Fondasi di Bawah Pasal (5): Satu Fondasi untuk Semua Subjek

Dari Jalan Ahmad Yani, kami ingin menjawab satu pertanyaan yang kerap muncul setelah diskusi di Kendari. Tiga pertanyaan itu tampak rapi untuk perkara orang dewasa dalam KUHP. Namun bagaimana dengan anak, dengan korporasi, dan dengan perkara yang diatur di luar KUHP?

Jawaban kami sederhana. Fondasinya satu, bangunannya yang berbeda-beda.

Pasal 187 KUHP menjadi jangkarnya. Ketentuan dalam Bab I sampai Bab V Buku Kesatu "berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang." Asas legalitas, tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan, dengan demikian, tidak berhenti di pintu undang-undang khusus.

Baca Juga: Reorientasi Konseptual Anti-SLAPP Pasca Putusan MK: Terobosan dan Penegasan Perma 1/2023?

Kita mulai dari anak. Pertanyaan pertama, hemat kami, diajukan dengan ukuran yang sama. Perbuatan anak tetap diuji terhadap rumusan delik, sifat melawan hukumnya, dan ada tidaknya alasan pembenar.

Perbedaannya baru terasa di pertanyaan kedua. Pasal 40 menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun. Penjelasannya mendasarkan batas itu pada kematangan emosional, intelektual, dan mental anak.

Anak di bawah 12 tahun itu tidak dibiarkan begitu saja. Pasal 41 KUHP, sejalan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyerahkan keputusannya kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Anak itu dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya, atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan paling lama enam bulan. Menurut Pasal 21 ayat (2) UU SPPA, keputusan itu diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama tiga hari.

Celaan pun bertingkat menurut usia. Pasal 113 ayat (3) KUHP menentukan bahwa anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA merumuskan hal yang sama. Baru anak berumur 14 sampai belum 18 tahun yang dapat dijatuhi pidana, dengan jenis dan batas yang khusus.

Di pertanyaan ketiga, arah timbangannya lebih jelas lagi. Pasal 2 UU SPPA menyebut asas kepentingan terbaik bagi anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan. Asas terakhir itu, kami kira, sejalan dengan Pasal 51 KUHP yang tidak menyebut pembalasan sebagai tujuan pemidanaan.

Pidana penjara bagi anak dibatasi rapat. Menurut Pasal 81 UU SPPA, pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan lamanya paling lama setengah dari maksimum ancaman bagi orang dewasa. Bila tindak pidananya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun.

Sebelum semua itu, ada pintu diversi. Pasal 112 KUHP dan Pasal 7 UU SPPA mewajibkan diversi diupayakan bila tindak pidana diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. PERMA Nomor 3 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa pemaafan hakim berlaku bagi perkara pidana anak, dengan tetap memperhatikan sistem peradilan pidana anak.

Sekarang korporasi. Di sini fondasi kita diuji paling keras, sebab korporasi tidak punya batin.

Pertanyaan pertama relatif mudah. Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa "Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana." Pasal 46 dan Pasal 47 menjelaskan siapa yang berbuat untuknya: pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, orang yang bertindak berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, serta pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang dapat mengendalikan korporasi.

Pertanyaan kedua jauh lebih sulit. Bagaimana mencela sesuatu yang tidak dapat menghendaki dan mengetahui?

Di sinilah teori kesalahan normatif, yang kita bahas pada bagian ketiga, menunjukkan gunanya. Chairul Huda mencatat bahwa hampir tidak mungkin menentukan kesalahan korporasi bila kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis. Dengan pandangan normatif, menurutnya, indikator kesalahan korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatannya.

KUHP Nasional menerjemahkan gagasan itu ke dalam Pasal 48. Tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila termasuk dalam lingkup usaha korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, atau diterima sebagai kebijakannya. Pertanggungjawaban juga dapat dikenakan bila korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan, atau membiarkan terjadinya tindak pidana.

