Bengkulu - Pengadilan Negeri (PN) Manna menjatuhkan pidana pengawasan dengan syarat umum dan syarat khusus terhadap Terdakwa Liptin Dihanto Bin Alm. Tahar dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus-LH/2026/PN Mna. Putusan tersebut mempertimbangkan pengakuan bersalah terdakwa, tidak adanya pembatas antara kawasan hutan produksi terbatas dan permukiman warga, serta kesanggupan terdakwa untuk bertanggung jawab atas penebangan pohon yang telah dilakukannya.
Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, didampingi hakim anggota Naufal Anfasa Firdaus dan Maimunah, serta dibantu panitera pengganti Richad Lady, dalam sidang di Ruang M. Syafiruddin, Gedung PN Manna, Jalan Affan Bachsin Nomor 109, Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kamis (12/11).
Penjatuhan pidana pengawasan tersebut memperhatikan ancaman maksimal pidana penjara selama lima tahun sesuai dengan Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Baca Juga: Rayakan HUT MA, PN Manna Launching Mars Peradilan Luhur, Indonesia Makmur
“Menyatakan Terdakwa Liptin Dihanto Bin Alm. Tahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua,” kata Rahmat saat membacakan amar putusan.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa. Namun, pidana tersebut diperintahkan tidak perlu dijalani dengan syarat umum bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan selama delapan bulan.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” lanjut Rahmat.
Selain syarat umum, majelis hakim menetapkan syarat khusus berupa pemulihan lingkungan melalui penanaman kembali pohon di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Peraduan Tinggi.
“Memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pemulihan lingkungan dengan melakukan penanaman kembali 24 (dua puluh empat) pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa, terdiri dari kayu Bambang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Peraduan Tinggi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar Rahmat saat membacakan syarat khusus tersebut.
Perkara ini bermula ketika terdakwa bertemu dengan saksi Berry di sebuah pesta pernikahan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan kayu untuk membangun dapur. Berry kemudian memberitahukan bahwa pohon di kebun miliknya, yang terletak tidak jauh di belakang rumahnya, dapat ditebang.
Terdakwa selanjutnya menebang 24 batang pohon yang terdiri atas jenis selau, terentang, dan simbar kubung. Saat ditangkap, terdakwa sedang mengangkut kayu hasil penebangan yang telah dipotong-potong. Terdakwa diketahui tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa lokasi penebangan tersebut berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Peraduan Tinggi. Terdakwa mengakui telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa izin, tetapi menyatakan tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan produksi terbatas.
Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai pidana pengawasan lebih tepat dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa sekaligus keadilan bagi lingkungan hidup sesuai dengan asas in dubio pro natura.
Dalam menetapkan syarat khusus berupa penanaman kembali pohon, majelis hakim turut mempertimbangkan kelestarian ekosistem dan kemampuan terdakwa. Majelis hakim menilai permohonan terdakwa yang menyatakan sanggup menanam pohon bambang dapat diterima.
Menurut pertimbangan majelis hakim, pemulihan atau penanaman kembali pada kawasan hutan produksi tidak harus selalu dimaknai sebagai kewajiban menanam jenis pohon yang sama dengan pohon yang sebelumnya tumbuh di lokasi tersebut. Tanaman pengganti harus sesuai dengan peruntukan, karakteristik kawasan, dan ketentuan pengelolaan hutan, serta tidak mengganggu fungsi dan kelestarian hutan produksi.
Baca Juga: Implementasi Pidana Kerja Sosial, PN Manna Gelar FGD Bersama APH dan OPD
Selain itu, pohon bambang diketahui dapat tumbuh di wilayah Provinsi Bengkulu dan bibitnya mudah diperoleh.
Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima, sedangkan penuntut umum menyatakan pikir-pikir. (ar/zm/fac)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
