Andoolo, Sultra — Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 9 November 2026 menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap seorang Anak dalam perkara tindak pidana kesusilaan. Putusan tersebut menyoroti penerapan alasan pemaaf berupa daya paksa relatif (vis compulsiva) sebagaimana diatur dalam Pasal 42 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Majelis Hakim yang diketuai Marcellino Gonzales Sedyanto Putro, dengan hakim anggota Bagas Saputra Wiyandaka dan Maria Fransiska Kevien Noventa, mempertimbangkan adanya keadaan yang memengaruhi kemampuan Anak untuk menentukan kehendaknya secara bebas. Meskipun unsur tindak pidana yang didakwakan dinilai telah terpenuhi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Anak.
Dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Anak tidak dapat dilepaskan dari adanya tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh seorang pihak dewasa. Berdasarkan fakta yang diperiksa di persidangan, pihak dewasa tersebut diduga memanfaatkan kondisi kerentanan Anak untuk memperoleh kepatuhan terhadap perintah yang diberikan. Tekanan tersebut berkaitan dengan ancaman penyebaran informasi pribadi serta ancaman terhadap keselamatan Anak.
Baca Juga: Jerat Uang Paksa Tanpa Batas: Mencari Mekanisme Koreksi Hukum
Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan antara ancaman yang diterima, kondisi psikologis, tingkat kematangan, serta kemampuan Anak untuk menolak tekanan atau mencari pertolongan. Penilaian terhadap keadaan tersebut dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya daya paksa yang memengaruhi tindakan Anak. Sementara itu, kemungkinan pertanggungjawaban pidana pihak dewasa merupakan persoalan tersendiri yang tidak diputus dalam perkara terhadap Anak.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim membedakan antara terbuktinya suatu tindak pidana dan dapat tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 42 huruf b KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana apabila perbuatannya dilakukan karena adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.
Penerapan ketentuan tersebut memerlukan penilaian terhadap keadaan konkret yang melatarbelakangi perbuatan. Ancaman tidak cukup dinilai semata-mata berdasarkan bentuk atau kata-kata yang disampaikan, tetapi juga perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan kondisi orang yang mengalami tekanan dan kemampuan yang secara wajar dapat diharapkan darinya untuk melakukan perlawanan.
Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa tekanan dari pihak dewasa memiliki pengaruh terhadap kebebasan Anak dalam menentukan kehendaknya. Penilaian tersebut turut mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, serta keadaan yang dihadapi Anak ketika perbuatan terjadi. Berdasarkan keseluruhan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan pemaaf berupa daya paksa relatif terpenuhi sehingga Anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang didakwakan.
Selain mempertimbangkan fakta persidangan dan ketentuan hukum pidana, Majelis Hakim turut memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Balai Pemasyarakatan. Meskipun laporan tersebut merekomendasikan penjatuhan pidana dengan syarat, Majelis Hakim mengambil kesimpulan berbeda setelah melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta, keadaan pribadi Anak, dan ketentuan mengenai alasan pemaaf.
Baca Juga: Pergeseran Makna Putusan Lepas dalam RUU KUHAP dan Implikasinya
Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi dalam laporan penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu bahan penilaian hakim, tetapi tidak mengesampingkan kewajiban hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dalam pemeriksaan perkara, kepentingan terbaik bagi Anak tetap diperhatikan dengan tidak mengabaikan hak dan kepentingan Anak Korban.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Anak. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
