluasi bagi pihak pengadilan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maupun stakeholder lainnya. (bma/al)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
