Jakarta-Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam perkara pidana nomor 111/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst terhadap terdakwa Tian Bahtiar pada (12/8).
“Menolak permohonan kasasi pemohon kasasi/penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta pusat tersebut.”, demikian amar putusan kasasi nomor 9098 K/Pid.Sus/2026 itu.
Diketahui sebelumnya Tian Bahtiar, seorang wartawan senior diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 21 UU pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Ini Alasan Lengkap PN Jaksel Tak Terima Gugatan Rp 200 M Mentan Vs TEMPO
JPU menilai Tian Bahtiar telah melakukan obstruction of justice dengan menjadikan materi penanganan perkara tiga korupsi besar (tata niaga timah, impor gula, dan ekspor CPO) menjadi bagian dari diskusi umum, diketahui diskusi tersebut hanya dihadiri oleh pihak-pihak yang menguntungkan tim penasihat hukum. Kegiatan tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial melalui terdakwa selaku direktur JakTV.
Menurut JPU hal itu adalah peradilan sepihak oleh media massa untuk menggiring opini publik yang melanggar asas kebebasan peradilan (independent judiciary).
Majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan obstruction of justice. Putusan tersebut dikuatkan oleh majelis hakim tingkat kasasi. Dalam pertimbanganya, majelis hakim tingkat kasasi menyatakan tindakan terdakwa tersebut tidak bisa serta merta dikualifikasikan sebagai obstruction of justice karena terdakwa yang melakukan kerja jurnalistik juga tunduk pada UU Pers yang mana jika terjadi permasalahan atas karya jurnalistiknya maka harus dikedepankan penyelesaian etik, bukan penyelesaian pidana mengingat pidana sebagai ultimum remedium.
Baca Juga: Celah Bukan Lagi di Norma, Melainkan di Nalar (Anestesi Moral Gratifikasi Hakim)
“Bahwa produksi acara di atas dibiayai oleh Saksi Marcella Santoso atau setidak-tidaknya oleh Kantor Hukum AALF, namun tidak dapat serta merta langsung dikualifikasi telah memenuhi unsur Pasal 21 UU Tipikor karena UU Pers juga menyatakan perusahaan pers juga sebagai entitas bisnis yang dapat menarik biaya dari produksi yang dibuatnya dan kalau pun terdapat permasalahan dalam proses itu, maka haruslah diselesaikan lewat proses yang diatur Undang-Undang Pers dengan mengedepankan penyelesaian etik, bukannya mengutamakan pemidanaan mengingat hukum pidana adalah ultimum remedium, sehingga dengan memidanakan pers, maka tujuan hukum pidana tidak akan tercapai.”, demikian pertimbangan majelis hakim kasasi yang dikutip Dandapala.
Putusan tingkat kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan. (zm/asp/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