Rumusan itu tidak lahir dari ruang kosong. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sudah lebih dulu memberi pedoman kepada hakim. Menurut Pasal 4 ayat (2) PERMA itu, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain bila korporasi dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingannya, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah pencegahan. Kini pedoman Mahkamah Agung itu telah berdiri di undang-undang.

Setelah diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 49 memisahkan dua lapis tanggung jawab. Ayat (1) mengenakan pertanggungjawaban terhadap korporasi, sedangkan ayat (2) membukanya kepada pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Penjelasannya, sebagaimana kita kutip pada bagian ketiga, menyebut ketentuan itu dimaksudkan untuk memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Alasan pembenar dan pemaaf pun tidak hilang. Pasal 50 menentukan bahwa alasan yang dapat diajukan pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat dapat juga diajukan oleh korporasi, sepanjang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.

Di pertanyaan ketiga, korporasi mendapat pedomannya sendiri. Pasal 56 mewajibkan hakim menimbang, antara lain, tingkat kerugian, tingkat keterlibatan pengurus, lamanya dan frekuensi tindak pidana, bentuk kesalahan, rekam jejak korporasi, serta kerja samanya dalam penanganan perkara. Pemaafan hakim tidak tersedia bagi korporasi, sebab PERMA Nomor 3 Tahun 2026 menyatakan tidak berlaku terhadap perkara tindak pidana korporasi.

Terakhir, perkara di luar KUHP. Ada dua catatan penting dari Buku Kesatu dan ketentuan peralihannya.

Pertama, Pasal 612 menentukan bahwa ketentuan tentang permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan dalam undang-undang tentang tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika berlaku sesuai undang-undang tersebut. Kedua, Pasal 613 ayat (3), yang ditambahkan oleh UU Nomor 1 Tahun 2026, menegaskan bahwa dalam undang-undang administratif yang bersanksi pidana, pembinaan dan sanksi administratif "harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana."

Pasal 613 ayat (3) itu, kami kira, adalah wajah lain dari pertanyaan ketiga. Sebelum bertanya pidana apa, hakim diingatkan bahwa pidana bukan satu-satunya jawaban.

UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, lalu menyelaraskan ancaman pidana di luar KUHP. Pasal I menghapus ancaman pidana minimum khusus, kecuali dalam undang-undang tentang tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Pasal II mengganti pidana kurungan tunggal dengan pidana denda. Pasal III menyesuaikan ancaman penjara di atas 15 tahun tanpa alternatif menjadi paling lama 15 tahun.

Ketika batas bawah hilang, apa yang menjaga putusan agar tidak berserakan? Hemat kami, jawabannya kembali ke fondasi. Pasal 54 menjadi jangkar, karena sebelas pertimbangannya berlaku bagi setiap perkara, termasuk perkara di luar KUHP berdasarkan Pasal 187.

Kita juga mengenal anggapan bahwa Buku Kesatu cukup dibuka untuk perkara KUHP saja. Perkara narkotika atau perkara khusus lain lalu diperiksa seolah-olah asas dan pedomannya berhenti di depan pintu undang-undang khusus. Pasal 187 berkata lain, kecuali undang-undang itu sendiri menentukan lain.

Anak, korporasi, dan undang-undang khusus, dengan demikian, bukan pengecualian dari fondasi. Ketiganya adalah bangunan yang berbeda di atas tanah yang sama. Bentuk jendelanya boleh berlainan, tetapi tiang-tiangnya tetap tiga: perbuatan, celaan, dan pidana.

Pada bagian terakhir, kita akan melihat bagaimana ketiga tiang itu bertemu di satu tempat, yaitu amar putusan. (ldr)

Baca Juga: Dialektika Ius Constituendum dan Ius Constitutum: Persimpangan Reforma Agraria dan Sanksi Tata Ruang

Bersambung ke bagian (6): Bebas, Lepas, atau Dimaafkan.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI