Cari Berita

Persoalkan Denda & BPKB, Konsumen & Leasing Berdamai lewat Mediasi PN Lubuk Pakam

Humas PN Lubuk Pakam - Dandapala Contributor
2026-11-19 20:40:39
Dok. PN Lubuk pakam

Lubuk Pakam, Sumut – Sengketa pembiayaan kendaraan bermotor dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp1,05 miliar berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. Kesepakatan perdamaian tercapai pada Rabu (18/11/2026) dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang teregister dengan Nomor 428/Pdt.G/2026/PN Lbp.

Mediasi ditengahi oleh Hakim PN Lubuk Pakam, Endra Hermawan selaku mediator. Perkara tersebut melibatkan seorang konsumen sebagai Penggugat, perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor sebagai Tergugat, serta Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara sebagai Turut Tergugat.

Sengketa bermula dari pembiayaan satu unit mobil Mitsubishi New Xpander Cross tahun 2022 dengan jangka waktu kredit 48 bulan. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah melunasi angsuran pada September 2026. Namun, Penggugat mempersoalkan tagihan denda keterlambatan sebesar Rp33.163.484 serta belum diserahkannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Baca Juga: Kaidah Hukum Gugatan LPKSM Bukan Untuk Kepentingan Umum/Masyarakat Konsumen

Atas persoalan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp1,05 miliar. Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan somasi kepada Tergugat pada 22 September 2026.

Baca Juga: Urgensi Restitutio in Integrum dalam Mengadili Perkara Perlindungan Konsumen

Dalam proses mediasi, Mediator memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan kepentingan dan pandangan masing-masing serta membahas alternatif penyelesaian sengketa. Melalui kesempatan tersebut, Para Pihak akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian pada 18 November 2026.

Keberhasilan mediasi ini membuat sengketa tidak perlu dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara hingga putusan. Para pihak dapat menentukan penyelesaian melalui kesepakatan yang dicapai dengan bantuan mediator, sebagaimana mekanisme mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (ah/zm/ldr) 

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…